Paslon Gubernur dan Wagub Saling Sindir Kasus Hukum

Dalam tanggapannya, Helmi Hasan tak banyak bicara soal kasus bansos. Namun pada kesempatan itu, Helmi menanggapi tudingan terkait Samisake.

"Program Samisake itu sebenarnya bertujuan untuk mendukung usaha masyarakat kecil, tentunya melalui dana bergulir lewat Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Program ini sengaja kita rancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses modal usaha," jelas Helmi.

BACA JUGA:Debat Perdana, 5 Paslon Adu Visi dan Misi Bangun Kota Bengkulu

BACA JUGA:Debat Kandidat, Paslon Kada dan Tim Diminta Ikuti Aturan Main

Tak cukup sampai disitu, Helmi kembali melontarkan sindiran pada Rohidin, terkait kasus Benur yang menyeret pejabat Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke meja hijau.

"Walaupun kasus Benur ini terkait langsung dengan KKP, namun sama-sama kita ketahui jika nama Pak Rohidin juga sempat muncul dan sempat menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," beber Helmi.

Mudah-mudahan, tambah Helmi, selesai Pak Rohidin tidak jadi gubernur lagi, KPK tidak lagi memanggil Pak Rohidin karena kasus Benur ini.

Mendapat sindiran tersebut, Rohidin Mersyah langsung memberikan klarifikasi terkait kasus Benur tersebut. Kapasitasnya, cuma dimintai keterangan pihak KPK sebagai Gubernur Bengkulu waktu itu.

BACA JUGA:Kandidat Pilgub Bengkulu 3 Kali Debat, Ini Temanya

BACA JUGA:Debat Kandidat Diminta Menggeliatkan Ekonomi Masyarakat di Daerah

"Karena kasus tersebut melibatkan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Hanya sekali KPK meminta keterangan saya, begitu pula Pak Gusril Pausi yang waktu itu mejabat Bupati Kaur," terang Rohidin.

Dibagian akhir sesi tersebut, Rohidin juga sempat melayangkan sindiran terhadap Helmi Hasan yang tidak memenuhi panggilan ataupun undangan dari Bawaslu terkait laporan masyarakat.

“Kalau dipanggil, tentunya kita harus datang. Ketika diundang, seyogyanya kita hadir. Jangan seperti Pak Helmi, saat dipanggil Bawaslu malah tidak datang," tutup Rohidin. (tux)