Camat dalam Pengawasan Dana Desa

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 09 Dec 2024 - 20:23

Inspektur Inspektorat Daerah, Nopri Anto Silaban, SE, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Secara aturan, Camat selaku perpanjangan tangan kepala daerah di wilayah kecamatan, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan dana desa.

Walau relatif belum berjalan lama, Camat menjadi subyek dalam memverifikasi rancangan APBDes setiap tahunnya yang akan menjadi pakem penyelenggaraan kegiatan anggaran di desa.

Empat lapis skema pengawasan dana desa, telah digamblangkan pemerintah pusat sejak tahun 2020 silam. Eksekusi aturan itu di daerah ini relatif belum begitu lama. Karena sebelumnya, verifikasi APBDes justru dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Strata pengawasan dana desa ditegaskan lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020. Beleid itu mengatur tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa.

Inspektur Inspektorat, Nopri Anto Silaban, SE, M.Si, saat dibincangi RU mengatakan, perlunya skrining yang berkualitas sejak pembentukan APBDes.

Sesuai dengan aturannya, Camat memiliki peranan penting dan strategis dalam rancang bangun produk hukum yang nantinya akan menjadi anatomi kegiatan dana desa tahun berikutnya.

"Proses ini yang mesti dilakukan pencermatan secara serius. Begitu juga soal pengawasan. Karena setelah melaksanakan pencermatan R-APBDes, artinya memiliki peranan yang penting pula dalam mencermati tindaklanjut pelaksanaannya," ujar Silaban.

Mitigasi di sektor pencegahan, terus Silaban, sudah sangat penting dalam penyelenggaraan dana desa. Selain memiliki anggaran kumulatif yang tidak sedikit setiap tahunnya, amanah regulasi menugaskan pembangunan dari pinggiran Indonesia melalui dana desa.

"Kami juga tengah berupaya menghadirkan informasi makro seputar potensi atau celah-celah praktik penyalahgunaan, sebagai upaya mendukung arahan pemerintah dalam melakukan pencegahan," terangnya.

Masih mengulas Permendagri 73/2020, diterangkan pasal 5 sudah mengatur subjek sampai dengan obyek untuk memastikan penyelenggaraan program yang dipayungi UU Undang-Undang Desa yang telah direvisi itu.

camat dalam pengawasan dana desa                             radarutara.bacakoran.co - secara aturan, camat selaku perpanjangan tangan kepala daerah di wilayah kecamatan, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan dana desa. 
walau relatif belum berjalan lama, camat menjadi subyek dalam memverifikasi rancangan apbdes setiap tahunnya yang akan menjadi pakem penyelenggaraan kegiatan anggaran di desa. 
empat lapis skema pengawasan dana desa, telah digamblangkan pemerintah pusat sejak tahun 2020 silam. eksekusi aturan itu di daerah ini relatif belum begitu lama. karena sebelumnya, verifikasi apbdes justru dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd).
strata pengawasan dana desa ditegaskan lewat peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 73 tahun 2020. beleid itu mengatur tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan dana desa.
baca juga:program bansos blt dana desa tuntas, lanjutan tahun depan tunggu petunjuk
baca juga:dana desa tahun 2025 menurun, berikut rincian seluruh desa di bengkulu utara
inspektur inspektorat, nopri anto silaban, se, m.si, saat dibincangi ru mengatakan, perlunya skrining yang berkualitas sejak pembentukan apbdes. 
sesuai dengan aturannya, camat memiliki peranan penting dan strategis dalam rancang bangun produk hukum yang nantinya akan menjadi anatomi kegiatan dana desa tahun berikutnya. 
"proses ini yang mesti dilakukan pencermatan secara serius. begitu juga soal pengawasan. karena setelah melaksanakan pencermatan r-apbdes, artinya memiliki peranan yang penting pula dalam mencermati tindaklanjut pelaksanaannya," ujar silaban. 
mitigasi di sektor pencegahan, terus silaban, sudah sangat penting dalam penyelenggaraan dana desa. selain memiliki anggaran kumulatif yang tidak sedikit setiap tahunnya, amanah regulasi menugaskan pembangunan dari pinggiran indonesia melalui dana desa. 
baca juga:dana desa cair 100 persen, segera ajukan dana tambahan kinerja dd 
baca juga:dpmd segera rekomendasikan pencairan dana insentif dana desa tahun 2024
"kami juga tengah berupaya menghadirkan informasi makro seputar potensi atau celah-celah praktik penyalahgunaan, sebagai upaya mendukung arahan pemerintah dalam melakukan pencegahan," terangnya. 
masih mengulas permendagri 73/2020, diterangkan pasal 5 sudah mengatur subjek sampai dengan obyek untuk memastikan penyelenggaraan program yang dipayungi uu undang-undang desa yang telah direvisi itu. 
dana desa yang berkomposisi ragam program, tak terkecuali bumdes, pengawasannya dilakukan mulai dari aparatur pemeriksa intern pemerintah (apip), camat, badan permusyawaratan desa (bpd) sampai dengan masyarakat, sebagai wujud semangat penyelenggaraan pemerintahan partisipatif. 
aktivis anti rasuah, melyan sori, menilai laju kewenangan pengawasan itu, harus dikuatkan pula dengan adanya sistem informasi pengawasan. tujuannya apa? agar publik juga mengetahui kerja-kerja yang telah dilakukan.
baca juga:kemenkeu rilis rincian dana desa tahun 2025 senilai rp72 triliun
baca juga:dana desa untuk penanganan stunting di mukomuko capai rp13 miliar
terbongkarnya kusut penyelenggaraan dana desa yang sudah mengungkap fakta perluasan aktor-aktor korupsi dana desa, seperti paling awal yakni kusut penyertaan modal yang berujung ditetapkanya hm, direktur bumdes ganesa urai di kecamatan ketahun oleh kejaksaan negeri bengkulu utara (bu), dipandang melyan sori, harus dibarengi dengan langkah perbaikan hingga pengawasan atas aktivitas ekonomi perusahaan desa itu, dalam menyelenggarakan program hasil suntikan modal dari dana desa. 
skandal bumdes juga kembali terulang, setelah korp adhyaksa juga meningkatkan status pengusutan dugaan rasuah di lingkungan bumdes ke penyidikan dan telah menyeret elit di desa alias mantan kades.
salah satu hal yang menjadi cermatan adalah soal pentingnya analisa pasar, terhadap segmen ekonomi yang bakal digeluti bumdes. 
dia juga menyerukan, pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan penyelenggara pemerintahan desa atas penyertaan modal yang sudah dilakukan, menjadi sangat penting. 
baca juga:realisasi dana desa tahap 2 jangan ditunda, desa diminta bekerja cepat
baca juga:stagnasi dana desa tahun penuh pertama prabowo-gibran
penegasan ini disampaikan, menyikapi kembali terbongkarnya dugaan korupsi atas penyelenggaraan kegiatan bumdes di daerah yang bukan kali pertama oleh institusi penegak hukum.
"kondisi semacam ini harus jadi cermatan daerah, desa dan bpd serta masyarakat," tegasnya, menyerukan. 
mestinya, pengusutan yang dilakukan oleh aph terhadap bumdes, lanjut dia, sudah dapat menjadi pembelajaran penting bagaimana bumdes di desa yang kelahirannya dibidani oleh desa.
tren praktik korupsi yang terjadi di lingkar bumdes, patut menjadi cermatan serius. pengawasan berkelindan yang berjalan dengan baik dan tidak formalitas. 
baca juga:program bansos blt dana desa tuntas, lanjutan tahun depan tunggu petunjuk
baca juga:dana desa tahun 2025 menurun, berikut rincian seluruh desa di bengkulu utara
"kalau tidak ditata secara baik, dimitasi secara maksimal, bukan tidak mungkin nantinya akan ada kades dan direktur bumdes lagi yang menjadi tersangka. rasanya bukan tidak mungkin. yang dirugikan ya rakyat, karena pembangunan yang semestinya dilakukan tidak berjalan," pungkasnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 10 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan