Mengulas Catatan Lawas Sengkarut Agraria Versi KPK

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 03 Dec 2024 - 21:21

Salah satu lokasi konflik agraria di Kabupaten Bengkulu Utara, terjadi di area HGU PT Agricinal Sebelat. Tampak Pj Bupati Bengkulu Utara, saat turun ke lapangan bersama forkopimda dan ATR/BPN melakukan cek titik koordinat HGU, bulan lalu.-Radar Utara/Sigit Haryanto-

Melalui kanal ini, publik dapat bertanya perihal beberapa objek pelayanan di kantor yang wilayah kerjanya nyaris paling luas, sebelum kemudian lahir Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Tengah (Benteng) ini.

"Prinsipnya, agar memudahkan masyarakat," kata Encep, di sela-sela memimpin pres rilis akhir tahun di kantornya, Jum'at, 16 Desember 2022.

Capaian kinerja positif di sektor penerimaan negara, turut diungkapkan Encep dalam rilis tahunannya, saat itu. Salah satu proyeksi over target Penerima Negara Bukan Pajak (PNPB) dari kegiatan layanan rutin dengan capaian Rp 3,5 miliar dari target Rp 1,2 miliar.

"Kami juga tengah memproses finalisasi kerja pendetilan Zona Nilai Tanah atau ZNT dan ini menjadi kerja bersama dengan pemerintah daerah," ungkapnya, menjelas.

"Dengan rasionalisasi ZNT ini, akan lebih memberikan kepastian hukum yang juga mempengaruhi salah satu penerimaan daerah dari sisi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB," sambungnya lagi. (bep)

mengulas catatan lawas sengkarut agraria versi kpk                             radarutara.bacakoran.co - pada awal-awal 2023, komisi pemberantasan korupsi atau kpk mengungkap, konflik agraria adalah permasalahan yang harus segera dituntaskan. 
dalam rilisnya, lembaga anti rasuah itu membeber catatan sengkarut agraria. setidaknya ada empat catatan yang menjadi objek rekomendasinya. 
maklum, berpayungkan undang-undang nomor 19 tahun 2019, salah satu wewenang kpk adalah melaksanakan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi dan memberikan rekomendasi sesuai dengan objek kajian di lembaga pemerintahan. 
rekomendasi kpk :
1. merumuskan regulasi yang mengatur besaran tarif jasa layanan pertanahan
baca juga:delapan prioritas pembangunan agraria dan tata ruang
baca juga:konflik agraria : tim kabupaten cek titik koordinat hgu pt agricinal 
2. mengimplementasikan peraturan menteri atr-bpn nomor 2 tahun 2018 untuk memperkuat pengawasan ppat atau mitra
3. melakukan revisi aturan kementerian atr-bpn terkait sop pelayanan yang akuntabel dan terkait biaya pelayanan.
4. melakukan perbaikan sistem layanan pertanahan untuk menyesuaikan setiap tahapan layanan pada berkas fisik dan digital agar dapat termonitor dengan baik.
5. menjadikan tingkat kepuasan layanan dari masyarakat dan ketepatan service level agreement (sla) sebagai indikator kinerja kantor pertanahan. 
sumber : komisi pemberantasan korupsi (@official.kpk)
baca juga:rapat lanjutan konflik agraria memanas, ini desakan warga
baca juga:atasi konflik, reforma agraria disebut jadi solusi
selama 2022 lembaga yang kini bersalin rupa menjadi rumpun eksekutif itu, melakukan kajian terhadap layanan pertanahan di kementerian atr/bpn. 
investigasi, mendapati permasalahan diantaranya : penggunaan jasa kuasa pada pelayanan pertanahan menyebabkan tarif layanan menjadi lebih mahal dari tarif resmi. 
selanjutnya, terjadi dugaan diskriminasi pelayanan dan biaya tambahan di luar penerimaan negara bukan pajak (pnbp). dalam catatan ini, kpk menengarai terjadinya ketidakpastian waktu layanan. diskriminasi pelayanan dan penggunaan jasa kuasa pengurusan ijin membuka peluang suap dan gratifikasi. 
melanjut ke catatan ketiga, kpk juga menengarai sistem pengawasan yang lemah. tak pelak, kondisi merujuk pada kurangnya pengawasan dan pembinaan kepada pejabat pembuat akta tanah atau ppat yang melanggar aturan. 
baca juga:delapan prioritas pembangunan agraria dan tata ruang
baca juga:konflik agraria : tim kabupaten cek titik koordinat hgu pt agricinal
pemungkas catatan terakhir adalah praktik penumpukan berkas yang telah rampung tak kunjung diserahkan. kpk pun menemukan lebih dari 12 ribu berkas belum diserahkan kepada pemohon, sehingga mengakibatkan berkas rawan hilang.
dua kasus korupsi bpn yang ditangani oleh kpk, seluruhnya terkait dengan praktik suap hak guna usaha atau hgu. kasus pertama dengan nilai suap rp 27 miliar, terjadi di bpn kalimantan barat. 
selanjutnya, praktik suap senilai rp 9 miliar yang terjadi di bpn riau. kasus pertanahan juga dinilai tinggi oleh kpk dengan 31.228 kasus. 
di dalamnya; ada 244 kasus tentang mafia tanah dengan klasifikasi 60 persen perkara, 37 persen sengketa serta 2,7 persen konflik. 
baca juga:rapat lanjutan konflik agraria memanas, ini desakan warga
baca juga:atasi konflik, reforma agraria disebut jadi solusi
konklusi dari survei penilaian integritas (spi) 2022 itu pun, kementerian atr/bpn menempati peringkat terbawah diantara seluruh kementerian. 
presiden joko widodo atau jokowi, sejak awal menitikberatkan seruannya pada kanal birokrasi pemerintahan agar memperpendek rentang kendali birokrasi.
saat itu, kepala bpn bengkulu utara, encep mulya nakhrowi, sh, konsolidasi fungsi layanan yang sudah dilaunching penyelenggara sektor agraria pada tahun 2023, setidaknya sudah membuka 5 layanan perbantuan berbasis digital dan media sosial. 
bagi masyarakat yang ingin mengkonfirmasi perihal beberapa layanan secara daring, dapat mengakses layanan terintegrasi melalui customer service di aplikasi whatsapp dengan nomor 0822 1000 0423. 
baca juga:delapan prioritas pembangunan agraria dan tata ruang
baca juga:konflik agraria : tim kabupaten cek titik koordinat hgu pt agricinal
melalui kanal ini, publik dapat bertanya perihal beberapa objek pelayanan di kantor yang wilayah kerjanya nyaris paling luas, sebelum kemudian lahir kabupaten mukomuko dan bengkulu tengah (benteng) ini. 
"prinsipnya, agar memudahkan masyarakat," kata encep, di sela-sela memimpin pres rilis akhir tahun di kantornya, jum'at, 16 desember 2022. 
capaian kinerja positif di sektor penerimaan negara, turut diungkapkan encep dalam rilis tahunannya, saat itu. salah satu proyeksi over target penerima negara bukan pajak (pnpb) dari kegiatan layanan rutin dengan capaian rp 3,5 miliar dari target rp 1,2 miliar. 
"kami juga tengah memproses finalisasi kerja pendetilan zona nilai tanah atau znt dan ini menjadi kerja bersama dengan pemerintah daerah," ungkapnya, menjelas.
baca juga:rapat lanjutan konflik agraria memanas, ini desakan warga
baca juga:atasi konflik, reforma agraria disebut jadi solusi
"dengan rasionalisasi znt ini, akan lebih memberikan kepastian hukum yang juga mempengaruhi salah satu penerimaan daerah dari sisi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau bphtb," sambungnya lagi. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 4 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan