Sejalan Dengan Pusat, Tahun Depan Program Helmi-Mi'an Mulai Dieksekusi

BENGKULU RU - Program yang diusung H. Helmi Hasan-Mi'an untuk Provinsi Bengkulu, dinilai sejalan dengan program yang telah diusung pemerintah pusat.

Ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain. Menurutnya, walaupun APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 sudah ketuk palu, namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa catatan dalam evaluasi Kemendagri.

"Tentunya catatan-catatan itu berkaitan dengan singkronisasi antara program pusat dengan daerah, dalam artian alokasi APBD juga harus menyesuaikan dengan program pusat," ungkap Teuku.

Teuku menegaskan, program yang diusung Helmi-Mi'an, yang diketahui meraih suara terbanyak dalam Pilgub Bengkulu lalu, selaras dengan program pemerintah pusat.

BACA JUGA:Pilkada Usai, Helmi Hasan: Ayo Bersatu Bangun Bengkulu

BACA JUGA:Sumardi: Selamat Helmi-Mi'an

"Dengan demikian tahun depan itu, program yang dicanangkan Helmi-Mi'an sudah bisa dieksekusi. Ada beberapa fokus program Helmi-Mi'an yang sejalan dengan pusat, seperti pembangunan infrastruktur," kata Teuku.

Kemudian, lanjut Teuku, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan lainnya. Untuk pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama. 

“Kita menilai kondisi jalan-jalan yang sudah sangat parah harus segera diperbaiki di tahun pertama. Kita targetkan minimal Rp 300 hingga Rp 500 miliar dialokasikan untuk perbaikan jalan," beber Teuku.

Tidak hanya itu, sambung Teuku, kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi fokus penting. Mengingat ini juga menjadi bagian dari intruksi Pak Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Pembangunan Infrastruktur Masih Menjadi Program Prioritas Tahun 2025

BACA JUGA:Pembangunan Infrastruktur Indonesia Capai Lonjakan Signifikan Menuju Visi 2045

"Maka dari itu, pasca evaluasi Kemendagri terhadap APBD, bakal ada efisiensi anggaran dengan memangkas pengeluaran yang tidak perlu, seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), pengadaan kendaraan dinas baru dan lainnya," ujar Teuku.

Teuku menambahkan, APBD adalah hak rakyat yang harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik. Kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur adalah fokus utama yang harus disepakati bersama.