Sengketa Lahan Belakang Kantor Pos Arga Makmur, PN Lakukan Konstatering

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Rabu , 13 Nov 2024 - 21:03

Sengketa Lahan Belakang Kantor Pos Arga Makmur, PN Lakukan Konstatering-Radar Utara/Abdurrahman Wachid-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pengadilan Negeri (PN) Arga Makmur Bengkulu Utara melakukan Konstatering atas sengketa lahan antar masyarakat yang berada di area belakang Kantor Pos Arga Makmur pada hari Rabu, 13 November 2024.

Panitera PN Arga Makmur Bengkulu Utara, Waryono mengungkapkan bahwa pada agenda Konstatering yang dilakukan, pihaknya mengundang dari para pihak, baik pihak penggugat dan tergugat.

"Pada hari ini kami, dari pihak Pengadilan Negeri Arga Makmur Bengkulu Utara kembali melakukan Konstatering atas sengketa lahan masyarakat," ujar Panitera Waryono.

Penggugat atas nama Buangga Situmorang yang dikuasakan oleh ahli warisnya yakni Kristiatmo turut hadir dalam agenda tersebut.

Sementara itu, pihak tergugat atas nama alm Daud, drs marudin, O sinaga, silalahi, misdar, matci, juga tampak berada di lokasi tanah yang ia yakini itu adalah milik mereka.

Dibuktikan dengan sertifikat tanah milik mereka masing-masing.

Diperkirakan luasan tanah keseluruhan berjumlah lebih dari 7.000 meter.

Dalam agenda tersebut, pihak PN Arga Makmur Bengkulu Utara meminta kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara untuk melakukan pengukuran tanah yang sedang disengketakan.

Namun berdasarkan pantauan Radar Utara di lapangan, pihak tergugat enggan menerima cara pengukuran yang akan dilakukan oleh BPN Kabupaten Bengkulu Utara.

Kemelut perselisihan antara pihak BPN dengan para tergugat terjadi hampir tiga jam lamanya.

sengketa lahan belakang kantor pos arga makmur, pn lakukan konstatering                            radarutara.bacakoran.co - pengadilan negeri (pn) arga makmur bengkulu utara melakukan konstatering atas sengketa lahan antar masyarakat yang berada di area belakang kantor pos arga makmur pada hari rabu, 13 november 2024.
panitera pn arga makmur bengkulu utara, waryono mengungkapkan bahwa pada agenda konstatering yang dilakukan, pihaknya mengundang dari para pihak, baik pihak penggugat dan tergugat. 
"pada hari ini kami, dari pihak pengadilan negeri arga makmur bengkulu utara kembali melakukan konstatering atas sengketa lahan masyarakat," ujar panitera waryono. 
penggugat atas nama buangga situmorang yang dikuasakan oleh ahli warisnya yakni kristiatmo turut hadir dalam agenda tersebut.
baca juga:mukomuko butuh bpsk selesaikan sengketa konsumen
baca juga: mediasi sengketa batas bu dan lebong kembali diagendakan
sementara itu, pihak tergugat atas nama alm daud, drs marudin, o sinaga, silalahi, misdar, matci, juga tampak berada di lokasi tanah yang ia yakini itu adalah milik mereka. 
dibuktikan dengan sertifikat tanah milik mereka masing-masing. 
diperkirakan luasan tanah keseluruhan berjumlah lebih dari 7.000 meter. 
dalam agenda tersebut, pihak pn arga makmur bengkulu utara meminta kepada badan pertanahan nasional kabupaten bengkulu utara untuk melakukan pengukuran tanah yang sedang disengketakan. 
baca juga:mukomuko butuh bpsk selesaikan sengketa konsumen
baca juga: mediasi sengketa batas bu dan lebong kembali diagendakan
namun berdasarkan pantauan radar utara di lapangan, pihak tergugat enggan menerima cara pengukuran yang akan dilakukan oleh bpn kabupaten bengkulu utara.
kemelut perselisihan antara pihak bpn dengan para tergugat terjadi hampir tiga jam lamanya. 
alhasil, pihak bpn bengkulu utara tidak melanjutkan pengukuran dan pergi meninggalkan lokasi.
setelah itu, pihak pn kembali melakukan konstatering tanpa melibatkan bpn. 
baca juga:mukomuko butuh bpsk selesaikan sengketa konsumen
baca juga: mediasi sengketa batas bu dan lebong kembali diagendakan
hanya melakukan pencocokan dokumen sertifikat yang dimiliki oleh pihak penggugat dan tergugat dengan keadaan di lapangan.
kemudian setelah pencocokan usai, pihak pn akan kembali mencatat dan mempertimbangkan hasil dari konstatering sebagai dasar putusan kasus tersebut. 
ia juga membeberkan bahwa kasus sengketa lahan yang sedang dilakukan konstatering pada saat ini, sebelumnya pada tahun 2011 lalu telah dilakukan konstatering. 
namun, pada saat itu ada perlawanan dari para tergugat, sehingga kali ini pihak pn kembali melakukan proses yang seharusnya dilakukan olehnya.
baca juga:mukomuko butuh bpsk selesaikan sengketa konsumen
baca juga: mediasi sengketa batas bu dan lebong kembali diagendakan
"kasus ini sudah lama, gugatan ini sudah sejak tahun 2007 lalu, kemudian di tahun 2011, pn sudah melakukan konstatering, " beber panitera.
untuk diketahui, konstatering adalah tahapan penting untuk hakim untuk menentukan fakta hukum suatu perkara. 
sehingga konstatering ini dapat menjadi pintu awal bagi hakim dalam penegakan keadilan. 
konstatering ini harus dilakukan sebelum melakukan sita eksekusi dan pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 14 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan