HPMPI Usulkan PBBKB Diturunkan, Jualan BBM Eceran Ditertibkan

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Jumat , 27 Dec 2024 - 21:19

Audiensi antara HPMPI dengan unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu-Radar Utara/Doni Aftarizal-

"Terakhir kami mengusulkan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan DPRD, Pertamina, Polda, dan Satpol PP untuk membahas solusi strategis terhadap aspirasi tersebut," harap Steven.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Sonti Bakara, SH menyatakan, aspirasi yang disampaikan HPMPI dipastikan bakal ditindaklanjuti pihaknya dengan serius.

“Dalam tindaklanjut, langkah yang kita lakukan diantaranya dengan membawa aspirasi itu di tingkat komisi dan menggandeng instansi terkait untuk mencari solusi terbaik,” sampai Sonti.

Sonti menerangkan, seperti usulan HPMPI untuk menurunkan PBBKB dari 10 persen menjadi 7,5 persen, dan tentu ini menjadi salah satu prioritas pihaknya. Apalagi berkaca pada provinsi tetangga, PBBKB di Bengkulu ini lebih besar.

"Tentu kami bakal mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, khususnya gubernur untuk mempertimbangkan penurunan tarif PBBKB ini," papar Sonti.

Lebih lanjut Sonti menyampaikan, langkah serupa juga bakal ditindaklanjuti pihaknya terhadap aspirasi lainnya yang disampaikan HPMPI dalam audiensi tadi. Mengingat aspirasi itu berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat.

"Kami juga patikan untuk mendorong Pertamina dan pemda untuk lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan apa yang dijual Pertashop dan manfaatnya,” tutup Sonti. (tux)

hpmpi usulkan pbbkb diturunkan, jualan bbm eceran ditertibkan                            bengkulu ru - himpunan pengusaha pertashop merah putih indonesia (hpmpi) mengusulkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (pbbkb) di provinsi bengkulu diturunkan, dan juga jualan bahan bakar minyak (bbm) eceran ditertibkan.
demikian disampaikan ketua umum (ketum) hpmpi, steven diwawancarai usai audiensi dengan unsur pimpinan dprd provinsi bengkulu, jum'at 27 desember 2024.
"selain itu kita juga mengusulkan sosialisasi dan edukasi entitas usaha pertashop kepada masyarakat, pengerukan alur pelabuhan pulau baai, serta forum group discussion (fgd) umkm pertashop," ungkap steven.
menurut steven, terkait usulan penurunan pbbkb di provinsi bengkulu dari 10 persen menjadi 7,5 persen dan sudah pernah dibahas bersama dinas esdm provinsi bengkulu, namun hingga kini belum mendapatkan keputusan final atau masih menggantung.
baca juga:penyaluran bbm ke pertashop kerap terlambat, hpmpi surati dprd
baca juga:lindungi konsumen, 5 poin usulan hpmpi bakal dikaji
“meskipun demikian kami bersyukur, karena pimpinan dprd juga berkomitmen untuk mengusulkan penurunan pbbkb ini kepada pemangku kebijakan,” kata steven.
kemudian, lanjut steven, aspirasi tentang sosialisasi dan edukasi entitas pertashop kepada masyarakat, lebih mengarah pada kualitas bbm yang dijual secara resmi di pasaran. sehingga masyarakat memahami produk bbm yang legal dan aman digunakan.
"terkait penertiban jualan bbm eceran, kita mengusulkan agar dprd dapat menginisiasi pembuatan peraturan daerah (perda). mengingat jualan bbm eceran seperti pertamini dan atau pertamina botol tidak memiliki legalitas," ujar steven.
ia menambahkan, regulasi ini perlu segera diterapkan, mengingat ada landasan hukum yang kuat, termasuk aturan dari kementerian perdagangan dan bph migas yang melarang peredaran bbm melalui jalur tidak resmi.
baca juga:penyaluran bbm ke pertashop kerap terlambat, hpmpi surati dprd
baca juga:lindungi konsumen, 5 poin usulan hpmpi bakal dikaji
"kita juga mengusulkan pengerukan alur pelabuhan pulau baai dapat menjadi prioritas, lantaran kerap dijadikan alasan keterlambatan pendistribusian bbm khususnya pada pertashop," tambah steven.
pendangkalan alur, sambung steven, bukan hanya berdampak pada penyaluran bbm, tetapi juga pada industri lain yang bergantung pada pelabuhan. bahkan bisa berdampak pada harga komoditas masuk bengkulu, menjadi lebih mahal.
"terakhir kami mengusulkan pelaksanaan focus group discussion (fgd) yang melibatkan dprd, pertamina, polda, dan satpol pp untuk membahas solusi strategis terhadap aspirasi tersebut," harap steven.
sementara itu, wakil ketua ii dprd provinsi bengkulu, sonti bakara, sh menyatakan, aspirasi yang disampaikan hpmpi dipastikan bakal ditindaklanjuti pihaknya dengan serius.
baca juga:penyaluran bbm ke pertashop kerap terlambat, hpmpi surati dprd
baca juga:lindungi konsumen, 5 poin usulan hpmpi bakal dikaji
“dalam tindaklanjut, langkah yang kita lakukan diantaranya dengan membawa aspirasi itu di tingkat komisi dan menggandeng instansi terkait untuk mencari solusi terbaik,” sampai sonti.
sonti menerangkan, seperti usulan hpmpi untuk menurunkan pbbkb dari 10 persen menjadi 7,5 persen, dan tentu ini menjadi salah satu prioritas pihaknya. apalagi berkaca pada provinsi tetangga, pbbkb di bengkulu ini lebih besar.
"tentu kami bakal mendorong pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, khususnya gubernur untuk mempertimbangkan penurunan tarif pbbkb ini," papar sonti.
lebih lanjut sonti menyampaikan, langkah serupa juga bakal ditindaklanjuti pihaknya terhadap aspirasi lainnya yang disampaikan hpmpi dalam audiensi tadi. mengingat aspirasi itu berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat.
baca juga:penyaluran bbm ke pertashop kerap terlambat, hpmpi surati dprd
baca juga:lindungi konsumen, 5 poin usulan hpmpi bakal dikaji
"kami juga patikan untuk mendorong pertamina dan pemda untuk lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan apa yang dijual pertashop dan manfaatnya,” tutup sonti. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 28 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan