Peran Strategis Camat di Sektor Pengendalian Kinerja Kades

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 26 Dec 2024 - 20:52

Inspektur Inspektorat, Nopri Anto Silaban, SE, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto-

Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagaimana telah disampaikan inspektorat dalam pemberian konsultasi narasumber di desa, merupakan acuan dalam proses pengadaan barang dan jasa desa dan pengelolaan BUMDes.

Penegasan ini, menurut Silaban, sangat penting untuk disampaikan kabupaten, mengingat beberapa desa terlibat dalam pelanggaran pengelolaan keuangan desa dan BUMDes.

Untuk itu, Inspektorat meminta kepada seluruh pihak kecamatan agar benar-benar melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam Perbup dan Peraturan Pemerintah tentang Barang dan Jasa Desa dan BUMDes.

"Terungkapnya praktik penyertaan modal desa ke BUMDes yang bermasalah oleh aparat penegak hukum, sekaligus menegasi lokus praktik korupsi dana desa terus berkembang. Bukan hanya lokusnya, modus operandinya tapi juga subyek atau pelakunya," Silaban menyeru.

Sekadar mengulas, perluasan subjek hingga lokus korupsi yang terus terjadi, seperti yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Penetapan tersangka oleh aparat, tidak hanya kepala desa tapi lebih luas lagi, sehingga terungkaplah 2 kasus korupsi di lingkungan BUMDes.

Dua kasus korupsi yang diusut di lingkungan BUMDes oleh Kejari Bengkulu Utara ini seperti skandal BUMDes Ganesa di Desa Urai Kecamatan Ketahun. Teranyar, dugaan korupsi di BUMDes Gardu Jaya yang sudah menyeret kades dan direktur BUMDes, sama-sama menjadi tersangkanya.

Pola Pengawasan Dana Desa

Aturan lainnya turut menegasi, pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, salah satunya diterang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa.

Tepatnya pasal 5 sudah mengatur subjek sampai dengan obyek untuk memastikan penyelenggaraan program yang dipayungi UU Desa, mengamanahkan pola-pola dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan desa.

Skema pengawasannya dilakukan mulai dari Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sampai dengan masyarakat, sebagai wujud semangat penyelenggaraan pemerintahan partisipatif. (adv)

peran strategis camat di sektor pengendalian kinerja kades                             radarutara.bacakoran.co - kualitas pengendalian kinerja kepala desa dan penyelenggaraan keuangan hingga aset dan masalah sosial yang masuk ke kabupaten, dalam kacamata regulasi dipandang masih memungkinkan rampung di tingkatan camat. 
dalam kapasitasnya, dalam regulasi di daerah juga sudah mengatur pendelegasian beberapa kewenangan kepala daerah kepada camat, dalam upaya memperpendek rentang kendali birokrasi, sehingga penanganan setiap persoalan lebih diupayakan semaksimal mungkin di tataran kecamatan, agar tidak langsung diteruskan ke kabupaten.
bupati bengkulu utara melalui inspektur kabupaten, nopri anto silaban, se, m.si, menyampaikan camat berdasarkan regulasi sehingga memayungi kewenangan-kewenangannya, berperan dalam melaksanakan pengendalian atas kinerja kepala desa dalam hal keuangan, aset desa termasuk masalah sosial yang terjadi di wilayah administratifnya.
diungkapkan silaban, mencermati beberapa persoalan yang "dilempar" ke inspektorat daerah sampai dengan akhir tahun 2024 ini, masih acap ditemukan obyek pencermatan yang harus diperiksa oleh inspektorat kabupaten bengkulu utara, relatif masih dapat dikendalikan di tingkat camat.
baca juga:dukung kepatuhan entitas keuangan, inspektorat minta tindaklanjuti temuan bpk
baca juga:gandeng bpkp, inspektorat gelar bimtek spip 
"untuk itu, berangkat dari aturan hingga mencermati poin penegasan dalam ruang-ruang diskusi, keterlibatan camat dalam penyelenggaraan tatanan pemerintahan desa sangatlah strategis dan menjadi ranah kewenangan camat," ujar inspektur inspektorat nopri anto silaban, kamis, 26 desember 2024. 
sudut pandang regulasi, silaban menyebut, peraturan bupati (perbup) nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa sebagaimana diubah dengan perbup nomor 9 tahun 2023 tentang perubahan kedua perbup nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa menjadi dasar sikap secara camat. 
dalam regulasi di atas, terus dia, pengelola keuangan desa, camat memegang peranan sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan keuangan desa. 
menapaki akhir masa tahun anggaran berjalan, silaban mengatakan agar langkah-langkah sesuai kewenangan itu bisa dijalankan oleh sebagai upaya antisipatif.  
baca juga:dukung kepatuhan entitas keuangan, inspektorat minta tindaklanjuti temuan bpk
baca juga:gandeng bpkp, inspektorat gelar bimtek spip
"untuk itu, camat pada akhir tahun 2024 ini, dapat melaksanakan cash opname, setiap desa sebagai tindak awal pengendalian," jelasnya, menginformasikan.
masih membahas sektor regulasi penguat, silaban turut menerangkan adanya perbup nomor 10 tahun 2022 tentang pengadaan barang dan jasa desa. 
kemudian peraturan pemerintah (pp) nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa (bumdes), sebagaimana telah disampaikan inspektorat dalam pemberian konsultasi narasumber di desa, merupakan acuan dalam proses pengadaan barang dan jasa desa dan pengelolaan bumdes.
penegasan ini, menurut silaban, sangat penting untuk disampaikan kabupaten, mengingat beberapa desa terlibat dalam pelanggaran pengelolaan keuangan desa dan bumdes. 
baca juga:dukung kepatuhan entitas keuangan, inspektorat minta tindaklanjuti temuan bpk
baca juga:gandeng bpkp, inspektorat gelar bimtek spip
untuk itu, inspektorat meminta kepada seluruh pihak kecamatan agar benar-benar melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam perbup dan peraturan pemerintah tentang barang dan jasa desa dan bumdes.
"terungkapnya praktik penyertaan modal desa ke bumdes yang bermasalah oleh aparat penegak hukum, sekaligus menegasi lokus praktik korupsi dana desa terus berkembang. bukan hanya lokusnya, modus operandinya tapi juga subyek atau pelakunya," silaban menyeru. 
sekadar mengulas, perluasan subjek hingga lokus korupsi yang terus terjadi, seperti yang sudah ditangani oleh kejaksaan negeri bengkulu utara. penetapan tersangka oleh aparat, tidak hanya kepala desa tapi lebih luas lagi, sehingga terungkaplah 2 kasus korupsi di lingkungan bumdes. 
dua kasus korupsi yang diusut di lingkungan bumdes oleh kejari bengkulu utara ini seperti skandal bumdes ganesa di desa urai kecamatan ketahun. teranyar, dugaan korupsi di bumdes gardu jaya yang sudah menyeret kades dan direktur bumdes, sama-sama menjadi tersangkanya. 
 baca juga:dukung kepatuhan entitas keuangan, inspektorat minta tindaklanjuti temuan bpk
baca juga:gandeng bpkp, inspektorat gelar bimtek spip
pola pengawasan dana desa 
aturan lainnya turut menegasi, pengawasan pengelolaan keuangan desa, salah satunya diterang dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan dana desa. 
tepatnya pasal 5 sudah mengatur subjek sampai dengan obyek untuk memastikan penyelenggaraan program yang dipayungi uu desa, mengamanahkan pola-pola dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan desa. 
skema pengawasannya dilakukan mulai dari aparatur pemeriksa intern pemerintah (apip), camat, badan permusyawaratan desa (bpd) sampai dengan masyarakat, sebagai wujud semangat penyelenggaraan pemerintahan partisipatif. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 27 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan