Mengulik Potensi Perlambatan Ekonomi yang Bisa Terjadi Pada Tahun 2025 Akibat Kenaikan PPN 12%

Reporter: Ependi |

Editor: Ependi |

Selasa , 26 Nov 2024 - 12:11

Ilustrasi-ist-

Perlambatan konsumsi ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, karena masyarakat akan cenderung menahan pengeluaran mereka atau memilih untuk membeli barang dan jasa yang lebih murah.

Sektor-sektor yang sangat bergantung pada konsumsi domestik, seperti perdagangan ritel dan makanan dan minuman, bisa merasakan dampak yang lebih berat.

Tekanan pada Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, terutama yang bergerak di sektor yang padat karya dan dengan margin keuntungan tipis, kenaikan PPN bisa meningkatkan biaya produksi atau biaya operasional.

Perusahaan akan menghadapi tantangan untuk menyesuaikan harga jual tanpa kehilangan pelanggan.

Jika mereka memilih untuk tidak menaikkan harga, margin keuntungan mereka akan tergerus, sementara jika mereka menaikkan harga, mereka berisiko kehilangan daya saing.

Bagi usaha kecil dan menengah (UKM), yang belum sepenuhnya siap untuk menghadapi perubahan struktur pajak, kenaikan tarif PPN ini bisa menjadi beban tambahan.

UKM yang bergantung pada biaya operasional yang efisien akan lebih rentan terhadap gejolak ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan PPN.

Dampak pada Investasi dan Ekspor

Selain itu, kenaikan PPN juga dapat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

Ketidakpastian tentang dampak kebijakan pajak terhadap daya beli masyarakat dan daya saing industri dalam negeri bisa membuat investor menjadi lebih berhati-hati.

Perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan tarif pajak berpotensi menyebabkan penurunan minat investasi baik dari dalam negeri maupun asing.

mengulik potensi perlambatan ekonomi yang bisa terjadi pada tahun 2025 akibat kenaikan ppn 12%                            radarutara.bacakoran.co - pemerintah indonesia telah mengumumkan rencana untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12% mulai tahun 2025. 
keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki struktur pajak dan meningkatkan penerimaan negara. 
namun, langkah ini berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam hal perlambatan ekonomi.
pajak pertambahan nilai (ppn) adalah salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. 
baca juga:kenaikan ppn 12% pada 2025 berisiko tingkatkan phk massal di tengah ekonomi lesu
baca juga:potensi pengaruh kenaikan ppn 12% pada tahun 2025 terhadap kesejahteraan masyarakat
saat ini, tarif ppn yang berlaku di indonesia adalah 11%, yang merupakan tarif yang sudah diterapkan sejak 2022. 
rencana kenaikan tarif menjadi 12% di tahun 2025 tentunya akan membawa konsekuensi besar, baik bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian secara keseluruhan.
dampak terhadap konsumen dan daya beli
kenaikan ppn berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa yang akan dibayar oleh konsumen. 
ppn yang lebih tinggi berarti pelaku usaha akan menyesuaikan harga jual produk atau layanan yang mereka tawarkan. 
baca juga:kenaikan ppn 12% pada 2025 berisiko tingkatkan phk massal di tengah ekonomi lesu
baca juga:potensi pengaruh kenaikan ppn 12% pada tahun 2025 terhadap kesejahteraan masyarakat
hal ini bisa mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah berada pada lapisan ekonomi menengah ke bawah. 
kenaikan harga barang dan jasa dapat memicu inflasi yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen utama dari perekonomian indonesia.
perlambatan konsumsi ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, karena masyarakat akan cenderung menahan pengeluaran mereka atau memilih untuk membeli barang dan jasa yang lebih murah. 
sektor-sektor yang sangat bergantung pada konsumsi domestik, seperti perdagangan ritel dan makanan dan minuman, bisa merasakan dampak yang lebih berat.
baca juga:kenaikan ppn 12% pada 2025 berisiko tingkatkan phk massal di tengah ekonomi lesu
baca juga:potensi pengaruh kenaikan ppn 12% pada tahun 2025 terhadap kesejahteraan masyarakat
tekanan pada pelaku usaha
bagi pelaku usaha, terutama yang bergerak di sektor yang padat karya dan dengan margin keuntungan tipis, kenaikan ppn bisa meningkatkan biaya produksi atau biaya operasional. 
perusahaan akan menghadapi tantangan untuk menyesuaikan harga jual tanpa kehilangan pelanggan. 
jika mereka memilih untuk tidak menaikkan harga, margin keuntungan mereka akan tergerus, sementara jika mereka menaikkan harga, mereka berisiko kehilangan daya saing.
bagi usaha kecil dan menengah (ukm), yang belum sepenuhnya siap untuk menghadapi perubahan struktur pajak, kenaikan tarif ppn ini bisa menjadi beban tambahan. 
baca juga:kenaikan ppn 12% pada 2025 berisiko tingkatkan phk massal di tengah ekonomi lesu
baca juga:potensi pengaruh kenaikan ppn 12% pada tahun 2025 terhadap kesejahteraan masyarakat
ukm yang bergantung pada biaya operasional yang efisien akan lebih rentan terhadap gejolak ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan ppn.
dampak pada investasi dan ekspor
selain itu, kenaikan ppn juga dapat mempengaruhi iklim investasi di indonesia. 
ketidakpastian tentang dampak kebijakan pajak terhadap daya beli masyarakat dan daya saing industri dalam negeri bisa membuat investor menjadi lebih berhati-hati. 
perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan tarif pajak berpotensi menyebabkan penurunan minat investasi baik dari dalam negeri maupun asing.
baca juga:kenaikan ppn 12% pada 2025 berisiko tingkatkan phk massal di tengah ekonomi lesu
baca juga:potensi pengaruh kenaikan ppn 12% pada tahun 2025 terhadap kesejahteraan masyarakat
di sektor ekspor, kenaikan ppn dapat memperburuk daya saing produk indonesia di pasar internasional. 
meskipun ekspor tidak dikenakan ppn, biaya produksi yang lebih tinggi akibat kenaikan ppn bisa membuat barang indonesia menjadi lebih mahal dibandingkan dengan produk dari negara lain. 
hal ini dapat mengurangi daya saing produk indonesia di pasar global, terutama di sektor manufaktur dan komoditas.
namun, pemerintah optimis bahwa kenaikan ppn ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan memperbaiki infrastruktur. 
baca juga:kenaikan ppn 12% pada 2025 berisiko tingkatkan phk massal di tengah ekonomi lesu
baca juga:potensi pengaruh kenaikan ppn 12% pada tahun 2025 terhadap kesejahteraan masyarakat
peningkatan penerimaan negara diharapkan dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
namun, untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekonomi, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan pendukung seperti subsidi untuk sektor-sektor yang rentan, pemberian insentif pajak bagi usaha kecil dan menengah, serta memastikan kebijakan fiskal yang pro-rakyat agar masyarakat tetap mampu membeli barang dan jasa.
dengan langkah-langkah yang tepat, kenaikan ppn 12% dapat diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meskipun tantangan besar tetap ada dalam pelaksanaannya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR UTARA, 28 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan