Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada
Pasangan Calon Bupati/Wabup Bengkulu Utara, Ari - Sumarno saat kontestasi Pilkada yang dipungkas dengan perolehan suara 94 persen lebih pada 27 November 2024, lalu.-Radar Utara/Benny Siswanto-
BACA JUGA:Partisipasi Pemilih Pilkada di Mukomuko 77,26 Persen
Kalau merujuk paparan hasil hitung cepat paslon yang tak jauh beda dengan perhitungan KPUD dalam pleno tingkat kabupaten, ditemukan total suara sah dari paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2, sebanyak 171.930 dari total 218.848 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Anggaran Pilkada Serentak 2024
Menyitir laporan RU sebelumnya, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, menyampaikan kondisional tindak lanjut atas mandatory anggaran yang semestinya sudah disalur paling lambat 5 bulan sebelum tahapan pemungutan suara.
Dijelaskan, rangkuman laporan yang telah dihimpun pusat mendapati angka NPHD Pilkada dengan KPU nilainya Rp28,73 triliun dan sudah terealisasi senilai Rp22,11 triliun.
BACA JUGA:Kehadiran Pemilih pada Pilkada Serentak 2024 Tak Sesuai Target, Begini Kata PPK
BACA JUGA:Masyarakat Diminta Tetap Rukun Usai Pilkada 2024
Dilaporkan juga, 518 pemda telah meneken NPHD dengan Bawaslu senilai Rp 8,61 triliun. Sebanyak 387 daerah meneken NPHD dengan Tentara Nasional Indonesia dengan nilai total Rp936,95 miliar dengan realisasi penyaluran hibah senilai 567,43 miliar oleh 200 pemda.
Juga dilaporkan sebanyak 420 pemda menekan NPHD dengan Polri senilai Rp3 triliun dengan realisasi penyaluran saat itu di angka Rp1,71 triliun. (bep)