Soal Pengangkatan, Non ASN Guru 2 Ribu Lebih, Begini Kata Ketua PGRI

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 18 Nov 2024 - 21:50

Ketua PGRI Bengkulu Utara, Kusno, M.Pd.-shandy/koranrb.id-

BACA JUGA:Waspadai Data Siluman Non ASN

"Dimana, lanjut dia, penyelesaian non ASN atau tenaga honorer, selambat-lambatnya dilakukan pada Desember 2024," ujarnya, senada dengan bunyi pasal dalam UU ASN terbaru.

Jumlah Non ASN Secara Nasional Tembus 2,3 Juta Orang

Pangkalan database tenaga non ASN, kini tengah menjadi perbincangan. Lumrah saja, base data yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN itu, telah diproses sejak Oktober 2022 lalu.

Disebut-sebut, pangkalan data tersebut menjadi cikal bakal basis data, saat kebijakan pemerintah dalam penataan birokrasi nantinya dilakukan, sesuai dengan UU ASN terbaru.

Polemik keberadaan pegawai non ASN di lingkungan birokrasi yang berjumlah 2,3 juta se Indonesia, sudah sekian kali menjadi sorotan.

Rentet sorotan itu, menyikapi pelarangan pengangkatan non ASN di lingkungan birokrasi oleh pemerintah.

Praktis, kantung-kantung pelayanan, nantinya hanya akan diisi oleh PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK saja.

Sejauh ini, nasib komponen data non ASN itu, masih menunggu Peraturan Pemerintah yang kini statusnya masih sebatas draft atau rancangan.

BKN mulai responsif menyikapi persoalan ini. Lembaga yang tengah menjadi objek rancangan PP sebagai aturan turunan dari UU ASN terbaru itu, menyampaikan sikapnya.

Lewat unggahan resmi, BKN melempar tema tentang bagaimana mengecek tenaga Non-ASN yang telah masuk dalam database BKN?

BKN tidak membeber caranya. BKN cuma menerangkan, proses pendataan non-ASN telah rampung sejak Oktober 2022 lalu.

soal pengangkatan, non asn guru 2 ribu lebih, begini kata ketua pgri                            radarutara.bacakoran.co - regulasi mengatur, penyelesaian non asn oleh pemerintah ditenggat paling lambat desember 2024. 
itu sebagaimana ditegasi dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023 yang merupakan hasil revisi dari undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau asn. 
dijelaskan, nantinya hanya ada 2 jenis pegawai di lingkungan birokrasi yakni pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk. 
ketua persatuan guru republik indonesia (pgri) bengkulu utara, kusno, s.pd, m.pd, ketika dikonfirmasi perihal keberadaan guru-guru non asn yang jumlahnya di daerah ini mencapai ribuan orang, menjelaskan kini pihaknya masih melakukan penelaahan hingga konsolidasi serta koordinasi menyikapi perintah regulasi yang terus mendekati tenggat waktunya. 
baca juga:masih tunggu sktp, tpg guru baru tersalurkan rp 16 m
baca juga:dewan : kepsek, guru bk, perlu aktif cermati kegiatan ekstra kulikuler
kusno bilang, total jumlah guru di daerah ini bisa mencapai 5 ribu orang lebih. mereka yang tergabung menjadi anggota pgri, terusnya adalah yang telah berstatus asn, jumlahnya 2 ribu lebih guru. 
"kalau ditambah dengan guru non asn di daerah, bisa mendekati angka 5 ribu. itu termasuk guru bantu daerah (gbd) dan guru-guru yang honor di sekolah-sekolah," ujar kusno, dibincangai arga makmur, senin, 18 november 2024. 
namun begitu, birokrat yang juga pejabat struktural di dispendik bengkulu utara ini menyampaikan, secara keorganisasian perihal teknis penyelesaian non asn di daerah, juga menjadi muatan koordinasi yang dilakukan pihaknya dalam tataran komunikasi antar lembaga. 
"tetap menjadi objek koordinasi kita dengan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan," terangnya. 
baca juga: supaya kompetensi dan kesejahteraan guru madrasah meningkat
baca juga:transformasi pendidikan 2025: kesejahteraan guru dan dosen menjadi prioritas
termasuk juga dengan stakeholder teknis lain, khususnya menyikapi regulasi teknis yang dikomparasikan dengan hasil mitigasi yang telah dilakukan organisasi dalam upaya pengentasan guru honorer di daerah. 
walaupun, terus dia, upaya-upaya itu masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan tindak lanjut secara teknis dan administratif, sejalan dengan dinamika direktif pusat seperti soal penerapan pppk penuh waktu dan pppk paruh waktu yang masih diwarnai interpretasi beragam. 
"perkembangan penerapan direktif ini juga menjadi cermatan kita dan pembahasan di internal organisasi," ungkapnya, menjelas.
runut pendataan non asn di daerah 
arsip ru, surat bupati bu, ir h mian, tertanggal 10 oktober 2022, menerangkan ada 487 orang yang tidak bisa diproses, saat pendataan non asn. 
baca juga:98 guru pppk 2023 mulai teken kontrak, sk dibagikan segera
baca juga:pelamar cpns dan pppk formasi guru harus miliki sertifikat ppg
penyebabnya, karena tenaga honorer itu tidak termasuk penjelasan dalam se menteri panrb no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menpan rb ri no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
hasil uji publik atas data tenaga non asn di lingkungan pemda bengkulu utara (bu), sudah rampung dilakukan pada tahun 2022 lalu, tepatnya sejak 13 oktober. 
pangkalan data tersebut, merupakan tindak lanjut surat edaran (se) menteri panrb no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menteri panrb no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
jumlah data non asn saat itu (sudah berkurang karena menjadi asn) berjumlah 3.519 orang, terbagi dalam tenaga non asn sebanyak 3.449 orang dan honorer kategori ii atau k2 sebanyak 70 orang.
baca juga:fix, honorer dihapus. dear non asn, amankan data-datamu!
baca juga:seleksi casn 2024 ditunda usai pilkada. jawaban panrb buat sumringah pegawai non asn se indonesia
perkembangannya, menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb), abdullah azwar anas, menyampaikan pendapat lugasnya mewakili pemerintahan joko widodo atau jokowi. 
mantan bupati banyuwangi itu, mengungkapkan perihal strategisnya seleksi casn tahun 2024 yang memiliki alokasi total 2,3 formasi. 
"kami ingin sampaikan, bahwa ini adalah keputusan undang-undang asn, nomor 20 tahun 2023 serta berdasarkan keputusan bersama dengan komisi 2 dpr ri," kata menteri anas, menimpali sikap ombudsman.
dijabarkan anas, langkah kerja di sektor meritokrasi yang saat itu tengah bergulir secara paralel, tidak hanya di pemerintah tapi juga instansi pengusul pusat dan daerah, juga merujuk pada regulasi yang berlaku.  
 baca juga:info penting untuk 2,3 juta pegawai non asn: cek lagi statusmu! 
baca juga:waspadai data siluman non asn 
"dimana, lanjut dia, penyelesaian non asn atau tenaga honorer, selambat-lambatnya dilakukan pada desember 2024," ujarnya, senada dengan bunyi pasal dalam uu asn terbaru.
jumlah non asn secara nasional tembus 2,3 juta orang 
pangkalan database tenaga non asn, kini tengah menjadi perbincangan. lumrah saja, base data yang dikelola oleh badan kepegawaian negara atau bkn itu, telah diproses sejak oktober 2022 lalu. 
disebut-sebut, pangkalan data tersebut menjadi cikal bakal basis data, saat kebijakan pemerintah dalam penataan birokrasi nantinya dilakukan, sesuai dengan uu asn terbaru.
polemik keberadaan pegawai non asn di lingkungan birokrasi yang berjumlah 2,3 juta se indonesia, sudah sekian kali menjadi sorotan. 
baca juga:fix, honorer dihapus. dear non asn, amankan data-datamu!
baca juga:seleksi casn 2024 ditunda usai pilkada. jawaban panrb buat sumringah pegawai non asn se indonesia
rentet sorotan itu, menyikapi pelarangan pengangkatan non asn di lingkungan birokrasi oleh pemerintah. 
praktis, kantung-kantung pelayanan, nantinya hanya akan diisi oleh pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk saja. 
sejauh ini, nasib komponen data non asn itu, masih menunggu peraturan pemerintah yang kini statusnya masih sebatas draft atau rancangan.
bkn mulai responsif menyikapi persoalan ini. lembaga yang tengah menjadi objek rancangan pp sebagai aturan turunan dari uu asn terbaru itu, menyampaikan sikapnya. 
baca juga:info penting untuk 2,3 juta pegawai non asn: cek lagi statusmu! 
baca juga:peluang lulus vs akurasi data non asn 
lewat unggahan resmi, bkn melempar tema tentang bagaimana mengecek tenaga non-asn yang telah masuk dalam database bkn?
bkn tidak membeber caranya. bkn cuma menerangkan, proses pendataan non-asn telah rampung sejak oktober 2022 lalu. 
akan tetapi, hingga saat ini belum ada kebijakan lanjutan, perihal pendataan kembali.
"silakan berkoordinasi dengan unit pengelola kepegawaian tempat anda bekerja saat ini (biro sdm/bkd/bkpsdm), karena kewenangan pendataan non asn ada di masing-masing instansi," terang bkn lewat akun medsos resminya @bkngoidofficial, dirilis senin, 18 maret 2024 sekitar pukul 14.29 wib.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 19 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan