Juknis Pengentasan Non ASN Ditunggu

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 20 Nov 2024 - 21:52

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Ratu Samban, Salamun Haris-Radar Utara/Muhammad Ardhia-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kepastian hukum atas penganggaran tahun 2025, khususnya untuk gaji honorer atau non ASN, menjadi satu hal yang penting untuk segera dituntaskan pemerintah.

Apalagi, secara aturan seluruh APBD provinsi, kabupaten/kota di Indonesia tahun depan, wajib disahkan selambat-lambatnya 30 November 2024 atau sebulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

Regulasi mengatur, penyelesaian non ASN di seluruh tingkatan baik yang berada di instansi pusat hingga daerah, sudah harus clear atau tuntas selambat-lambatnya Desember tahun ini.

Pengamat Kebijakan Publik, Salamun Haris, mengingatkan pemerintah khususnya kementerian terkait yang membidangi sektor kepegawaian, sudah harus memastikan aturan turunan dari UU ASN yang sudah disahkan.

"Beleid itu sudah menegasi mandatnya. Khususnya soal tenggat waktu penyelesaian non ASN," ujarnya, menganalisa.

Akademisi yang mengampu mata kuliah Kebijakan Publik pada Universitas Ratu Samban ini mengingatkan, non ASN se Indonesia jumlahnya tidak sedikit, mencapai lebih dari 2 juta orang.

Sudah menjadi rahasia umum, keberadaannya tidak lepas dari sistem tatanan politik yang berlaku di Indonesia. Titip menitip honorer setiap rezim pemerintahan, sudah menjadi fakta namun mudah dikelit.

Catatan RU, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian, pernah menyoroti soal honorer titipan semacam ini. Pegawai non ASN yang katanya, masuk kerja siang kemudian tak lama setelahnya pulang, menjadi salah satu persoalan yang terjadi di hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Media ini juga mencermati, pos belanja untuk gaji honorer memang tidak masuk dalam pos khusus belanja pegawai. Lantaran statusnya yang memang bukan ASN. Gaji para honorer itu, disisipkan dalam pos belanja barang dan jasa.

"Jangan sampai, ketidakpastian hukum ini akan berimplikasi pada pelanggaran hukum. Apalagi, ada anggaran negara yang digunakan. Penyelenggaraan pemerintahan wajib berkepastian hukum," kata dia.

