Momen Strategis Evaluasi Pejabat dalam Percepatan Pembangunan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 27 Dec 2024 - 20:46

Salamun Haris-Radar Utara/ Benny Siswanto-

momen strategis evaluasi pejabat dalam percepatan pembangunan                            radarutara.bacakoran.co - tiga hal bisa menjadi parameter kepala daerah, menuju akhir tahun anggaran dipandang menjadi tahap persiapan penyelenggaraan kerja pemerintahan di sektor merit. 
pengamat kebijakan publik universitas ratu samban, salamun haris, menerangkan tiga hal itu diantaranya adalah pelaksanaan program kerja opd, pelaksanaan rencana kerja jangka menengah daerah serta evaluasi makro menuju akhir masa jabatan kepala daerah, dipandang fase penting dalam menata pemerintahan kedepan. 
"maka lewat 3 hal itu, kepala daerah dapat melakukan evaluasi menyeluruh. tujuannya adalah meningkatkan kualitas performa birokrasi itu sendiri," kata salamun. 
penyelenggaraan di sektor serapan anggaran, berikut kualitasnya, kata dia, merupakan satu hal yang sangat prinsipil menjadi cermatan pemangku kebijakan tertinggi di daerah. 
baca juga:pemprov bengkulu optimis sinergitas bpkp dorong percepatan pembangunan
baca juga:bupati bu sambut kunker staf ahli menteri bidang keterpaduan pembangunan untuk percepatan pembangunan 
selain, terus dia, sinergi program baik pusat hingga di daerah sejalan dengan desain rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd), idealnya menurut salamun sudah mulai dibincang di masa transisi kepemimpinan saat ini. 
bagi seorang salamun, efek positif penyelenggaraan pilkada serentak di indonesia, adalah memudahkan terintegrasinya rencana strategis nasional yang sifatnya wajib menjadi komposan rencana strategis daerah. 
"karena visi misi presiden dan wakil presiden terpilih, sudah diketahui. begitu juga visi misi kepala daerah terpilih yang juga sudah dapat diteropong dan merupakan rujukan baku bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan rancangan rpjmd berikutnya," terang mantan wakil bupati bengkulu utara ini. 
walaupun, salamun juga pernah berujar, perlu dilakukan penyelarasan regulasi teknis penyelenggaraan tahapan pilkada, idealnya dibarengi dengan kisi-kisi baku bagi calon kepala daerah dalam merancang bangun visi misi pencalonannya. 
baca juga: sinergitas pemprov dan polda dorong percepatan pembangunan di bengkulu
baca juga: peningkatan akses air bersih, pemprov bengkulu dukung percepatan pembangunan spam benteng kobema
dengan artian, terus dosen pengampu mata kuliah kebijakan publik ini, penyusunan visi dan misi kepala daerah, idealnya dilakukan dengan pelibatan konsultan-konsultan atau pihak berkompeten, sehingga tujuan pembuatan rpjmd nantinya itu, selain linier dengan renstra nasional, tapi juga mencerminkan pola pembangunan ideal yang sesuai dengan kearifan lokal. 
"dengan begitu, pelaksanaan pembangunan lewat rencana kerja opd, akan memiliki daya dorong yang lebih maksimal. karena rancang bangunnya, didesain senapas dengan urgensi pembangunan yang diperlukan daerah serta sesuai dengan karakteristik daerah," ungkapnya menganalisa. 
untuk itu, akademisi yang kini menjabat dekan fakultas ilmu sosial dan ekonomi (fise) ini, mengharapkan evaluasi penyelenggaraan pilkada, tidak sebatas membincangkan seputar konsekuensi di sektor budgeting semata, sehingga dengan serta merta melempar wacana pilkada dipilih langsung dengan dprd. 
lebih penting dari itu, kata dia, adalah melakukan riset terukur untuk mengetahui akar masalah di sektor penyelenggaraan demokrasi itu sendiri, pembangunan nasional ekonomi yang terkadang tidak searah antara nasional dan pusat serta anatomi pembangunan di setiap daerah yang juga terkesan tidak fokus atau berbasis potensi. 
baca juga:lantik hasil lelang dan potensi geser-geser pejabat 
baca juga:gundah senyap pejabat ancang-ancang pindah
"perlu disadari, tidak seluruh daerah berada pada wilayah strategis. dari kacamata planologi, tidak seluruh daerah letak pusat pemerintahannya berada di posisi ideal yakni di persimpangan," salamun mengingatkan. 
lebih luas lagi, indonesia yang merupakan negara agraris dan kepulauan terbesar di dunia dengan 17 ribu pula di dalamnya, harus memiliki pola penataan wilayah yang dibarengi dengan evaluasi di sektor regulasi adaptif, sehingga nantinya membuahkan pembangunan-pembangunan yang berbasis kawasan dan potensi yang dimiliki. 
"dengan demikian, daerah di indonesia akan lebih berwarna. aktivitas keekonomiannya pun sudah terpetakan dan geliat pembangunannya pun kian mudah disinergikan dengan pusat, sebagai otoritas terbesar yang melaksanakan peranan regulator inti," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 28 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan