Pengusutan Polres Bengkulu Utara, Masuk Radar Prabowo

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 03 Nov 2024 - 20:52

Skandal DD Talang Renah di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, masuk catatan ungkap kasus penegakan hukum dalam 10 hari pertama Prabowo-Gibran Sektor Pemberantasan Korupsi. -ARSIP Surat Kabar Radar Utara-

13. Menjamin Rumah Murah dan Sanitasi Untuk Masyarakat

14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi, Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

15. Program Lanjutan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja Untuk Mewujudkan Keadilan Ekonomi

16. Menjaga Kerukunan Umat Beragama, Kebebasan Beribadah dan Perawatan Rumah Ibadah

17. Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Budaya, Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Prestasi Olahraga

Catatan : Diolah dari Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

pengusutan polres bengkulu utara, masuk radar prabowo                                                        radarutara.bacakoran.co - ungkap kasus jajaran polri, yang menempatkan bapak dan anak selaku kades dan sekdes sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana desa oleh polres bengkulu utara (bu) polda bengkulu, masuk dalam rilis torehan kerja 10 hari rezim prabowo subianto. 
diketahui, baru-baru ini viral catatan 28 koruptor yang telah ditangkap bersamaan dengan 10 hari kerja prabowo-gibran, sejak dilantik di gedung nusantara, kompleks parlemen senayan pada 20 oktober 2024. 
barusan kasus dugaan korupsi yang diungkap jajaran penegak hukum dan menyebabkan timbulnya kerugian negara yang mencapai rp 3,1 triliun dengan menjerat 28 koruptor, masuk diantara kasus mencolok di indonesia itu adalah kasus dugaan korupsi di desa talang renah kecamatan air besi kecamatan arma jaya kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu. 
satreskrim via unit tipikor polres bengkulu utara menggawangi ungkap kasus bancakan dana desa yang menyebabkan negara merugi hingga ratusan juta. 
baca juga:kpk resmikan tempat uji kompetensi antikorupsi di bank btn
baca juga:monarki kekuasaan di desa alarm kepak sayap-sayap korupsi 
bukan cuma praktik bancakan dana desa yang terjadi lewat program fiktif, mark up hingga proyek yang sengaja tak disudahi. 
dua tersangka yang dicokok polisi dengan statusnya yakni kades dan sekdes yakni inisial sa dan gw tersebut, merupakan bapak dan anak. 
korps bhayangkara pun mengungkap tabir telah terjadinya praktik gejala "politik monarki" di lingkungan desa saat di tanah air. 
selain sudah terungkap sebelumnya oleh korps adhyaksa : kejaksaan, bahwasannya kepak sayap aktor-aktor korupsi dana desa yang kian saja meluas. tidak melulu kades, tapi sudah meluas hingga ke pengelola bumdes lewat program penyertaan modal. 
baca juga:lokus korupsi meluas, radar inspektorat perlu digeber
baca juga:auditor kejati bengkulu panggil belasan saksi perkara korupsi dana btt
kapolres bengkulu utara ajun komisaris besar polisi, lambe patabang birana, sik, mh melalui kasat reskrim, iptu rizky dwi cahyo, mengatakan nyaris seluruh kegiatan anggaran dilaksanakan oleh kades melalui sekdes yang notabene bapak dan anak. 
"setelah dana desa dicairkan, uang dipegang seluruhnya oleh kades, bukan kaur keuangan atau bendahara," ungkap polisi, usai penahanan 2 tersangka pada minggu, 25 oktober 2024.
fakta-fakta penyidikan polisi selain mendapati bapak dan anak itu masing-masing menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi rp 30 juta dan rp 10 juta
penyidikan turut mendapati, beberapa kelakuan yang membuat geleng kepala. selain memantik tanya tentang bagaimana seputar pelaksanaan pengawasan di desa juga mengundang tanya.
baca juga:korupsi bumdes bisa seret tersangka lain? begini kata jaksa
baca juga:breaking news : mantan kades tersangka dugaan korupsi kasus bumdes gardu
pengusutan yang dilakukan polisi terhadap penyelenggaraan dana desa tahun anggaran (ta) 2023 mendapati temuan banyaknya kegiatan yang tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban atau spj. 
ditemukan juga kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) namun uangnya tidak ada di rekening kas desa seperti : honor tim rencana program jangka menengah desa (rpjmdes) yang tidak dilaksanakan (fiktif), pengadaan alat peraga edukatif atau ape pada kegiatan dukungan penyelenggaraan paud (fiktif).
ada juga pembelian timbangan dewasa, timbangan anak, pita meter, stadiometer yang tidak dilaksanakan (fiktif), pembelian susu kalsium dan atk yang tidak dilaksanakan yang tidak dilaksanakan (fiktif), biaya operasional langganan wifi tidak dibayarkan kepada penyedia, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) ta 2023 tak berada di rkudes. 
praktik rasuah yang begitu kasarnya juga kentara kegiatan proyek pembangunan jembatan yang hingga dilakukan pengusutan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat. 
baca juga:skandal korupsi eks pnpm vonis, ada terdakwa bisa meringkuk 6 tahun di penjara 
baca juga:dugaan korupsi pnpm, eks ketua dan bendahara dituntut berbeda
dari kegiatan dengan pagu anggaran rp 402.804.500,- dilaksanakan secara borongan dengan nilai rp 220.000.000,- oleh penyedia inisial uj sesuai surat perjanjian nomor : 0110/sp/ab/viii/2023 tanggal 24 agustus 2023.
konon, dijelaskan polisi, kades menunjuk langsung aj sebagai penyedia yang sama sekali tidak melibatkan tim pelaksana kegiatan atau tpk.
persoalan kian membuncah lagi, setelah penyidik polisi bersama dengan ahli teknik ir.jawoto, mt, yang melakukan cek fisik, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yang kemudian dikalkulasikan angka kerugian negara ditaksir mencapai rp 221.611.800.
"kades dan sekdes telah mengelola sendiri dana desa ta 2023 dan tidak ada melibatkan kaur keuangan (bendahara desa)," ungkap kasat.
baca juga:perkara korupsi gedung pa, jaksa tunggu hasil audit kerugian negara
baca juga:kejari mukomuko buru penikmat uang korupsi rsud
apa saja 17 program prioritas prabowo-gibran?
1. swasembada pangan, energi dan air 
2. penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. reformasi politik, hukum dan birokrasi 
4. pencegahan dan pemberantasan korupsi 
5. pemberantasan kemiskinan 
6.  pencegahan pemberantasan narkotika 
baca juga:kpk resmikan tempat uji kompetensi antikorupsi di bank btn
baca juga:monarki kekuasaan di desa alarm kepak sayap-sayap korupsi 
7. jaminan pelayanan kesehatan dengan peningkatan bpjs kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat 
8. pemeliharaan hubungan internasional dan peningkatan pertahanan dan keamanan negara
9. peningkatan pendidikan, sains, teknologi dan digitalisasi 
10. penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas
11. menjamin pelestarian lingkungan hidup 
12. ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani 
baca juga:korupsi bumdes bisa seret tersangka lain? begini kata jaksa
baca juga:breaking news : mantan kades tersangka dugaan korupsi kasus bumdes gardu
13. menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat
14. melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan usaha mikro kecil menengah (umkm) dan pembangunan ibu kota nusantara (ikn)
15. program lanjutan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (sda) dan maritim untuk membuka lapangan kerja untuk mewujudkan keadilan ekonomi
16. menjaga kerukunan umat beragama, kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah
17. pelestarian kesenian dan kebudayaan budaya, meningkatkan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga
catatan : diolah dari visi misi presiden dan wakil presiden, prabowo subianto dan gibran rakabuming raka

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 4 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan