Dari Otsus hingga RIPPP: IPM Papua Naik

kebijakan pemekaran wilayah di Papua juga menjadi strategi utama dalam mempercepat pembangunan. Pemekaran ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. -ANTARA FOTO/ Gusti Tanati-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pembangunan dengan pendekatan Indonesiasentris sebagai konsep pembangunan merata di seluruh Indonesia yang dilancarkan Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin makin menunjukkan hasil nyata. Untuk wilayah Indonesia bagian timur, terutama Papua, kini menampakkan perubahan yang signifikan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua mencapai 63,01 (2023 , meningkat 1,37% dibandingkan tahun sebelumnya 62,16.

Lebih detail lagi, catatan Bappenas menunjukkan peningkatan sebesar 12,02% selama 10 tahun terakhir dari 56.25 (2013). 

Kenaikan itu memberikan harapan baru bagi masyarakat dan pemerintah, yang terus berupaya meningkatkan kualitas hidup di provinsi paling timur Indonesia tersebut.

BACA JUGA:Pekal dan Lembak Belum Clear, Wacana Curup Jadi Daerah Otonomi Baru Digulirkan

BACA JUGA:Mengangkat Pamor Kopi Papua

Hal itulah yang tecermin dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema “10 Tahun Membangun Papua dengan Pendekatan Indonesia-Sentris”, di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Motor Penggerak 

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, pada diskusi FMB9 itu menyebutkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir Papua mengalami percepatan pembangunan berkat kebijakan strategis dan peningkatan investasi lokal.

Salah satu elemen penting dalam percepatan pembangunan tersebut adalah program Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diperkenalkan sejak 2022.

RIPPP yang dilaksanakan melalui rencana aksi lima tahunan itu menjadi landasan utama dalam membangun Papua yang sehat, cerdas, dan produktif dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan secara inklusif.

BACA JUGA:Pekal dan Lembak Belum Clear, Wacana Curup Jadi Daerah Otonomi Baru Digulirkan

BACA JUGA:Mengangkat Pamor Kopi Papua

"Rencana pembangunan di Papua kami rancang dalam beberapa tahap aksi yang lebih rinci dan terukur. Kami menyusun rencana aksi lima tahunan, salah satunya untuk periode 2025--2029 yang akan lebih detail dari rencana induk," kata Tri dalam siaran pers, Senin (14/10/2024). 

Selain RIPPP, investasi lokal juga memainkan peran penting. Menurut Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro BKPM Imam Soejoedi, pertumbuhan ekonomi Papua didorong oleh peningkatan investasi di sektor-sektor seperti industri, pertanian, dan infrastruktur.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan