Mian Wagub, Arie Bupati, Eks Jalinbar Segera Bertuan?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 05 Dec 2024 - 21:35

eks Jalur Lintas Barat Sumatera di Bengkulu-Radar Utara/Benny Siswanto-

"Apabila 2 bulan setelah pelantikan kepala daerah (Bupati dan Gubernur) tidak ada kejelasan status jalan, maka masyarakat akan melakukan aksi penutupan ulang secara total," begitu ditulis pada poin terakhir penegasan warga 5 desa dalam kertas bergaris dengan logo OKEY dengan tulisan semi latin berwarna biru.

Wawancara RU dengan Manager Ruas Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Bengkulu, Mardi, pada awal triwulan kedua 2024, praktis memberikan arah penyelesaian perihal nasib kedepan ruas jalan yang dianggap tak bertuan tersebut.

Mardi menjelaskan, link bekas jalan negara sepanjang 20 kilometer itu, memungkinkan kembali menjadi kewenangan BPJN. Akan tetapi, kata dia, tetap harus melalui alur mekanisme yang berlaku. Pendeknya, tidak ujug-ujug. Skema tukar guling, menjadi opsi terbaik di tengah alasan laten fiskal Pemda yang tak mumpuni.

"Alurnya, dijadikan dulu sebagai jalan daerah bisa provinsi atau kabupaten, kemudian dilakukan tukar guling," ujar Mardi, mengungkapkan.

Mengapa tidak bisa langsung menjadi jalan negara? Mardi berujar alasannya. Karena prinsip dari ruas jalan negara ini adalah berada dalam satu link.

"Jadi tidak bisa paralel," ujar Mardi di Balai Pertemuan Kantor Camat Batiknau.

Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, SIP, saat dibincangi soal ini, menjelaskan pihaknya akan membincangkannya dengan pemerintah daerah.

Dia menyadari, selain mengait pada hajat hidup rakyat banyak, persoalan infrastruktur yang dihadapkan dengan keterbatasan fiskal daerah. Ruas alternatif itu, kata Parmin, merupakan jalur ekonomi strategis penghubung antar provinsi pada lintas Barat Sumatera.

"Pastinya, persoalan mendasar ini akan menjadi fokus kami selaku komponen penyelenggara pemerintahan di daerah," ujar Parmin.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Ratu Samban, Salamun Haris, menilai secara fungsi strategis hingga politis, upaya pengentasan persoalan eka Jalinbar itu, jauh lebih terbuka. Tinggal lagi, kata dia, bagaimana komitmen pemangku kepentingan di setiap jenjang. Karena ini mengait pada lintas pemerintahan.

mian wagub, arie bupati, eks jalinbar segera bertuan?                            radarutara.bacakoran.co - sehari jelang medio november 2024, tertuang kesepakatan penyikapan jalan "tak bertuan" eks jalur lintas barat sumatera di bengkulu, penyelesaiannya paling lambat 2 bulan setelah kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 ditetapkan. 
harapan, kepastian status yang acap memantik gejolak sosial itu, agaknya kian terbuka sejalan dengan elit-elit di daerah ini memenangi kontestasi.
bupati mian, tinggal menunggu waktu saja ditetapkan sebagai wakil gubernur mendampingi helmi hasan selaku paslon pemenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur. 
sedangkan, wabup arie septia adinata juga memenangi kontestasi bersama sumarno, sebagai peraih suara terbanyak dalam pilkada calon tunggal dan pada 10 februari 2025 akan ditetapkan menjadi bupati dan wakil bupati periode 2025-2030. 
baca juga:mobil bbm dan lpg boleh lewat jalan eks jalinbar, suplai bbm dikirim dari padang?
baca juga:posko pengamanan terpadu tni/polri di eks jalinbar urai-batiknau
sekadar mengulas, pembukaan blokade manusia di jalur lintas alternatif bengkulu - sumatera barat terjadi usai ada sepakat kepala daerah terpilih yang  ditugasi memastikan status ruas yang membentang di wilayah desa selolong, air lakok, serangai sampai dengan bintunan kecamatan batiknau serta desa urai kecamatan ketahun. 
ultimatum rakyat ini dituangkan dalam hasil mediasi yang dihadiri pjs bupati bengkulu utara hingga unsur forkopimda, saat aksi demonstrasi menutup jalan utama alternatif bengkulu-sumatera barat (sumbar) pada kamis, 14 november 2024 sejak pukul 16.18 wib hingga malam hari.  
waktu itu, blokade manusia akhirnya dibuka, setelah tercapainya 10 catatan warga 5 desa menyikapi ketidakjelasan status ruas eks jalan negara sejak 2016 yang hingga kini dinilai tak bertuan.
pembukaan akses jalan sejak kamis malam itu, tetap melarang angkutan batubara hingga kendaraan niaga lain dengan tonase tinggi melintas, sebelum ada penegasan status ruas sepanjang lebih kurang 20 kilometer itu diselesaikan. 
baca juga:blokade tuntut kejelasan status eks jalinbar
baca juga:kada dan dewan terpilih, mesti prioritaskan persoalan eks jalinbar
arsip wawancara ru, tokoh masyarakat setempat, popi yansah, menyampaikan kepastian status hukum dan administrasi ruas jalan, menjadi persoalan utama. selain, tingkat keparahan kerusakan jalan yang mesti disikapi pemerintah. 
"kami ingin, kepastian status jalan. karena sudah begitu lama dibiarkan,"  ungkap popi, jumat, 15 november 2024, sembari menampakkan dokumen tertulis hasil kesepakatan antara warga dan pemerintah yang menjadi pegangan bersama sejak kamis malam.
sebelas penegasan tuntutan warga 5 desa menuntut kepastian status jalan 
1. status jalan segera diperjelas; 
2. sembari menunggu status jalan, sesuai dengan se dinas perhubungan bahwa kendaraan muatan batubara dan crude palm oil (cpo) tidak boleh lewat. kecuali warga pribumi;
 baca juga:breaking news : bahaya! kabel listrik aktif ancam pengendara di eks jalinbar
baca juga:jalinbar ketahun steril dari pungli, ini alasan eks jalinbar urai jadi jalur utama
3. apabila sudah ada status jalan, semua jenis kendaraan diperbolehkan lewat dan tidak ada pungutan di jalan (jalan abrasi selolong dan serangai);
4. mobil truk kosong dan lohan tidak boleh lewat, kecuali pribumi;
5. setiap melakukan tindakan jangan anarkis;
6. pemda kabupaten segera membuat status jalan;
7. alat berat tidak boleh lewat;
8. pertamina dan lpg boleh lewat;
baca juga:mobil bbm dan lpg boleh lewat jalan eks jalinbar, suplai bbm dikirim dari padang?
baca juga:posko pengamanan terpadu tni/polri di eks jalinbar urai-batiknau
9. ekspedisi lohan tidak boleh lewat;
10. truk bermuatan pasir selain dari 5 desa yakni desa serangai, selolong, urai, air lakok dan bintunan, tidak boleh lewat; 
11. titik yang boleh ditunggu abrasi selolong dan pasir serangai.
"apabila 2 bulan setelah pelantikan kepala daerah (bupati dan gubernur) tidak ada kejelasan status jalan, maka masyarakat akan melakukan aksi penutupan ulang secara total," begitu ditulis pada poin terakhir penegasan warga 5 desa dalam kertas bergaris dengan logo okey dengan tulisan semi latin berwarna biru. 
wawancara ru dengan manager ruas balai pelaksana jalan nasional (bpjn) wilayah bengkulu, mardi, pada awal triwulan kedua 2024, praktis memberikan arah penyelesaian perihal nasib kedepan ruas jalan yang dianggap tak bertuan tersebut. 
baca juga:blokade tuntut kejelasan status eks jalinbar
baca juga:kada dan dewan terpilih, mesti prioritaskan persoalan eks jalinbar
mardi menjelaskan, link bekas jalan negara sepanjang 20 kilometer itu, memungkinkan kembali menjadi kewenangan bpjn. akan tetapi, kata dia, tetap harus melalui alur mekanisme yang berlaku. pendeknya, tidak ujug-ujug. skema tukar guling, menjadi opsi terbaik di tengah alasan laten fiskal pemda yang  tak mumpuni.
"alurnya, dijadikan dulu sebagai jalan daerah bisa provinsi atau kabupaten, kemudian dilakukan tukar guling," ujar mardi, mengungkapkan. 
mengapa tidak bisa langsung menjadi jalan negara? mardi berujar alasannya. karena prinsip dari ruas jalan negara ini adalah berada dalam satu link. 
"jadi tidak bisa paralel," ujar mardi di balai pertemuan kantor camat batiknau. 
baca juga:breaking news : bahaya! kabel listrik aktif ancam pengendara di eks jalinbar
baca juga:jalinbar ketahun steril dari pungli, ini alasan eks jalinbar urai jadi jalur utama
ketua dprd bengkulu utara, parmin, sip, saat dibincangi soal ini, menjelaskan pihaknya akan membincangkannya dengan pemerintah daerah. 
dia menyadari, selain mengait pada hajat hidup rakyat banyak, persoalan infrastruktur yang dihadapkan dengan keterbatasan fiskal daerah. ruas alternatif itu, kata parmin, merupakan jalur ekonomi strategis penghubung antar provinsi pada lintas barat sumatera. 
"pastinya, persoalan mendasar ini akan menjadi fokus kami selaku komponen penyelenggara pemerintahan di daerah," ujar parmin.
pengamat kebijakan publik universitas ratu samban, salamun haris, menilai secara fungsi strategis hingga politis, upaya pengentasan persoalan eka jalinbar itu, jauh lebih terbuka. tinggal lagi, kata dia, bagaimana komitmen pemangku kepentingan di setiap jenjang. karena ini mengait pada lintas pemerintahan.
baca juga:posko pengamanan terpadu tni/polri di eks jalinbar urai-batiknau
baca juga:blokade tuntut kejelasan status eks jalinbar
"cuma secara politis, agaknya jauh lebih mudah. karena wagub bengkulu nantinya mantan bupati bengkulu utara. begitu juga bupatinya, mantan wakil bupati. begitu juga gubernurnya, adalah pasangan pak mian. secara psikologis dan politis, mestinya mudah," salamun, dalam kacamata analisanya. 
lebih jauh, salamun mendiagnosa, dinamika sosial masyarakat, seperti protes, demonstrasi merupakan hilir dari persoalan yang terjadi di tingkat hulu. 
untuk itu, akademisi yang pernah menjadi wakil bupati ini menerangkan, pentingnya saluran dan etika komunikasi antar pemangku kepentingan diutamakan dalam menjembatani persoalan rakyat. 
“selain itu, laju perekonomian sangat erat kaitannya dengan kualitas akses jalan,” pungkasnya. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 6 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan