Rapat Pimpinan, Bupati Mian Minta OPD Cermati Kegiatan Anggaran

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 24 Dec 2024 - 21:01

Bupati Bengkulu Utara, Ir H Mian-Radar Utara/ Sigit Haryanto-

Pasar induk yang pembangunannya disokong penuh dari APBN senilai Rp 108,9 miliar dengan kick off pengerjaannya Senin, 19 Februari 2024, turut menerapkan Building Information Modelling atau BIM.

Lantas bagaimana prinsip BGH itu sendiri? Direktur Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Essy Asiah, menjelaskan, soal prinsip dan konsep yang menjadi prasyarat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut.

Kata Essy, penerapan prinsip BGH sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan konstruksi turut dipersyaratkan kepada penyedia untuk menerapkan konsep ini.

"Penerapan prinsip BGH dan BIM ini, dilaksanakan juga sampai pada pengoperasian dan pemeliharaan," ujarnya dilansir dari laman resmi Kementerian PUPR.

Pengerjaan paket APBN ratusan miliar ini menempatkan KSO PP Urban - Burniat sebagai Kontraktor Pelaksana.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bengkulu, Dendy Kurniadi, ST, MT, paket APBN itu merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah.

Lewat beleid ini, kata dia, menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Ia menjelaskan, pembangunan Pasar Purwodadi akan dilakukan pada 3 blok massa bangunan, yaitu Blok A; Blok B dan Blok C dengan total luas yaitu 14.520 m2.

Dalam paparannya, Blok A bakal dibangun 2 lantai, diperuntukkan sebagai zona basah - non pangan dengan jumlah 614 pedagang;

Selanjutnya Blok B dengan 1 lantai, diperuntukkan sebagai zona kering - non pangan yang bakal menampung jumlah 117 pedagang;

rapat pimpinan, bupati mian minta opd cermati kegiatan anggaran                             radarutara.bacakoran.co - penghujung tahun anggaran 2024, bupati bengkulu utara (bu), ir h mian, menegasi agar seluruh kepala opd di lingkungan pemda, untuk mencermati laju kegiatan anggaran fisik, khususnya pada kegiatan yang menjadi prioritas daerah yang menggunakan anggaran pusat. 
mian menyebut, seperti pembangunan pasar tradisional modern yang kini tengah dalam masa pengerjaan. untuk itu, bupati meminta kepada leading sector terkait seperti dinas perdagangan, dapat melakukan pemantauan dan komunikasi secara intens, untuk mendapatkan proyeksi penuntasan kegiatan yang bersumber dari apbn dengan nilai rp 108.982.093.618 itu. 
"kepada kepala dinas perdagangan untuk terus dikomunikasikan, apakah kegiatan pembangunan pasarnya bisa selesai hingga desember ini?....," ujar bupati, dalam rapat pimpinan yang digelar di command center pemda bengkulu utara, selasa, 24 desember 2024, saat memimpin rapat tepra. 
bagi kepala daerah yang bakal segera dilantik menjadi wakil gubernur bengkulu, rencananya 7 februari 2024 ini, komitmen ketepatan waktu dalam proyek dengan kucuran anggaran dari pusat, menjadi hal penting sekaligus reputasi pusat kepada daerah yang telah menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit. 
baca juga:sekda minta kepala opd bijak beri ijin cuti 
baca juga:opd diminta cekatan realisasikan apbd ta 2025
"maka kepercayaan pusat itu, terlepas pelaksananya adalah pihak balai, tapi ini terkait dengan reputasi daerah di tingkat pusat yang diharapkan berlanjut terus di masa-masa mendatang," ujarnya menegasi. 
lebih jauh, proyek apbn yang pengerjaannya sudah menghasilkan tampak fisik dengan atap bangunan yang sudah rampung dikerjakan, kata mian, merupakan upaya daerah yang bersinergi dengan pemerintah pusat, untuk mendapatkan percepatan pembangunan yang kemudian didukung penuh lewat anggaran, sehingga pusat transaksi jual beli di daerah itu bisa segera difungsikan secara normal kembali. 
"dengan pembangunan pasar yang lebih representatif, pemerintah berharap memberikan imbas positif bagi geliat ekonomi masyarakat di daerah," terangnya.    
untuk diketahui, mega proyek apbn di bengkulu utara itu, diselenggarakan dengan prinsip bangunan gedung hijau atau bgh yang turut menjadi tantangan dalam manajemen pengoperasian pasar purwodadi arga makmur nantinya. kalau merujuk kalender awal, pembangunannya diminta tuntas dalam tempo 360 hari kalender. 
baca juga:alokasi tkd turun, edwar samsi: kinerja opd patut dipertanyakan
baca juga:pemkab tekankan opd di mukomuko taat bayar pajak kendaraan dinas
bupati sebelumnya menegaskan, model pembangunan yang menjadi pra syarat di kementerian pupr, akan menyediakan space untuk lingkungan hijau yang peruntukannya, agar tidak disalahgunakan. 
"jadi dengan luas lokasi lebih kurang 2 hektar, luas bangunannya 14.520 m2. ada space untuk ruang hijau agar tidak disalahgunakan," ujar bupati, saat groundbreaking proyek. 
pasar induk yang pembangunannya disokong penuh dari apbn senilai rp 108,9 miliar dengan kick off pengerjaannya senin, 19 februari 2024, turut menerapkan building information modelling atau bim.  
lantas bagaimana prinsip bgh itu sendiri? direktur prasarana strategis direktorat jenderal cipta karya essy asiah, menjelaskan, soal prinsip dan konsep yang menjadi prasyarat kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) tersebut. 
baca juga:biaya pemakaian internet di opd membengkak, per tahun capai miliaran
baca juga:kuota bbm tahun 2025 masih tunggu usulan opd 
kata essy, penerapan prinsip bgh sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan konstruksi turut dipersyaratkan kepada penyedia untuk menerapkan konsep ini. 
"penerapan prinsip bgh dan bim ini, dilaksanakan juga sampai pada pengoperasian dan pemeliharaan," ujarnya dilansir dari laman resmi kementerian pupr.
pengerjaan paket apbn ratusan miliar ini menempatkan kso pp urban - burniat sebagai kontraktor pelaksana. 
kepala balai prasarana permukiman wilayah (bppw) bengkulu, dendy kurniadi, st, mt, paket apbn itu merujuk peraturan presiden republik indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah, pemerintah. 
baca juga:sekda minta kepala opd bijak beri ijin cuti 
baca juga:opd diminta cekatan realisasikan apbd ta 2025
lewat beleid ini, kata dia, menugaskan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah.
ia menjelaskan, pembangunan pasar purwodadi akan dilakukan pada 3 blok massa bangunan, yaitu blok a; blok b dan blok c dengan total luas yaitu 14.520 m2.
dalam paparannya, blok a bakal dibangun 2 lantai, diperuntukkan sebagai zona basah - non pangan dengan jumlah 614 pedagang;
 selanjutnya blok b dengan 1 lantai, diperuntukkan sebagai zona kering - non pangan yang bakal menampung jumlah 117 pedagang; 
baca juga:alokasi tkd turun, edwar samsi: kinerja opd patut dipertanyakan
baca juga:pemkab tekankan opd di mukomuko taat bayar pajak kendaraan dinas
sedangkan blok c, dibangun 1 lantai yang diperuntukkan sebagai zona siap saji/kuliner dengan jumlah 96 pedagang. 
"sehingga total pedagang yang terakomodir yaitu 827 pedagang," paparnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 25 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan