Mengingat Lagi, Aturan Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen dari APBD

mengingat lagi, aturan belanja pegawai maksimal 30 persen dari apbd radarutara.bacakoran.co - gonjang-ganjing nasib honorer di penghujung tahun 2024, bakal dirumahkan atau diangkat? turut mengingatkan aturan lawas soal anggaran maksimal belanja pegawai.  lewat undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian  peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 84/2022 tentang pedoman penyusunan apbd pada 2023, diketahui memberikan tenggat penyelarasan tidak lebih lima tahun sejak uu anyar itu diundangkan. diatur, anggaran belanja pegawai maksimal 30 persen dari apbd. aturan itu menegaskan, kebijakan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek. diterangkan juga, pengalokasian belanja pegawai, mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian, kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.  baca juga:pilkada serentak disebut berperan genjot realisasi belanja negara di bengkulu baca juga:ta 2025, alokasi belanja negara di bengkulu turun rp 617,5 m kemudian, belanja kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui tkd paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja apbd.  dalam aturan itu juga, menegaskan kalau belanja pegawai yang dimaksud, tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari tkd yang telah ditentukan penggunaannya.  manakala persentase belanja pegawai daerah melebihi 30%, pemda harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak diterbitkannya undang-undang nomor 1 tahun 2022.  penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai asn, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. baca juga:pilkada serentak disebut berperan genjot realisasi belanja negara di bengkulu baca juga:ta 2025, alokasi belanja negara di bengkulu turun rp 617,5 m penelusuran ru, alokasi belanja pegawai di kabupaten dengan tkdd 2022 senilai rp 1 triliun, diketahui beban anggaran wajib, salah satunya belanja pegawai sebesar rp 552,71 miliar. arsip wawancara dengan kepala bkp-sdm bu, drs h setyo budi raharjo, mm, saat itu, menyampaikan, selain pengadaan pegawai yang tetap merujuk pada kondisi fiskal daerah.  skema lain menyikapi kebutuhan sdm, kata dia, tenaga teknis, dimungkinkan dengan skema penugasan pegawai pusat ke daerah. walau pun, setyo sendiri, tidak menjelas gamblang kapan waktunya. tapi, kata dia, sangat mungkin dijadikan opsi menyikapi kebutuhan pegawai dari hasil analisa jabatan.  baca juga:pilkada serentak disebut berperan genjot realisasi belanja negara di bengkulu baca juga:ta 2025, alokasi belanja negara di bengkulu turun rp 617,5 m "makanya anjab ini terus dilakukan. jadi bukan hanya terkait dengan cpns. tapi dapat menjadi dasar acuan dalam kerja-kerja di sektor merit daerah," terangnya dibincangi tahun 2022, sebelum dia pensiun.  kondisi belanja pegawai tahun 2024 provinsi bengkulu angka belanja pegawai di provinsi bengkulu pada 9 kabupaten/kota, tahun anggaran 2024 saja jumlahnya mencapai rp 5.444,06 miliar.  anggaran yang masuk dalam belanja daerah tersebut, pada 20 november 2024 terlaporkan pada sistem keuangan dengan torehan hampir 80 persen atau tepatnya rp 4.189,40 miliar.  berapa pendapatan daerah di bengkulu? jika ditotal seluruhnya mencapai rp 12.9996,64 miliar. terungkap pula, pendapatan utamanya, adalah transfer pusat sebagai tulang punggung operasional pemerintahan. angkanya mencapai rp 10.546,33 miliar yang berasal dari transfer ke daerah atau tkd. baca juga:pilkada serentak disebut berperan genjot realisasi belanja negara di bengkulu baca juga:ta 2025, alokasi belanja negara di bengkulu turun rp 617,5 m pendapatan lainnya sebesar 641,53 miliar yang terdiri dari pendapatan transfer antar daerah sebesar rp 536,25 miliar, pendapatan hibah rp 3,37 miliar. ada juga dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar rp 101,91 miliar.   belanja daerah di provinsi bengkulu  dengan total pendapatan di angka rp 12.9996,64 miliar, bengkulu diketahui seluruh kebutuhan pemda-pemdanya menegasi lewat apbd angkanya sebesar rp 13.471,94 miliar.  jebakan defisit anggaran, atas asumsi anggaran yang disepakati eksekuti dan legislatif di bengkulu yang lazimnya bakal ditampal dengan pembiayaan netto daerah.  anatomi belanja daerah sebesar rp 13.471,94 miliar layaknya pepatah "besarlah pasak daripada tiang" itu, sudah direngkuh mendominasi untuk belanja pegawai di angka 5.444,06 miliar.  baca juga:pilkada serentak disebut berperan genjot realisasi belanja negara di bengkulu baca juga:ta 2025, alokasi belanja negara di bengkulu turun rp 617,5 m kemudian pos belanja barang dan jasa, yang salah satu peruntukannya adalah tempat bersemayam anggaran untuk gaji para non asn atau honorer, plotingnya di angka 3.608,70 miliar. 

Tag

• # anggaran di bengkulu
• # belanja pegawai di bengkulu
• # belanja pegawai

Share

• 
• 
• 
• 
•