juknis pengentasan non asn ditunggu                             radarutara.bacakoran.co - kepastian hukum atas penganggaran tahun 2025, khususnya untuk gaji honorer atau non asn, menjadi satu hal yang penting untuk segera dituntaskan pemerintah. 
apalagi, secara aturan seluruh apbd provinsi, kabupaten/kota di indonesia tahun depan, wajib disahkan selambat-lambatnya 30 november 2024 atau sebulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. 
regulasi mengatur, penyelesaian non asn di seluruh tingkatan baik yang berada di instansi pusat hingga daerah, sudah harus clear atau tuntas selambat-lambatnya desember tahun ini. 
pengamat kebijakan publik, salamun haris, mengingatkan pemerintah khususnya kementerian terkait yang membidangi sektor kepegawaian, sudah harus memastikan aturan turunan dari uu asn yang sudah disahkan. 
baca juga:soal pengangkatan, non asn guru 2 ribu lebih, begini kata ketua pgri
baca juga:fix, honorer dihapus. dear non asn, amankan data-datamu!
"beleid itu sudah menegasi mandatnya. khususnya soal tenggat waktu penyelesaian non asn," ujarnya, menganalisa. 
akademisi yang mengampu mata kuliah kebijakan publik pada universitas ratu samban ini mengingatkan, non asn se indonesia jumlahnya tidak sedikit, mencapai lebih dari 2 juta orang. 
sudah menjadi rahasia umum, keberadaannya tidak lepas dari sistem tatanan politik yang berlaku di indonesia. titip menitip honorer setiap rezim pemerintahan, sudah menjadi fakta namun mudah dikelit. 
catatan ru, menteri dalam negeri atau mendagri, tito karnavian, pernah menyoroti soal honorer titipan semacam ini. pegawai non asn yang katanya, masuk kerja siang kemudian tak lama setelahnya pulang, menjadi salah satu persoalan yang terjadi di hampir seluruh pemerintah daerah di indonesia. 
baca juga:seleksi casn 2024 ditunda usai pilkada. jawaban panrb buat sumringah pegawai non asn se indonesia
baca juga:info penting untuk 2,3 juta pegawai non asn: cek lagi statusmu! 
media ini juga mencermati, pos belanja untuk gaji honorer memang tidak masuk dalam pos khusus belanja pegawai. lantaran statusnya yang memang bukan asn. gaji para honorer itu, disisipkan dalam pos belanja barang dan jasa. 
"jangan sampai, ketidakpastian hukum ini akan berimplikasi pada pelanggaran hukum. apalagi, ada anggaran negara yang digunakan. penyelenggaraan pemerintahan wajib berkepastian hukum," kata dia. 
menyikapi situasi sektor regulasi ini, salamun menyarankan asosiasi pemerintah daerah atau kepala daerah melakukan konsolidasi kasus ini secara resmi. 
organisasi semacam itu, menurut salamun, sangat ideal dijadikan panggung-panggung dalam upaya konsolidasi persoalan pastinya dihadapi oleh seluruh daerah. 
baca juga:waspadai data siluman non asn 
baca juga:peluang lulus vs akurasi data non asn 
"karena salah satu yang perlu diperhatikan adalah prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan pemerintahan," tegasnya lagi, mengedukasi. 
kacamata aktivis anti rasuah soal pengangkatan honorer
pengangkatan honorer atau non asn, relatif masih dalam pemaknaan yang diwarnai interpretasi atau beragam pendapat. hal ini diungkapkan aktivitas anti rasuah, melyan sori, soal keberadaan pangkalan data honorer yang sebenarnya sudah diproses sejak 2022. 
jika membaca uu asn, kata dia, bisa dipastikan tahun depan belanja pegawai kian menggelayut kuat pada anatomi belanja anggaran baik di daerah hingga di instansi pusat. 
"kepastian hukum, khususnya soal penganggaran untuk gaji honorer memang harus disikapi segera oleh otoritas. kemudian, soal terkait dengan kualitas data yang akan menjadi rujukan sikap juga harus transparan," ujarnya, menyeru. 
baca juga:soal pengangkatan, non asn guru 2 ribu lebih, begini kata ketua pgri
baca juga:fix, honorer dihapus. dear non asn, amankan data-datamu!
"kalau perlu, transparansi kepada publik pangkalan data itu," susulnya lagi, menegas. 
kian mendekatnya tenggat waktu yang dimandatkan regulasi (uu asn) soal pengentasan non asn pada desember 2024 sebagai waktu yang paling lambat, melyan sori menyerukan agar para non asn membekali diri untuk mengamankan posisinya, menyikapi kemungkinan fenomena data anomali.
"indikasi perubahan data bisa saja terjadi. bukan menuduh, tapi mengkhawatirkan," ujarnya. 
penelusuran ru, salah satu praktik yang mulai disoroti para non asn dalam proses rekrutmen asn pppk di lingkungan pemda, adalah soal rekomendasi dari pejabat penting soal unit penugasan. 
baca juga:seleksi casn 2024 ditunda usai pilkada. jawaban panrb buat sumringah pegawai non asn se indonesia
baca juga:info penting untuk 2,3 juta pegawai non asn: cek lagi statusmu! 
tak jarang, mereka yang menempati pos tertentu, justru kalah bersaing dengan peserta seleksi yang tetiba memiliki rekomendasi unit penugasan yang dimiliki oleh wajah-wajah baru. 
"kayaknya ada permainan. karena waktu itu, saat kami tes dengan formasi yang dibuka dibidang kami, saya dan rekan merasa optimis bisa masuk. ehh, tiba-tiba muncul peserta baru yang memiliki rekomendasi dari pejabat yang intinya menjelaskan yang bersangkutan bertugas di sini. jadi dia bisa ikut tes di lowongan itu. dan kok dia pula yang lulus," cerita salah satu honorer di lingkungan pemda bengkulu utara, mencerita. dia minta, ru tidak menulis identitasnya. 
belanja pegawai di pemda secara nasional 
anatomi apbd secara kumulatif tahun 2024, diketahui dalam kondisi defisit. dari total pendapatan sebanyak 1.377.499,59 miliar, belanja daerah pada tahun berjalan dipatok sebanyak 1.448.685,58 miliar. 
baca juga:waspadai data siluman non asn 
baca juga:peluang lulus vs akurasi data non asn 
praktis, asumsi anggaran tersebut mengantarkan pada jurang defisit atau kekurangan anggaran yang ditampal lewat skenario pembiayaan netto daerah. 
fakta lainnya, fiskal rerata pemda di indonesia masih sangat bergantung dengan transfer pusat. asumsi pendapatan asli daerah (pad) seluruh indonesia angkanya rp 411.430,90 miliar. 
dengan kumulasi belanja daerah sebesar 1.448.685,58 miliar, belanja pegawai sudah menyedot anggaran sebesar rp 474.892,68 , 
pos tertinggi kedua, sebagaimana hasil penelusuran ru, dimana gaji honorer ditempatkan pada pos ini, agaknya senada dengan asumsi anggaran yang terjadi. 
baca juga:soal pengangkatan, non asn guru 2 ribu lebih, begini kata ketua pgri
baca juga:fix, honorer dihapus. dear non asn, amankan data-datamu!
belanja barang dan jasa seluruh indonesia yang menjadi pos dalam penggajian honorer atau non asn, angkanya mencapai 414.891,35 miliar yang kini telah diserap lebih dari separuhnya yakni 236.069,15 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 21 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan