Pengelolaan Keuangan di KPU Bengkulu, 3 Poin Ini Disorot BPK

BENGKULU.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Dari hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan keuangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, terdapat tiga poin yang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Ini terungkap dalam penyerahan LHP Kepatuhan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Bengkulu, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di wilayah Provinsi Bengkulu, Senin 23 Desember 2024.

"Kita telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan keuangan Pemilu 2024, periode tahun 2023 sampai dengan semester I Tahun 2024," ungkap Kepala Subauditorat BPK RI Perwakilan Bengkulu I, Ranni Agriadi, SE, M.Si, Ak, CA. 

Pemeriksaan yang dimaksud, lanjut Ranni, dilakukan pada satuan kerja (Satker) KPU di wilayah Provinsi Bengkulu. Dalam pemeriksaan, dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara.

BACA JUGA:KPU Pastikan Tahapan Pilgub Bengkulu Tak Terganggu

BACA JUGA:DPT 1.503.923 Pemilih, KPU Tetapkan 2 Paslon Gubenur dan Wagub Bengkulu

"Tujuannya untuk menilai apakah pengelolaan keuangan Pemilu 2024, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak," kata Ranni.

Menurut Ranni, dari hasil pemeriksaan, terdapat tiga poin yang dinilai perlu mendapatkan perhatian. Pertama, persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia barang atau jasa, pada dua satker belum sepenuhnya memadai.

"Sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran, karena pemahalan harga atas Belanja peralatan dan mesin pada KPU Kabupaten Seluma," papar Rani.

Kedua, sambung Ranni, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa belum sepenuhnya sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultansi audit dana kampanye peserta Pemilu 2024 di KPU Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:Pastikan Proses Demokrasi Berjalan Baik, Tim Hukum ROMER Surati KPU dan Bawaslu

BACA JUGA:Tetapkan Paslon Kada, KPU Diingatkan Tolak Yang Bermimpi 3 Periode

"Ketiga, pertanggungjawaban belanja pada tiga Satker belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran, antara lain atas belanja perjalanan dinas," papar Ranni.

Atas catatan tersebut, tambah Ranni, pihaknya merekomendasikan agar KPU Provinsi Bengkulu untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran, atas paket pekerjaan dengan menyetor ke Kas Negara.