Dana Pemetaan Tapal Batas Desa Diusulkan Rp50 Juta Per Desa

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Senin , 18 Nov 2024 - 07:45

Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Wagimin-Radar Utara/ Wahyudi-

dana pemetaan tapal batas desa diusulkan rp50 juta per desa                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) kabupaten mukomuko, telah mengusulkan anggaran sebesar rp50 juta per desa.
dana sebesar itu, rencananya akan dipakai untuk melaksanakan kegiatan pemetaan tapal batas desa yang ada di daerah ini.
untuk memuluskan kegiatan penertiban tapal batas wilayah administrasi pemerintah desa.
dpmd mukomuko pun berharap, usulan anggaran di apbd tahun 2025 bisa diakomodir.
baca juga:dpmd usulkan anggaran pemetaan tapal batas desa
baca juga:penertiban tapal batas desa diambil alih dpmd
kepala dpmd kabupaten mukomuko, ujang slamet, s.pd melalui kabid pemerintahan desa dan kelurahan, wagimin menjelaskan.
untuk kebutuhan anggaran penertiban tapal batas desa, nanti akan disesuaikan.
biasanya untuk setiap satu desanya itu membutuhkan anggaran antara rp14 juta hingga rp50 juta. jika hanya penertiban tapal batasnya saja, per desa hanya menghabiskan antara rp14 juta.
namun jika ingin lengkap termasuk peta rupa bumi dan lainnya, bisa menghabiskan anggaran mencapai rp50 juta.
baca juga: dpmd ambil alih penertiban tapal batas desa di mukomuko
baca juga: adu kuat kisruh tapal batas kabupaten
"anggaran yang dibutuhkan sangat besar karena menggunakan peta satelit. tapi ada beberapa pilihan anggaran untuk pemetaan batas desa, yakni rp28 juta per desa, kalau yang peta biasa rp14 juta per desa, sedangkan paling lengkap rp50 juta per desanya," katanya.
dijelaskan wagimin, saat ini ada penambahan tugas pokok dan fungsi dinas yang baru berupa penetapan batas desa.
sebelumnya, tugas itu bukan ranahnya dpmd, melainkan bagian pemerintahan setdakab mukomuko.
dan mereka sudah memiliki anggaran untuk kegiatan ini. namun peraturan bupati (perbup) tentang struktur organisasi dan tata kerja (sotk) baru diajukan ke organisasi kepegawaian.
baca juga:dpmd segera rekomendasikan pencairan dana insentif dana desa tahun 2024
baca juga:jelang pilkada, dpmd pastikan netralitas kades masih terjaga
"setelah ditetapkan perbupnya, baru kita bisa penganggaran tahun depan," ujarnya.
dpmd kabupaten mukomuko akan melaksanakan kegiatan itu, setelah keluar surat mendagri dan surat gubernur bahwa kegiatan itu dilaksanakan di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
sebab dinas ini yang melaksanakan tentang desa. karena adanya pengalihan itu, maka bagian pemerintahan tidak jadi melaksanakan kegiatan tersebut.
"namun kami juga belum bisa menyambutnya karena tugas pokok dan fungsi untuk itu belum ada," ungkapnya.
baca juga:dpmd usulkan anggaran pemetaan tapal batas desa
baca juga:pesan wa ke kades : apo kabarnyo kando?, abaikan. itu kadis dpmd gadungan! 
terkait dengan pemetaan batas desa di daerah ini, pihaknya mengaku sudah menerima proposal usulan kegiatan untuk pemetaan batas desa dari topdam ii sriwijaya.
sejumlah kabupaten dan kota di provinsi bengkulu sudah ada yang menjalin kerja sama dengan topdam ii sriwijaya, dan mereka tahu daerah ini belum melaksanakan kegiatan itu.
"mudah-mudahan saja usulan anggaran yang nanti akan kami ajukan diakomodir. sehingga tahun depan kami bisa mulai melaksanakan kegiatan penertiban tapal batas desa," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 18 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan