Tunggu Aturan Turunan, Jabatan Pj Kades Bakal Diperpanjang, Pilkades Ditunda

Reporter: Sigit Haryanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 24 Dec 2024 - 21:14

Camat Marga Sakti Sebelat (MSS), Abdul Hadi, S.IP-Radar Utara-Camat Marga Sakti Sebelat (MSS)

Artinya, kata dia, jika dalam waktu dekat ini, pemerintah mengeluarkan aturan turunan dari UU Desa terbaru, maka peluang untuk penyelenggaraan Pilkades dapat dianggarkan pada APBD perubahan.

Lebih jauh dijelaskan Sutikno, dalam realitasnya, plot anggaran itu tidak bisa serta merta dibelanjakan sesuai peruntukan seperti halnya Pilkades.

Khusus untuk Pilkades, kata dia, setelah anggaran disiapkan maka dibutuhkan payung hukum berupa Perda.

Yang selanjutnya, diikuti oleh peraturan turunan sebagai petunjuk detail dan teknis yang dituangkan dari Perbup.

"Nah, untuk proses penyiapan anggaran kemudian Perda dan Perbup itu. Butuhan tahapan dan waktu yang cukup panjang, maka kami melihat bahwa peluang dan potensi molor penyelenggaraan Pilkades ini, sangat mungkin," kata dia.

Meski demikian, Sutikno meminta masyarakat agar bersabar dan terus mendukung realisasi pembangunan di desa.

Ia memastikan, pemerintahan desa tetap berjalan dengan baik dan maksimal dengan dipimpin oleh Pj Kades dari kalangan ASN yang ditunjuk atau diamanahkan.

"Gak usah khawatir, pemerintah desa tetap berjalan maksimal dan pembangunan juga tidak terhambat.

Pj Kades yang akan memimpin sembari menyiapkan pelaksanaan Pilkades," terangnya. (*)

tunggu aturan turunan, jabatan pj kades bakal diperpanjang, pilkades ditunda                            radarutara.bacakoran.co - rencana penyelenggaraan pilkades serentak gelombang kedua tahun 2025 mendatang, tampaknya bakal molor alias ditunda.
pasalnya, informasi yang dihimpun radar utara hingga selasa, 24 desember 2024 kemarin. 
pemerintah daerah hingga ke tingkat kecamatan, memastikan belum menerima aturan turunan dari pemerintah berupa peraturan pemerintah atau pp sebagai imbas dari perubahan uu desa khususnya terkait dengan penambahan masa jabatan kades, beberapa waktu lalu.
idealnya, perubahan uu desa yang mengait dengan masa jabatan kades itu, juga berimbas pada perubahan terhadap aturan turunan terbarunya, berupa pp.
baca juga:kepastian pilkades 2025, 27 desa tunggu aturan turunan
baca juga:pilkades paw tunggu aturan turunan 
selain itu, hingga saat ini, belum ada kepastian anggaran yang seharusnya telah disiapkan pemkab bu dalam apbd murni tahun 2025 untuk penyelenggaraan pilkades serentak ini. 
dengan pertimbangan itu, sejumlah pihak menaksir jika perhelatan pesta demokrasi tingkat desa gelombang kedua tahun 2025 di kabupaten bengkulu utara bakal molor hingga lahir tahun atau bahkan mungkin di tunda sampai tahun 2026 mendatang. 
meski demikian, penyelenggaraan roda pemerintahan desa dipastikan tidak terganggu dan tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan dipimpin oleh penjabat kepala desa. 
"ya, pj kadesnya kita usulkan untuk perpanjangan masa jabatan. tidak ada masalah dan tak ada kendala, soal roda pemerintahan desa," kata camat marga sakti sebelat, abdul hadi, s.ip melalui kasi pmd, sutikno, s.ip.
baca juga:anggaran untuk pilkades belum tercover di apbd murni, begini kata dewan
baca juga:27 desa akan gelar pilkades 2025, dpmd: anggaran siap, tunggu se pemerintah pusat
sutikno juga mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dan meminta informasi terkait persiapan pelaksanaan pilkades serentak tahun 2025 ini ke pemkab bu melalui dpmd. 
dari keterangan yang didapatkan di dpmd, kata dia, belum ada persiapan anggaran yang diplot oleh pemerintah daerah dalam apbd tahun 2025. 
artinya, kata dia, jika dalam waktu dekat ini, pemerintah mengeluarkan aturan turunan dari uu desa terbaru, maka peluang untuk penyelenggaraan pilkades dapat dianggarkan pada apbd perubahan. 
lebih jauh dijelaskan sutikno, dalam realitasnya, plot anggaran itu tidak bisa serta merta dibelanjakan sesuai peruntukan seperti halnya pilkades. 
baca juga:dana pilkades paw harus disiapkan
baca juga:belum ada pembahasan pilkades 2025 
khusus untuk pilkades, kata dia, setelah anggaran disiapkan maka dibutuhkan payung hukum berupa perda. 
yang selanjutnya, diikuti oleh peraturan turunan sebagai petunjuk detail dan teknis yang dituangkan dari perbup. 
"nah, untuk proses penyiapan anggaran kemudian perda dan perbup itu. butuhan tahapan dan waktu yang cukup panjang, maka kami melihat bahwa peluang dan potensi molor penyelenggaraan pilkades ini, sangat mungkin," kata dia.
meski demikian, sutikno meminta masyarakat agar bersabar dan terus mendukung realisasi pembangunan di desa. 
ia memastikan, pemerintahan desa tetap berjalan dengan baik dan maksimal dengan dipimpin oleh pj kades dari kalangan asn yang ditunjuk atau diamanahkan.
baca juga:masih ada yang tanya, ini tahapan utama pilkades paw
baca juga:pilkades gelombang i di mukomuko dilaksanakan tahun 2030
"gak usah khawatir, pemerintah desa tetap berjalan maksimal dan pembangunan juga tidak terhambat.
pj kades yang akan memimpin sembari menyiapkan pelaksanaan pilkades," terangnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 25 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan