Kelurahan Menjadi Desa Bisa Percepat Pembangunan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 18 Nov 2024 - 21:36

Herlianto, S.Sos-istimewa-

kelurahan menjadi desa bisa percepat pembangunan                             radarutara.bacakoran.co - kelurahan menjadi desa, menjadi peluang yang perlu dilakukan untuk mempercepat pembangunan di wilayah di daerah yang laten dihadapkan dengan alasan keterbatasan fiskal. 
perubahan status kelurahan menjadi desa, merupakan sebuah proses politik masyarakat yang sudah diatur oleh regulasi pemerintah. artinya, peluang ini adalah proses yang sah. dengan catatan, muncul berdasarkan prakarsa dari masyarakat.
salah satunya, diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa. kondisi faktual, kelurahan yang berada di wilayah yang relatif jauh dari perkotaan atau akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensinya, justru merugikan daerah itu sendiri dan masyarakat. 
layaknya kabupaten bengkulu utara, diketahui memiliki wilayah administratif dengan status opd di bawah kecamatan ini menyebar pada 5 wilayah diantaranya : 
baca juga:mulai muncul harapan kelurahan jadi desa 
baca juga:jika kelurahan jadi desa, asetnya kemana? ini penjelasanya versi uu desa 
1. kelurahan gunung alam, memiliki anggaran tahun 2024 ini sebesar rp 271 juta 
2. kelurahan kemumu, memiliki anggaran tahun 2024 ini sebesar rp 475 juta
3. kelurahan lubuk durian, memiliki anggaran tahun 2024 ini sebesar rp 260 juta
4. kelurahan pasar lais, memiliki anggaran tahun 2024 ini sebesar rp 249 juta
5. kelurahan purwodadi, memiliki anggaran tahun 2024 ini sebesar rp 271 juta
baca juga:kelurahan jadi desa sangat ideal, menyikapi potensi lolosnya pemekaran kabupaten 
baca juga:ini tugas verifikator kabupaten/kota pada usulan perubahan status kelurahan menjadi desa 
nominal di atas, sudah pasti sangat kontras dengan kondisi anggaran yang dimiliki oleh 215 desa di daerah ini yang menyebar pada 19 kecamatan.
untuk diketahui, total dana desa atau dd yang dialokasikan pemerintah pusat kepada desa-desa di kabupaten bengkulu utara 2024 ini sebesar rp 174.556.051.000. sedangkan add tahun 2024 ini diploting dari apbd sebesar rp 79,8 miliar.
penyaluran baik dd dan add tahun ini, tidak lepas dari tata cara verifikasi sampai dengan terbitnya rekomendasi dari daerah ke pusat via kppn bengkulu, selaku perpanjangan tangan kementerian keuangan di daerah. 
rekomendasi dd, misalnya, masih akan dilakukan verifikasi ulang oleh kppn, sebelum kemudian menerbitkan surat perintah pencairan dana atau sp2d yang menjadi bekal desa mencairkan salah satu siltapnya. 
baca juga:kelurahan menjadi desa, tahapan ini yang melibatkan dprd 
baca juga:pemda bisa ubah status kelurahan jadi desa, syaratnya atas prakarsa masyarakat
catatan ru, bantuan keuangan ke desa oleh pemda bu tahun 2024 ini sebesar rp 1,675 miliar sedangkan dana bagi hasil pajak dan retribusi atau dbhpr yang menjadi hak 215 desa, tahun ini angkanya mencapai rp 2,462 miliar. 
secara administratif, kelurahan merupakan bagian dari satuan kerja pemerintah daerah. setingkat uptd yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang birokrat eselon iva. 
wakil ketua 2 dprd bengkulu utara, herlianto, s.sos, mengatakan kelurahan menjadi desa menjadi layak menjadi pembahasan dan edukasi bagi masyarakat. 
dia menyadari, keterbatasan fiskal di daerah yang masih sangat bergantung dengan transfer pusat, memungkinkan akan lebih menggeliat lagi ketika jumlah desa di daerah bisa bertambah.
baca juga:mulai muncul harapan kelurahan jadi desa
baca juga:jika kelurahan jadi desa, asetnya kemana? ini penjelasanya versi uu desa
"regulasi mengatur soal ini. baik di permendagri 1/2017 atau pun uu desa terbaru," ungkapnya, mengedukasi.
mengulas kembali soal tahapan kelurahan menjadi desa, ketika kepala daerah sudah membentuk tim kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi atas usulan perubahan status kelurahan menjadi desa. 
maka tim kabupaten/kota akan melanjut pada kerja-kerja teknis yang juga sudah diatur mekanisme, parameter kerjanya dalam permendagri 1/2017. 
penegasan soal acuan verifikasi, salah satunya ditegasi dalam pasal 7. pasal ini menegasi soal syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah wilayah administratif otonom anyar. 
baca juga:kelurahan jadi desa sangat ideal, menyikapi potensi lolosnya pemekaran kabupaten
baca juga:ini tugas verifikator kabupaten/kota pada usulan perubahan status kelurahan menjadi desa
prinsip utama kelurahan menjadi desa adalah wajib atas prakarsa masyarakat yang kemudian diproses oleh otoritas pemerintah setempat, dalam hal ini berarti pemerintah kelurahan. 
untuk diketahui, perubahan status kelurahan menjadi desa ini, dapat saja dilakukan untuk seluruhnya berubah status menjadi desa. 
atau sebagian menjadi desa dan sebagian lagi tetap menjadi kelurahan. aturannya ditegasi dalam pasal 49 ayat (3) permendagri 1/2017. 
kemudian desa yang merupakan hasil perubahan status seperti dijelaskan di atas, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. 
baca juga:kelurahan menjadi desa, tahapan ini yang melibatkan dprd
baca juga:pemda bisa ubah status kelurahan jadi desa, syaratnya atas prakarsa masyarakat
seperti contoh, untuk wilayah jawa, syarat menjadi desa baru paling sedikit memiliki 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga. 
pemerintah sudah mengakategorikan syarat jumlah dan sebaran penduduk di indonesia ketika mengusulkan perubahan status kelurahan menjadi desa. 
dari seluruh wilayah tanah air, kementerian dalam negeri atau kemendagri sudah membagikan 9 syarat jumlah penduduk serta jumlah kepala keluarga minimal. 
pembagiannya mulai dari wilayah jawa, sumatera, bali, sulawesi selatan, nusa tenggara barat, sulawesi, kalimantan, nusa tenggara, maluku, serta wilayah papua. 
baca juga:mulai muncul harapan kelurahan jadi desa
baca juga:jika kelurahan jadi desa, asetnya kemana? ini penjelasanya versi uu desa
kemudian, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa; 
memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota;  
sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 
serta cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain. perihal cakupan wilayah ini, diatur dalam perkada dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa. 
baca juga:kelurahan jadi desa sangat ideal, menyikapi potensi lolosnya pemekaran kabupaten
baca juga:ini tugas verifikator kabupaten/kota pada usulan perubahan status kelurahan menjadi desa
verifikasi tim kabupaten 
verifikasi bersifat mutatis mutandis yang merujuk pada pasal 20 dan 22 permendagri tentang penataan desa. 
penegasan pasal 20 
(1) verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) berupa: a. verifikasi administrasi; dan b. verifikasi teknis. 
(2) verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah desa dan notulen musyawarah desa serta batas usia minimal desa induk dan jumlah penduduk minimal.
 (3) verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan. 
baca juga:kelurahan menjadi desa, tahapan ini yang melibatkan dprd
baca juga:pemda bisa ubah status kelurahan jadi desa, syaratnya atas prakarsa masyarakat
penegasan pasal 22 
(1) hasil kajian dan verifikasi persyaratan desa persiapan oleh tim pembentukan desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk desa persiapan. 
(2) rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan bupati/wali kota untuk melakukan pemekaran desa. 
(3) dalam hal bupati/wali kota menyetujui pemekaran desa, bupati/walikota menetapkan dengan peraturan bupati/walikota tentang pembentukan desa persiapan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 19 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan