Gundah Senyap Pejabat Ancang-Ancang Pindah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 11 Dec 2024 - 21:38

Salamun Haris-Radar Utara/ Benny Siswanto-

"Karena fakta dan tidak bisa ditepis, penyelenggaraan program-program di pemerintahan ini kan menyerap dari hasil kerja-kerja politik dan dipimpin oleh seorang politisi. Itu fakta," bebernya.

Netralitas ASN sebagai paradoks, sudah menjadi perbincangan dan rahasia umum. Pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona, menegasi penilaianya itu. Menurut dia, netralitas ASN adalah suatu yang paradoks.

Paradoksal yang dikatakan Mikhael ini, berangkat dari status ASN itu sendiri yang selain aparatur pemerintah, juga masih memiliki hak politik. Status dan jenjang karier hingga pengangkatannya dalam jabatannya pun, tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang mengait pada keputusan seorang pejabat politik.

"Man behind The Gun di birokrasi adalah pejabat politik," ujarnya, dilansir dari Antara.

Menghadapi situasi yang nyata tersebut, Mikhael menilai, ASN yang memiliki preferensi politik yang harus setengah mati harus dipendam dalam hati dan pikiran, kemudian berlaku seolah-olah netral di dunia nyata maupun maya.

Senada, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Ratu Samban, Salamun Haris, turut menilai sejauh ini demokrasi di Indonesia sudah sangat maju.

Berkaca dengan Amerika yang sudah lebih dulu ratusan tahun alih-alih konon menjadi negara paling demokratis sedunia, melewati fase-fase penataan melalui puluhan presidennya.

Apa langkah yang mesti dilakukan? tidak lain kata Salamun adalah penataan birokrasi serta kepastian hukum yang lebih mencerminkan upaya memberangus hal-hal yang ambigu atau samir bahkan paradoksal.

"Maka aturanlah yang paling prinsip. Karena disanalah rule of the game," ujarnya, menganalisa.

Kondisi senyap ancang-ancang, birokrat khususnya yang berjajar di barisan pengambil kebijakan sektoral kemudian mulai bersiap-siap mencari tempat baru? menurut Salamun, fenomena tersebut menjadi sebuah keharusan.

BACA JUGA:KPK Soroti Pengisian Pejabat

gundah senyap pejabat ancang-ancang pindah                            radarutara.bacakoran.co - ancang-ancang pindah, menjadi fenomena di lingkungan birokrasi, tatkala rampung dan gamblangnya hasil kontestasi pilkada. 
aroma itu tidak hanya muncul di lingkungan pemprov bengkulu, pasca gubernur bengkulu, rohidin mersyah ditetapkan jadi tersangka oleh kpk. 
langkah demikian juga terjadi, begitu kpk mencokok gubernur bengkulu, ridwan mukti, lagi-lagi lantaran korupsi. banyak pejabat "impor" dari wilayah sumatera selatan (sumsel) saat itu, ancang-ancang pindah seperti kehilangan nahkoda. 
kabar burung semacam itu, tidak cuma terjadi di pemprov. tapi juga di beberapa kabupaten lainnya, usai pilkada terhelat. 
baca juga:kpk ri ingatkan pejabat pemprov bengkulu untuk kooperatif
baca juga:bawaslu pastikan tindaklanjuti laporan dugaan mp yang libatkan pejabat
terlebih, pilkada serentak 2024 di bengkulu, diwarnai dengan hasil-hasil "de javu". seperti halnya yang terjadi di kabupaten kaur dan mukomuko, menjadi kabupaten dengan hasil kontestasi dengan mantan kepala daerah yang sebelumnya keok pada pilkada 2020, kini berbalik nasib. 
mantan bupati gusril pausi begitu juga choirul huda, merengkuh kemenangan yang tertunda di pilkada sebelumnya. kini keduanya segera kembali menjabat. 
peta politik juga menyuguhkan, bagaimana fenomena incumbent yang sebelumnya digadang-gadang sebagai calon kuat selama ini saban pilkada, nyatanya sudah mulai bergeser. 
selain mukomuko dan kaur. pilkada lebong dan seluma juga berakhir kontraproduktif, bagi calon petahana. ditambah dengan gubernur rohidin yang juga kalah di pilkada 2024 oleh pasangan helmi hasan-mian. maka lokus, pilkada dengan petahana kalah, totalnya terbagi 4 kabupaten dan 1 provinsi. 
baca juga:jumlah pns pensiun di bengkulu utara 2024 menurun, ada 5 pejabat eselon ii
baca juga:pejabat hanya numpang foto, ambruknya tanggul pengaman sungai di pondok batu belum ditangani
"ya mulai siap-siaplah," ungkap seorang pejabat utama di lingkungan pemerintah daerah, saat dibincang santai dengan wartawan, 
tak lupa meminta, agar identitasnya tak ditulis, birokrat ini sedikit menyampaikan fakta kontradiksi lingkar birokrasi yang setiap kontestasi 5 tahunan, diminta tidak berpolitik alias netral menurut dia tidak lebih sebatas semboyan yang entah kapan akan terwujud. 
"karena fakta dan tidak bisa ditepis, penyelenggaraan program-program di pemerintahan ini kan menyerap dari hasil kerja-kerja politik dan dipimpin oleh seorang politisi. itu fakta," bebernya. 
netralitas asn sebagai paradoks, sudah menjadi perbincangan dan rahasia umum. pengajar ilmu komunikasi politik dan teori kritis universitas katolik widya mandira (unwira) kupang, mikhael raja muda bataona, menegasi penilaianya itu. menurut dia, netralitas asn adalah suatu yang paradoks. 
baca juga:bpk wajib audit aset rumah dinas pejabat
baca juga:membaca kans mutasi pejabat pasca pilkada 
paradoksal yang dikatakan mikhael ini, berangkat dari status asn itu sendiri yang selain aparatur pemerintah, juga masih memiliki hak politik. status dan jenjang karier hingga pengangkatannya dalam jabatannya pun, tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang mengait pada keputusan seorang pejabat politik. 
"man behind the gun di birokrasi adalah pejabat politik," ujarnya, dilansir dari antara. 
menghadapi situasi yang nyata tersebut, mikhael menilai, asn yang memiliki preferensi politik yang harus setengah mati harus dipendam dalam hati dan pikiran, kemudian berlaku seolah-olah netral di dunia nyata maupun maya. 
senada, pengamat kebijakan publik universitas ratu samban, salamun haris, turut menilai sejauh ini demokrasi di indonesia sudah sangat maju. 
baca juga:pengisian 5 pejabat eselon utama, usai pilkada 
baca juga:awas! pjs bupati bengkulu utara gadungan, mau tipu pejabat
berkaca dengan amerika yang sudah lebih dulu ratusan tahun alih-alih konon menjadi negara paling demokratis sedunia, melewati fase-fase penataan melalui puluhan presidennya. 
apa langkah yang mesti dilakukan? tidak lain kata salamun adalah penataan birokrasi serta kepastian hukum yang lebih mencerminkan upaya memberangus hal-hal yang ambigu atau samir bahkan paradoksal. 
"maka aturanlah yang paling prinsip. karena disanalah rule of the game," ujarnya, menganalisa. 
kondisi senyap ancang-ancang, birokrat khususnya yang berjajar di barisan pengambil kebijakan sektoral kemudian mulai bersiap-siap mencari tempat baru? menurut salamun, fenomena tersebut menjadi sebuah keharusan. 
baca juga:kpk soroti pengisian pejabat 
baca juga:pejabat dan asn pemprov bengkulu diingatkan bersikap netral
"secara psikis, birokrat yang menjadi pejabat utama, erat kaitannya pada suksesi pilkada secara langsung maupun tidak langsung," ungkapnya. 
pengungkapan kasus-kasus baik sebelum, pada saat dan pasca kontestasi, kata salamun, menjadi fakta yang semestinya disikapi oleh pemangku kepentingan untuk menyikapinya secara konkret. 
sebagai negara hukum, maka hukumlah yang paling menjadi panglima dalam penataan laju kerja-kerja bernegara dengan segenap elemen-elemen di dalamnya. 
"pembaruan aturan, penjelasan regulasi administratif dan teknis yang kian disesuaikan dengan perkembangan zaman adalah bentuk sense of crisis pemangku kepentingan," tukas salamun.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 12 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan