Honorer Tak Aktif Masih Terdaftar di Pangkalan Data ?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 09 Jan 2025 - 20:18

Kepala BKPSDM Bengkulu Utara, Syarifah Inayati, SE-Radar Utara/Abdurrahman Wachid-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kualitas pangkalan data non ASN, kini mesti dicermati publik luas. Dengan cara itulah, praktik curang meloloskan data non ASN oleh instansi bisa dicegah.

Penelusuran RU, diduga data-data non ASN yang sebelumnya masuk pangkalan data, namun yang bersangkutan sudah tidak menjadi honorer, masih muncul ketika diakses di sscasn.go.id.

Belum lagi, kemunculan honorer "siluman" yang justru lolos di sejumlah daerah yang notabene relatif baru hingga mengalahkan honorer yang aktif belasan tahun, masih menjadi pertanyaan tentang kualitas pangkalan data serta proses verifikasi selama seleksi.

Sebenarnya, skema pengentasan tenaga honorer alias non ASN, secara teknis sudah ditegasi pemerintah lewat Keputusan Menteri PANRB Nomor 634 Tahun 2024. Nantinya, honorer ada yang menjadi PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu.

Aturan itu diteken Menteri PANRB, Rini Widyantini, 10 Desember 2024 yang menegasi kriteria pelamar pada seleksi PPPK bagi Tenaga Non ASN yang terdaftar di Pangkalan Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun Anggaran 2024.

Penyiapan pangkalan data ini, sudah didahului dengan permintaan proses unggah data non ASN atau honorer di instansi pusat dan daerah oleh Menteri PANRB paling lambat 20 Desember 2024 lalu.

Saat itu, pemerintah pusat meminta kementerian/lembaga, menyampaikan konfirmasi data non ASN atau honorer dan mengunggahnya via Sistem Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dikelola Badan Kepegawaian Negara atau BKN.

Pengentasan Non ASN Tak Kunjung Tuntas

Amanah pengentasan non ASN, sehingga per Januari 2025 di lingkungan birokrasi hanya ada 2 jenis pegawai yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aturan main yang akhirnya diingkari ini, dituangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baru-baru ini, molornya pengentasan non ASN menjadi bahasan lintas kementerian yang turut melibatkan pejabat teknis di daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, kembali menyerukan agar seluruh instansi pusat hingga daerah tidak melanggar aturan sebagaimana ditegasi dalam UU ASN.

honorer tak aktif masih terdaftar di pangkalan data ?                            radarutara.bacakoran.co - kualitas pangkalan data non asn, kini mesti dicermati publik luas. dengan cara itulah, praktik curang meloloskan data non asn oleh instansi bisa dicegah. 
penelusuran ru, diduga data-data non asn yang sebelumnya masuk pangkalan data, namun yang bersangkutan sudah tidak menjadi honorer, masih muncul ketika diakses di sscasn.go.id.
belum lagi, kemunculan honorer "siluman" yang justru lolos di sejumlah daerah yang notabene relatif baru hingga mengalahkan honorer yang aktif belasan tahun, masih menjadi pertanyaan tentang kualitas pangkalan data serta proses verifikasi selama seleksi. 
sebenarnya, skema pengentasan tenaga honorer alias non asn, secara teknis sudah ditegasi pemerintah lewat keputusan menteri panrb nomor 634 tahun 2024. nantinya, honorer ada yang menjadi pppk penuh waktu dan pppk paruh waktu.
baca juga:honorer tak lulus seleksi diusulkan jadi pppk paruh waktu 
baca juga:ribuan honorer pemprov bengkulu dirumahkan
aturan itu diteken menteri panrb, rini widyantini, 10 desember 2024 yang menegasi kriteria pelamar pada seleksi pppk bagi tenaga non asn yang terdaftar di pangkalan data badan kepegawaian negara (bkn) tahun anggaran 2024. 
penyiapan pangkalan data ini, sudah didahului dengan permintaan proses unggah data non asn atau honorer di instansi pusat dan daerah oleh menteri panrb paling lambat 20 desember 2024 lalu. 
saat itu, pemerintah pusat meminta kementerian/lembaga, menyampaikan konfirmasi data non asn atau honorer dan mengunggahnya via sistem calon aparatur sipil negara (sscasn) yang dikelola badan kepegawaian negara atau bkn. 
pengentasan non asn tak kunjung tuntas 
amanah pengentasan non asn, sehingga per januari 2025 di lingkungan birokrasi hanya ada 2 jenis pegawai yakni pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). aturan main yang akhirnya diingkari ini, dituangkan dalam uu nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn). 
baca juga:duhh ada pemda rumahkan honorer, diduga penyusunan anggaran tak baca regulasi ini,..
baca juga:giliran kinerja tenaga honorer di rsud mukomuko bakal dievaluasi
baru-baru ini, molornya pengentasan non asn menjadi bahasan lintas kementerian yang turut melibatkan pejabat teknis di daerah. 
menteri dalam negeri (mendagri), tito karnavian, kembali menyerukan agar seluruh instansi pusat hingga daerah tidak melanggar aturan sebagaimana ditegasi dalam uu asn. 
"tidak boleh melakukan rekrutmen non asn, waspadai ini semua," kata mendagri, mewanti seluruh instansi terkait amanah uu asn, saat rakor pengentasan non asn bersama dengan kementerian panrb, badan kepegawaian negara (bkn) bersama instansi, rabu, 8 januari 2025. 
pendaftaran pppk tahap 2, sudah diperpanjang lagi waktunya. itu setelah diperpanjang kali pertama dari mestinya rampung 31 desember 2024, kemudian ditambah menjadi hingga 7 januari dan kini diperpanjang lagi hingga 15 januari 2025. 
baca juga:gaji honorer di pos belanja barang dan jasa?
baca juga:pendaftaran pppk tahap ii diperpanjang : pendaftar capai 1000 lebih, angin segar nasib honorer
versi pemerintah, perpanjangan waktu pendaftaran itu sebagai upaya memperluas kesempatan bagi non asn yang memenuhi kriteria sebagai pendaftar yakni tidak memenuhi syarat atau tms pada seleksi administrasi pengadaan pppk tahap 1; tidak memenuhi syarat atau tms pada seleksi administrasi pengadaan cpns; atau belum melamar pada seleksi pengadaan asn.
formasi yang nantinya bakal dibuka khusus itu pun sudah dikunci, yakni terbagi dalam 4 klasifikasi jabatan yakni : pengelola layanan operasional; penata layanan operasional; pengelola umum operasional; atau operator layanan operasional. 
pemda meminta perpanjangan waktu yang telah diberikan pemerintah, agar dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh non asn untuk melakukan pendaftaran. 
"kami mengimbau agar non asn bisa menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin, sehingga bisa mendapatkan kesempatan menjadi asn," ungkap kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkp-sdm) bengkulu utara, syarifah inayati, se. 
baca juga:honorer tak lulus seleksi diusulkan jadi pppk paruh waktu 
baca juga:ribuan honorer pemprov bengkulu dirumahkan
kepala badan kepegawaian negara (bkn), zudan arif fakhrullah, dalam rakor dua hari lalu meminta agar perpanjangan pendaftaran ini disebarluaskan secara maksimal di daerah. 
"kepala daerah perlu mengumumkan secara luas agar non asn bisa mendaftar sesuai jadwal," pintanya. 
sementara itu, menteri panrb, rini widyantini, dalam rakor bersama pemerintah daerah se indonesia kemarin itu, menegasi pentingnya komitmen dalam penataan non asn yang sudah berlarut-larutnya dari waktu yang diamanatkan undang-undang. 
"kementerian panrb dan bkn tidak bisa menyelesaikan komitmen penataan non asn tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah dan tenaga non asn itu selama seleksi tahap ii ini," tegasnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 10 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan