APBD 2025 Dievaluasi Pemprov

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 24 Nov 2024 - 22:23

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bengkulu Utara, Masrup, S.ST.Pi, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto-

BACA JUGA:APBD Wajib Disahkan November

Konsensus bersama itu, memang memberikan dilematika di daerah. Se-Indonesia. Pasalnya, regulasi mengatur KUA-PPAS APBD tahun anggaran berikutnya, menjadi pra syarat ketika akan membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) PPAS tahun berjalan.

Persoalannya, rancang bangun asumsi anggaran tersebut, jelas mendahului rilisan DJPK Kemenkeu melansir TKD yang menjadi jujugan daerah secara nasional membidangi APBD.

"Karenanya, proses penetapan angka-angka asumtifnya harus didesain secara prudent," jelasnya.

Catatan lainnya, diketahui upaya menambal proyeksi defisit yang akan terjadi, skenario pembiayaan netto daerah dilakukan dengan menggunakan hitungan adanya Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 35 miliar.

Walau begitu, diketahui juga, daerah pun masih akan mengeluarkan anggaran lagi, untuk suntikan penyertaan modal sebesar Rp 2,5 miliar.

"Terima kasih atas dukungan legislatif, sehingga R-APBD 2025 bisa disahkan menjadi perda dan kami akan menindaklanjutinya dengan menyampaikan hasil kesepakatan ini untuk ditelaah dan diverifikasi Gubernur," ungkap Andi, kemarin.

Turut dipaparkan daerah kepada eksekutif saat nota pengantar R-APBD, dijelaskan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 684.917.569.000, terdiri dari : DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya Rp 583.783.777.000.

Selain itu, DAU Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp 101.133.792.000, dengan rincian penggunaan meliputi untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Rp 4.646.275.000; DAU Pendanaan Kelurahan Rp 1.000.000.000;

Selanjutnya, DAU Bidang Pendidikan Rp 69.055.279.000; DAU Bidang Kesehatan Rp 3.041.180.000; DAU Bidang Pekerjaan Umum Rp 13.391.058.000; serta DANA DESA Rp 171.843.906.000.

Daerah juga mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 126.189.846.000; kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di angka Rp 39.599.522.000 selain Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 178.417.033.000.

apbd 2025 dievaluasi pemprov                             radarutara.bacakoran.co - bejana anggaran kabupaten bengkulu utara tahun 2025, kini tengah masuk dalam tahap evaluasi gubernur.  
pantauan ru, daerah menyampaikan produk hukum yang bakal bernomor 01 di tahun 2025 itu pada hari terakhir, tepatnya jumat, 22 november 2024. 
secara aturan, penyampaian pengesahan apbd kepada pemerintah provinsi selaku perwakilan pusat di daerah bagi kabupaten/kota, paling lambat 3 hari sejak disahkan. diketahui, rapbd 2025 disahkan eksekutif dan legislatif pada selasa, 19 november 2024. 
kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad), masrup, m.si, menyampaikan saat ini produk hukum daerah yang telah disahkan legislatif dan eksekutif itu, sedang dalam tahap evaluasi gubernur. 
baca juga:sah, dprd ketok palu apbd bengkulu utara tahun 2025 
baca juga:sidang paripurna penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi dprd terhadap apbd bu tahun 2025
"saat ini sedang di tahapan evaluasi gubernur. kami menyampaikan ke pemprov bengkulu pada jumat, 22 november 2024," ujar masrup, minggu, 24 november 2024. 
itu artinya, pemda bengkulu utara menggunakan waktu terakhir, penyampaian evaluasi atas anggaran yang telah disahkan di daerah yang sifatnya wajib. 
diketahui postur anggaran tahun depan memiliki asumsi pendapatan asli daerah sebesar rp 1.308,9 miliar atau rp 1,3 triliun lebih. 
pendapatan transfer asumsinya rp 1.187,8 miliar serta lain-lain pendapatan daerah yang sah angkanya rp 9,2 miliar. dengan finansial tersebut, eksekutif dan legislatif menyepakati belanja daerah tahun depan di angka rp 1.341,4 miliar yang pastinya didominasi oleh belanja operasional sebesar rp 938,5 miliar. 
baca juga:kiprah pjs bupati andi : soroti pad, cek tikor hgu perusahaan, sahkan apbd 2025
baca juga:transfer pusat turun, apbd kurang 32 miliar 
pula direncanakan belanja modal sebesar rp 133,9 miliar, ada juga belanja transfer di angka rp 264 miliar. sedangkan belanja tidak terduga (btt) angkanya diploting 1/5 dari tahun sebelumnya menjadi rp 5 miliar. untuk diketahui, btt tahun 2024 di daerah ini di angka rp 30 miliar. 
pada paripurna dengan agenda nota pengantar, eksekutif memaparkan hasil komparasi tkd tahun 2025 dengan tahun 2024, terjadi penurunan. 
saat itu, pjs bupati andi muhammad yusuf menjelaskan, tkd 2024 angkanya rp 1.224,1 miliar. sedangkan tahun 2025 menjadi rp 1.200,9 miliar, berarti terjadi margin negatif alias penurunan di angka rp 23,1 miliar. 
"terjadi penurunan angka transfer ke daerah, kalau dibandingkan tahun sebelumnya," jabar bendahara umum daerah itu, menjelaskan.
baca juga:apbd bengkulu utara 2025 nyaris 1,4 triliun
baca juga:waktu kotor 21 hari bahas apbd 2025 
cerita kondisi fiskal tahun depan, memang sudah dipaparkan eksekutif kepada legislatif. transfer keuangan ke daerah (tkd) tahun 2025, mengalami penurunan kalau dibandingkan dengan tahun 2024. 
tak pelak, apbd tahun depan pun memiliki anatomi asumsi belanja dengan jurang defisit alias kekurangan anggarannya tembus rp 32 miliar. 
pantauan ru, hasil rapat badan anggaran (banggar) dan tim anggaran pemerintah daerah (tapd) yang digelar hingga malam hari, diakhiri dengan kata sepakat seluruh fraksi atas raperda apbd bengkulu utara ta 2025, untuk disahkan menjadi perda. 
pembahasan, rapat finalisasi di level banggar-tapd hingga pengesahan apbd 2025, praktis hanya dilalui dengan waktu kotor 2 hari : senin dan selasa. 
baca juga:rapbd ta 2025 setuju dibahas, makan siang gratis jadi catatan
baca juga:nota penjelasan disampaikan, pembahasan rapbd ta 2025 segera dilakukan
perubahan jadwal yang mesti melewati banmus itu, kalau membaca jadwal pembahasan yang sebelumnya dibuat, direncanakan pengesahan apbd 2025 ini pada jumat, 22 november 2024 atau dua hari sebelum pjs bupati andi muhammad yusuf, mengakhiri tugasnya di kabupaten bengkulu utara. 
ketua dprd bengkulu utara, parmin, sip, mengatakan, pengesahan rapbd 2025, tetap dilalui dengan pendalaman materi substantif yang menyelaraskan dengan postur transfer pusat ke daerah berdasarkan tkd dari dirjen perimbangan keuangan (dpjk) kementerian keuangan. 
"maka angka-angkanya menjadi anatomi asumsi anggaran di daerah. selain, mendesain proyeksi penerimaan pad tahun depan yang menjadi bagian dari pembiayaan netto daerah," ungkap parmin, usai paripurna "ketok palu" pengesahan apbd yang memiliki postur rp 1,3 triliun. 
dia juga menyampaikan, penyelarasan rencana kegiatan tidak lepas dari menu-menu asumsi anggaran yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif atas kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas). 
baca juga:pembahasan segera dijadwalkan, akhir november rapbd 2025 disahkan
baca juga:apbd wajib disahkan november 
konsensus bersama itu, memang memberikan dilematika di daerah. se-indonesia. pasalnya, regulasi mengatur kua-ppas apbd tahun anggaran berikutnya, menjadi pra syarat ketika akan membahas kebijakan umum perubahan anggaran (kupa) ppas tahun berjalan. 
persoalannya, rancang bangun asumsi anggaran tersebut, jelas mendahului rilisan djpk kemenkeu melansir tkd yang menjadi jujugan daerah secara nasional membidangi apbd.
"karenanya, proses penetapan angka-angka asumtifnya harus didesain secara prudent," jelasnya. 
catatan lainnya, diketahui upaya menambal proyeksi defisit yang akan terjadi, skenario pembiayaan netto daerah dilakukan dengan menggunakan hitungan adanya sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya sebesar rp 35 miliar. 
baca juga:sah, dprd ketok palu apbd bengkulu utara tahun 2025 
baca juga:sidang paripurna penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi dprd terhadap apbd bu tahun 2025
walau begitu, diketahui juga, daerah pun masih akan mengeluarkan anggaran lagi, untuk suntikan penyertaan modal sebesar rp 2,5 miliar. 
"terima kasih atas dukungan legislatif, sehingga r-apbd 2025  bisa disahkan menjadi perda dan kami akan menindaklanjutinya dengan menyampaikan hasil kesepakatan ini untuk ditelaah dan diverifikasi gubernur," ungkap andi, kemarin. 
turut dipaparkan daerah kepada eksekutif saat nota pengantar r-apbd, dijelaskan dana alokasi umum (dau) rp 684.917.569.000, terdiri dari : dau tidak ditentukan penggunaannya rp 583.783.777.000. 
selain itu, dau ditentukan penggunaannya sebesar rp 101.133.792.000, dengan rincian penggunaan meliputi untuk gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) rp 4.646.275.000; dau pendanaan kelurahan rp 1.000.000.000; 
baca juga:apbd bengkulu utara 2025 nyaris 1,4 triliun
baca juga:waktu kotor 21 hari bahas apbd 2025 
selanjutnya, dau bidang pendidikan rp 69.055.279.000; dau bidang kesehatan rp 3.041.180.000; dau bidang pekerjaan umum rp 13.391.058.000; serta dana desa rp 171.843.906.000.
daerah juga mendapatkan dana bagi hasil (dbh) sebesar rp 126.189.846.000; kemudian dana alokasi khusus (dak) fisik di angka rp 39.599.522.000 selain dana alokasi khusus (dak) non fisik rp 178.417.033.000.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 25 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan