Pilkada Langsung : Antara Demokrasi dan Persempit Lokus Korupsi

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 21 Dec 2024 - 20:24

Pilkada Langsung : Antara Demokrasi dan Persempit Lokus Korupsi -Karikatur Meta AI-

Dilaporkan juga, 518 pemda telah meneken NPHD dengan Bawaslu senilai Rp 8,61 triliun. Sebanyak 387 daerah meneken NPHD dengan Tentara Nasional Indonesia dengan nilai total Rp 936,95 miliar dengan realisasi penyaluran hibah senilai 567,43 miliar oleh 200 pemda.

Juga dilaporkan sebanyak 420 pemda menekan NPHD dengan Polri senilai Rp3 triliun dengan realisasi penyaluran saat itu di angka Rp1,71 triliun.

BACA JUGA:Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada

Pandangan Pengamat Soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD

Pengamat Hukum Tata Negara, Mahfud MD, sudah pasti menjadi jujugan tanya kuli tinta. Kata Mahfud, wacana Presiden yang tengah menjadi trending topic 8 hari ke belakang itu, patut dipertimbangkan.

Bagi Mahfud, kontestasi Pilkada tidak langsung alias pemilihan kepala daerah oleh DPRD, akan menciptakan potensi korupsi dalam Pilkada lebih terbatas.

Diungkap mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), wacana yang Pilkada tak langsung, justru sudah berulang kali dibahasnya sejak 12 tahun lalu.

".....pilkada lewat DPRD lagi agar korupsinya lebih terbatas...," ungkap Mahfud MD, dilansir RU dari Tempo, pada Sabtu, 21 Desember 2024.

BACA JUGA:Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada

Tinggal lagi, kata Mahfud, penataan sistem dalam penyelenggaraan kontestasi di Indonesia, wabil khusus dalam Pilkada yang menurut dia perlu diperbaiki.

Perbaikan regulasi yang dipandang Mahfud sangat penting, ketika Pilkada kembali dipilih oleh DPRD adalah mekanisme penegakan aturan dalam Pilkada.

Dengan artian, kontestasi Pilkada secara langsung atau pun sebaliknya, tetap saja memiliki kekurangan begitu juga sebaliknya, kelebihan.

Hal yang paling logis adalah kebutuhan anggaran yang harus ditanggung negara, melalui pengalokasian anggaran dari APBD via NPHD.

BACA JUGA:Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada

pilkada langsung : antara demokrasi dan persempit lokus korupsi                             radarutara.bacakoran.co - perang sudut pandang, menyorot rencana menyudahi pilkada langsung yang pertama kali digelar sejak 2005, terus terjadi.
konsekuensi angka bagi negara atas pilkada serentak, terus mengemuka dan menjadi timpal balas atas wacana yang lugas diutarakan presiden prabowo subianto, belum lama ini yang dinilai sangat tidak efisien.
prabowo melempar wacana, pilkada untuk (kembali) dipilih oleh dprd. wacana presiden itu diutarakan, saat memberikan sambutan hut golkar ke-6 dasawarsanya yang dipusatkan di sentul international convention center, bogor pada kamis, 12 desember 2024.  
orang nomor satu di indonesia itu, mengeluhkan tingginya biaya penyelenggaraan kontestasi perhelatan pesta demokrasi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. 
baca juga:evaluasi penyelenggaraan pilkada 
baca juga:wacana pilkada dipilih dprd, ini total anggaran pilkada 2024 
puncaknya, adalah saat pilkada yang telah digelar di 545 daerah di indonesia. kalau dirinci, pilkada tersebar pada 37 provinsi dan 415 kabupaten dan 93 kota di indonesia secara serentak pada tahun 2024. 
bobot anggaran di pilkada langsung 
hitung-hitungan anggaran yang direkap dari laporan atas nota perjanjian hibah anggaran (nphd), muncul postur anggaran dari seluruh daerah, minus dki jakarta dan di yogyakarta praktis menyedot anggaran nyaris saja rp 38 triliun. 
mencatat perhelatan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak sejak 2017, dari tempo, telah menghitung anggaran yang dipakai untuk pilkada tidak kurang dari rp 80,65 triliun. 
nominal total itu, dihitung mulai dari pilkada 2017 yang menyedot anggaran rp 4,2 triliun, pilkada 2018 senilai rp 18,5 triliun, berlanjut lagi 2020 rp 20,4 triliun serta pilkada serentak se-indonesia pada 2024 yang menyedot anggaran rp 37,52 triliun. 
baca juga:evaluasi penyelenggaraan pilkada
baca juga:wacana pilkada dipilih dprd, ini total anggaran pilkada 2024
objek nphd pilkada 2024 untuk kpu, bawaslu, tni dan polri 
pada juli 2024, pelaksana harian direktur jenderal bina keuangan daerah, kementerian dalam negeri, horas maurits panjaitan, menyampaikan kondisional tindak lanjut atas mandatory anggaran yang semestinya sudah disalur paling lambat 5 bulan sebelum tahapan pemungutan suara. 
dijelaskan, rangkuman laporan yang telah dihimpun pusat mendapati angka nphd pilkada dengan kpu nilainya rp28,73 triliun dan sudah terealisasi senilai rp22,11 triliun.
dilaporkan juga, 518 pemda telah meneken nphd dengan bawaslu senilai rp 8,61 triliun. sebanyak 387 daerah meneken nphd dengan tentara nasional indonesia dengan nilai total rp 936,95 miliar dengan realisasi penyaluran hibah senilai 567,43 miliar oleh 200 pemda. 
juga dilaporkan sebanyak 420 pemda menekan nphd dengan polri senilai rp3 triliun dengan realisasi penyaluran saat itu di angka rp1,71 triliun.
baca juga:evaluasi penyelenggaraan pilkada
baca juga:wacana pilkada dipilih dprd, ini total anggaran pilkada 2024
pandangan pengamat soal wacana pilkada dipilih dprd 
pengamat hukum tata negara, mahfud md, sudah pasti menjadi jujugan tanya kuli tinta. kata mahfud, wacana presiden yang tengah menjadi trending topic 8 hari ke belakang itu, patut dipertimbangkan. 
bagi mahfud, kontestasi pilkada tidak langsung alias pemilihan kepala daerah oleh dprd, akan menciptakan potensi korupsi dalam pilkada lebih terbatas. 
diungkap mantan menteri koordinator politik hukum dan keamanan (menkopolhukam), wacana yang pilkada tak langsung, justru sudah berulang kali dibahasnya sejak 12 tahun lalu. 
".....pilkada lewat dprd lagi agar korupsinya lebih terbatas...," ungkap mahfud md, dilansir ru dari tempo, pada sabtu, 21  desember 2024. 
baca juga:evaluasi penyelenggaraan pilkada
baca juga:wacana pilkada dipilih dprd, ini total anggaran pilkada 2024
tinggal lagi, kata mahfud, penataan sistem dalam penyelenggaraan kontestasi di indonesia, wabil khusus dalam pilkada yang menurut dia perlu diperbaiki. 
perbaikan regulasi yang dipandang mahfud sangat penting, ketika pilkada kembali dipilih oleh dprd adalah mekanisme penegakan aturan dalam pilkada. 
dengan artian, kontestasi pilkada secara langsung atau pun sebaliknya, tetap saja memiliki kekurangan begitu juga sebaliknya, kelebihan. 
hal yang paling logis adalah kebutuhan anggaran yang harus ditanggung negara, melalui pengalokasian anggaran dari apbd via nphd. 
baca juga:evaluasi penyelenggaraan pilkada
baca juga:wacana pilkada dipilih dprd, ini total anggaran pilkada 2024
"baik pemilihan langsung maupun tidak langsung ada larangan politik uang dan larangan kecurangan. namun, larangan itu biasanya malah dilanggar," ungkapnya. 
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu pun menilai, praktik penyelenggaraan pilkada langsung yang sudah digelar di indonesia sejak 2005, diwarnai dengan praktik suap yang sudah menjadi rahasia umum. mirisnya, praktik semacam itu dan saking masifnya, menyebabkan perilaku koruptif itu dianggap lumrah. 
demokrasi politik dinasti 
pada oktober 2023, akademisi dari sekolah tinggi hukum, jentera jakarta, bivitri susanti, turut menyoroti dinamika politik dan hukum di indonesia yang menurutnya sudah bergeser pada kemunduran. begitu pun dengan demokrasi di indonesia. etik, kata dia, belum dipandang sebagai hal yang fundamental prinsip.
penilaian bivitri ini cukup lumrah. beberapa praktik penyelenggaraan institusi negara, terbukti justru dilaksanakan oleh penyelenggara negara atas kebijakan dan kewenanganannya yang menabrak etik dan berbuntut pada pelanggaran etik, berdasarkan keputusan komisi etik lembaga setempat.
baca juga:evaluasi penyelenggaraan pilkada
baca juga:wacana pilkada dipilih dprd, ini total anggaran pilkada 2024
"pelanggaran etik, belum dimaknai sebagai satu hal yang prinsip. idealnya, etik merupakan simbol tertinggi. seyogyanya, sebuah pelanggaran etik, berimplikasi pada langkah dan kebijakan yang diputuskan oleh pelanggar, dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik," menurutnya. 
tumbuh subur politik dinasti 
bivitri juga menyoroti politik dinasti. menurut dia, praktik semacam ini, merupakan gejala politik dimana kekuasaan dipegang oleh kelompok individu yang memiliki hubungan keluarga. 
monarki politik, kata dia, dalam praktik terjadi pada kekuasaan secara tradisional diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. biasanya, terus dia memantik nalar pikir, dari ayah ke anak, dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan tetap berada dalam genggaman keluarga. 
baca juga:evaluasi penyelenggaraan pilkada
baca juga:wacana pilkada dipilih dprd, ini total anggaran pilkada 2024
"namun, bagaimana jika politik dinasti terjadi di negara demokrasi, terutama di indonesia? bagaimana nasib demokrasi kedepannya?" pantiknya, membuka nalar pikir follower.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 22 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan