Ingat, Pemutihan Pajak Tinggal 24 Hari Lagi

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 05 Nov 2024 - 21:20

Ingat, Pemutihan Pajak Tinggal 24 Hari Lagi -Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pemutihan pajak yang digulirkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, tinggal 24 hari lagi.

Program yang memberikan keringanan, lantaran adanya penghapusan denda keterlambatan dan lain-lain itu bakal digulirkan hingga 30 November 2024.

Plt Kepala UPT PPD Kabupaten Bengkulu Utara, Marsudi Hadi, S.I.Kom, MAP, tak menampik soal ini. Dia menyampaikan, program pemutihan pajak yang kini masih berlaku di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, hendaknya dimanfaatkan secara bijak para wajib pajak yang belum membayarkan pajak kendaraannya.

"Kita belum tahu, kelanjutan program ini kedepan. Secara jadwal, pemutihan akan dilaksanakan sampai akhir bulan November ini," terang Marsudi, via seluler, Selasa, 5 November 2024.

Objek Keringanan Pajak Selama Pemutihan

Direktif Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sejak Februari lalu ini programnya meliputi pembebasan bea balik nama, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor, bebas denda administratif dan denda SWDKLLJ.

Selanjutnya Pembebasan Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat atau Lebih Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu meliputi Pembebasan pokok tunggakan dan denda PKB diberikan atas kendaraan yang telah teridentifikasi/terdaftar pada Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

Pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan pokok tunggakan PKB untuk kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih, sedangkan untuk pokok PKB tahun berjalan tetap dikenakan.

Lebih teknis lagi, terus Marsudi, pembebasan bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya (BBNKDB II) terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat, sanksi administrasi BBNKB berupa denda BBNKB II dan BBNKB Ubah Bentuk, diberikan untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih yang melakukan pendaftaran ganti nama kepemilikan atau balik nama termasuk kendaraan bermotor mutasi masuk.

"Pembebasan pokok BBNKB II, denda BBNKB II dan BBNKB Ubah Bentuk diberikan sebesar 100X (seratus persen)," jelasnya.

Data sebelumnya, penghapusan denda pajak kendaraan dan bea balik nama di Kabupaten Bengkulu Utara, tercatat sudah diikuti oleh 1.679 unit kendaraan roda 4.

ingat, pemutihan pajak tinggal 24 hari lagi                             radarutara.bacakoran.co - pemutihan pajak yang digulirkan gubernur bengkulu rohidin mersyah, tinggal 24 hari lagi. 
program yang memberikan keringanan, lantaran adanya penghapusan denda keterlambatan dan lain-lain itu bakal digulirkan hingga 30 november 2024. 
plt kepala upt ppd kabupaten bengkulu utara, marsudi hadi, s.i.kom, map, tak menampik soal ini. dia menyampaikan, program pemutihan pajak yang kini masih berlaku di seluruh wilayah provinsi bengkulu, hendaknya dimanfaatkan secara bijak para wajib pajak yang belum membayarkan pajak kendaraannya. 
"kita belum tahu, kelanjutan program ini kedepan. secara jadwal, pemutihan akan dilaksanakan sampai akhir bulan november ini," terang marsudi, via seluler, selasa, 5 november 2024. 
baca juga:1.679 unit mobil bayar pajak lewat pemutihan 
baca juga:4.000 kendaraan ditargetkan manfaatkan program pemutihan pajak
objek keringanan pajak selama pemutihan
direktif gubernur bengkulu rohidin mersyah sejak februari lalu ini programnya meliputi pembebasan bea balik nama, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor, bebas denda administratif dan denda swdkllj.
selanjutnya pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (pkb) terhadap kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih dalam wilayah provinsi bengkulu meliputi pembebasan pokok tunggakan dan denda pkb diberikan atas kendaraan yang telah teridentifikasi/terdaftar pada kantor satuan administrasi manunggal satu atap (samsat) dalam wilayah provinsi bengkulu. 
pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan pokok tunggakan pkb untuk kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih, sedangkan untuk pokok pkb tahun berjalan tetap dikenakan. 
baca juga:ada pemutihan pajak, mungkin mau beli mobil sejuta umat? harganya beragam 
baca juga:pemutihan pajak kendaraan bermotor 2024, samsat desa siapkan pelayanan terbaik
lebih teknis lagi, terus marsudi, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya (bbnkdb ii) terhadap kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, sanksi administrasi bbnkb berupa denda bbnkb ii dan bbnkb ubah bentuk, diberikan untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih yang melakukan pendaftaran ganti nama kepemilikan atau balik nama termasuk kendaraan bermotor mutasi masuk. 
"pembebasan pokok bbnkb ii, denda bbnkb ii dan bbnkb ubah bentuk diberikan sebesar 100x (seratus persen)," jelasnya.
  data sebelumnya, penghapusan denda pajak kendaraan dan bea balik nama di kabupaten bengkulu utara, tercatat sudah diikuti oleh 1.679 unit kendaraan roda 4. 
catatan realisasi pembayaran pajak selama pemutihan 2023, klaster kendaraan roda empat di daerah, khusus jumlah truk mencapai ribuan unit.
baca juga:ini peluang duit dari efek domino pemutihan pajak program gubernur rohidin mersyah
baca juga:tahun ini, program pemutihan pkb kembali digulirkan
diketahui, bengkulu utara sendiri merupakan salah satu basis aktivitas jumlah kendaraan angkutan, lantaran banyaknya areal tambang hingga perkebunan perusahaan maupun perorangan. 
warta sebelumnya mencatat, realisasi pajak selama program pemutihan pajak kendaraan yang masih berjalan hingga akhir november tahun 2024, realisasinya sudah di angka rp 4.898.861.000. 
"realisasi tersebut, terdiri dalam r2 : 6.540 unit dan r4 1.679 unit. jadi, total ada 8.219 unit kendaraan di daerah ini yang mengikuti program pemutihan," marsudi menjabarkan, torehan pajak periode hingga 23 september 2024. 
jumlah kendaraan objek pajak
baca juga:gubernur kembali gulirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor
baca juga: urgensi lanjutan pemutihan pajak vs ribuan kendaraan nunggak pajak
untuk diketahui, jumlah unit kendaraan di provinsi bengkulu sendiri mencapai 1.256.144 unit. jumlah tersebut, termasuk kendaraan dinas alias pelat merah. 
base data jumlah kendaraan khusus di kabupaten bengkulu utara saja, terangnya lagi, mencapai 192.378 unit. tapi marsudi, tak menggamblang detil rinciannya seperti kendaraan roda 2, roda 4 dengan ragam jenisnya mulai dari jenis pick up, minibus, truk bahkan tronton. 
pantauan ru, seperti di ruas lubuk durian-kerkap, kerap ditemui armada-armada bongsor pengangkut muatan dengan tonase tinggi. 
khusus jenis truk saja, diperkirakan jumlahnya mencapai 1.200-an unit lebih ada di daerah ini. belum lagi, keberadaan angkutan gede yang menggunakan nomor polisi luar daerah, disinyalir menjadi jejak nakal pengusaha alih-alih menghindari pajak daerah. 
baca juga:1.679 unit mobil bayar pajak lewat pemutihan 
baca juga:4.000 kendaraan ditargetkan manfaatkan program pemutihan pajak
"dari realisasi pajak sebesar rp 4.898.861.000. nominal pembebasan pajak di masyarakat mencapai rp 3.156.966.500," bebernya. 
itu artinya, semestinya ketika pembayaran pajak tidak dalam program pemutihan, maka angka potensi pajak kendaraan dari daerah ini saja bisa mencapai rp 8 miliar lebih. 
data komparatif lainnya hasil himpun radar utara, kantor uptd pengelolaan pendapatan daerah bersama pada penghujung tahun 2023, mendapati jumlah kendaraan tidak tertib pajak, terbagi dalam kendaraan plat merah sebanyak 360 unit, plat kuning 271 unit serta plat hitam : 45.824 unit.
meski begitu, melihat jumlah unit kendaraan yang tahun sebelumnya belum membayar pajak sampai dengan berakhirnya pemutihan pajak 2022. setidaknya 42.267 unit kendaraan pajaknya mati pada 2023. 
baca juga:ada pemutihan pajak, mungkin mau beli mobil sejuta umat? harganya beragam 
baca juga:pemutihan pajak kendaraan bermotor 2024, samsat desa siapkan pelayanan terbaik
dasar hukum registrasi kendaraan
persyaratan dalam proses registrasi dan identifikasi tetap berlaku sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. 
setiap uptd ppd kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan khusus program pemberian pembebasan yang terhimpun setiap awal bulan kepada kepala badan pengelolaan keuangan daerah provinsi bengkulu untuk diteruskan kepada gubernur bengkulu sebagai laporan. 
"untuk tertib pelaksanaan pemberian pelayanan dan juga untuk mengetahui lebih rinci jumlah kendaraan bermotor yang diberikan pembebasan pada program ini, wajib diberikan tanda khusus pada berkas penyelesaian kendaraan bermotor masing-masing dengan cap khusus," tegas aturan teknis itu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 6 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan