WIUP Terancam Dicaplok, Pengusaha Tambang asal MM Minta Klarifikasi

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Senin , 20 Jan 2025 - 21:25

Ridho Wijaya saat memasukan surat permohonan klarifikasi terkait IUP miliknya-Radar Utara/Doni Aftarizal-

wiup terancam dicaplok, pengusaha tambang asal mm minta klarifikasi                            bengkulu ru - pengusaha tambang galian c asal kabupaten mukomuko dari cv. agung wijaya, menyurati enam pihak untuk meminta klarifikasi terkait wilayah izin usaha pertambangan (wiup) atau iup peta lokasi pengelolaan galian batuan.
permintaan tersebut lantaran wiup yang dimaksud terancam dicaplok, setelah diketahui ada perusahaan lain yang saat ini juga tengah mengurus izin di lokasi yang sama.
direktur cv. agung wijaya, ridho wijaya mengatakan, permintaan atau permohonan klarifikasi ini disampaikannya ke gubernur bengkulu, dinas esdm, dinas lhk, dinas pmptsp, dinas pupr provinsi bengkulu dan balai wilayah sungai (bws) sumatera vii.
"adapun wiup milik kami berada di areal sungai air dikit desa penarik kecamatan penarik kabupaten mukomuko," ungkap ridho, senin 20 januari 2025.
baca juga:sepakat, lahan eks tambang dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan
baca juga:di tengah transisi energi bersih, lelang blok tambang dipertanyakan
dengan luasan, lanjut ridho, sekitar 27 hektar dan sepanjang 2 kilo meter di area sungai. sejak menjalankan kegiatan usaha pada tahun 2014 sampai dengan perpanjangan 2023, sama sekali tidak ada permasalahan dan peta wiup tidak ada yang berubah.
"tapi pada saat hendak melakukan eksplorasi di lokasi wiup kami, tiba-tiba ada yang datang dan mencegah, dengan alasan ada kepengurusan izin di lokasi yang sama," beber ridho.
sehingga, sambung ridho, ia langsung melakukan penelusuran, terlebih pada saat kepengurusan perpanjangan izin tahun 2023 lalu, pihaknya sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan perpindahan peta atau wiup.
"dari penelusuran kami mengetahui perusahaan yang mengurus izin di lokasi yang sama, yakni pt. pasopati jaya abadi," kata ridho.
baca juga:komisi iii dorong pemkab manfaatkan lahan eks tambang untuk program ketahanan pangan
baca juga:air sungai keruh di tanjung karet, diduga terdampak aktivitas tambang batu bara pt pmn
ridho menambahkan, dalam penelusuran juga terungkap jika dinas esdm provinsi bengkulu mengeluarkan peta baru nomor 1/wiup/esdm.bkl/2023 tertanggal 04 januari 2023, yang sama sekali tidak ada tandatangan pihaknya.
"dalam peta baru ini, wiup kami bergeser ke arah daratan. sedangkan di area sungai jadi lokasi pt. pasopati jaya abadi itu," sesal ridho.
menurut ridho, berdasarkan fakta-fakta itulah pihaknya meminta dinas esdm dapat menjelaskan keberadaan peta yang berbeda, tapi pada titik koordinat yang sama.
"kami juga meminta dinas esdm mengembalikan peta wiup sesuai dengan peta yang keluar pada tahun 2014 atau 2019, dan meninjau kembali peta wiup yang keluar pada tahun 2023 milik perusahaan kami," pinta ridho.
baca juga:tambang batu bara di bengkulu ini digeruduk warga
baca juga:operasional capai rp 4 triliun, dunia tambang pengaruhi ekonomi di bengkulu
disisi lain, ridho juga mengungkapkan, masyarakat setempat juga menyatakan penolakannya terhadap kepengurusan izin pt. pasopati jaya abadi di lokasi tersebut. 
"makanya kami juga mendesak agar dinas esdm provinsi bengkulu juga dapat meninjau ulang lokasi, serta menghentikan proses kepengurusan izin galian c di lokasi yang sama itu," ujar ridho.
sementara itu, kepala dinas (kadis) esdm provinsi bengkulu, donni swabuana, st, mpp menegaskan, sesuai aturan yang berlaku, iup atupun wiup tidak dapat dikeluarkan di lokasi yang sama. 
"sehingga kita juga mempertanyakan sumber informasi mengenai perubahan lokasi yang dimaksud. mereka tahu dari mana jika peta lokasi sudah berubah," sampai donni.
baca juga:sepakat, lahan eks tambang dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan
baca juga:di tengah transisi energi bersih, lelang blok tambang dipertanyakan
lebih lanjut donni menyampaikan, pemilik iup sebaiknya segera melakukan pembebasan lahan yang telah mereka miliki izinnya, sehingga tidak ada pihak lain yang mencoba mengurus izin di lokasi dan koordinasi yang sama.
"kita juga minta mereka lakukan klarifikasi dan memastikan, jika lokasi itu sudah bebas dari klaim pihak lain. jika belum, ini bisa menjadi alasan bagi pihak lain untuk mengajukan izin," demikian donni. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 21 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan