Evaluasi APBD 2025 Belum Turun, Realisasi Kegiatan Terancam

evaluasi apbd 2025 belum turun, realisasi kegiatan terancam bengkulu ru - jelang berakhirnya tahun anggaran (ta) 2024, evaluasi apbd provinsi bengkulu ta 2025 belum kunjung turun dari kementerian dalam negeri republik indonesia (kemendagri ri). seiring dengan fakta tersebut, sejumlah kegiatan langsung yang sebelumnya telah dialokasikan pada tahun depan, terancam tidak bisa direalisasikan pada awal tahun. anggota badan anggaran (banggar) dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm mengatakan, sampai dengan penutupan masa sidang tahun 2024 hari ini, hasil evaluasi belum kunjung disampaikan ke dprd secara kelembagaan. "mudah-mudahan saja awal januari tahun depan, evaluasi dapat diselesaikan kemendagri dan disampaikan ke pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu," harap edwar, senin 30 desember 2024. baca juga: evaluasi apbd 2024 turun, opd diminta segera tunjuk pptk. ini kata sekda... baca juga:evaluasi apbd ta 2024, pemprov bengkulu diminta koordinasi ke kemendagri idealnya, lanjut edwar, evaluasi kemendagri terhadap apbd provinsi bengkulu ta 2025, sudah rampung pada pertengahan bulan ini. mengingat apbd tahun depan itu, dibahas dan disahkan pada november lalu. "jadi kita bingung juga dengan keterlambatan evaluasi ini, karena sudah hampir 1 bulan tidak kunjung selesai," sesal edwar. menurut edwar, dengan belum selesainya evaluasi dari kemendagri tersebut, secara otomatis berdampak pada realisasi kegiatan yang telah dialokasikan pada tahun depan. "yang jelas seperti kegiatan langsung yang telah dialokasikan dalam apbd tahun depan, tidak bisa direalisasikan sejak awal tahun akibat belum turunnya evaluasi kemendagri," kata politisi pdi perjuangan ini. baca juga:opd diminta cekatan realisasikan apbd ta 2025 baca juga:kabar apbd 2025 dirubah sepihak, ini tanggapan banggar dprd sebelumnya, wakil ketua ii dprd provinsi bengkulu, sonti bakara, sh mengaku, hingga saat ini hasil evaluasi apbd tahun depan, memang belum juga masuk ke dprd provinsi bengkulu. "kita belum mengetahui secara pasti, penyebab hingga evaluasi di tingkat kemendagri belum kunjung tuntas. padahal sudah hampir satu bulan sejak apbd provinsi bengkulu ta 2025 disahkan," ujar sonti. lebih lanjut sonti menyampaikan, terkait evaluasi ini, harusnya sudah dirampungkan kemendagri dalam waktu maksimal 15 hari kerja. makanya diharapkan kemendagri dapat segera menyelesaikan evaluasi apbd provinsi bengkulu ta 2025.  "apalagi setelah evaluasi dan terdapat catatan, tentu kita bersama tapd harus menindaklanjutinya terlebih dahulu," demikian sonti. (*)

Tag

• # realisasi kegiatan terancam
• # evaluasi apbd 2025 belum turun
• # evaluasi apbd 2025
• # apbd 2025
• # kemendagri ri
• # pemprov bengkulu
• # dprd provinsi bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•