Dari Otsus hingga RIPPP: IPM Papua Naik

kebijakan pemekaran wilayah di Papua juga menjadi strategi utama dalam mempercepat pembangunan. Pemekaran ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. -ANTARA FOTO/ Gusti Tanati-

Hal ini menciptakan lapangan kerja baru, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Imam menyoroti perubahan signifikan dalam distribusi investasi, di mana lebih dari 52% investasi kini berada di luar Pulau Jawa, termasuk Papua, yang menarik investor berkat potensi sumber daya alamnya dan infrastruktur yang semakin baik.

BACA JUGA:Pekal dan Lembak Belum Clear, Wacana Curup Jadi Daerah Otonomi Baru Digulirkan

BACA JUGA:Mengangkat Pamor Kopi Papua

"Di awal pemerintahan, fokus kita adalah mempermudah perizinan dan menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Hasilnya, investasi di Papua terus tumbuh pesat," ujar Imam yang juga menjadi salah satu narasumber pada FMB9 tersebut. 

Pembicara lainnya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menilai, kebijakan pemekaran wilayah di Papua juga menjadi strategi utama dalam mempercepat pembangunan.

Pemekaran ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Menyatakan pemekaran membantu mengatasi tantangan geografis Papua, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau.

BACA JUGA:Pekal dan Lembak Belum Clear, Wacana Curup Jadi Daerah Otonomi Baru Digulirkan

BACA JUGA:Mengangkat Pamor Kopi Papua

"Papua memiliki tantangan geografis yang sangat besar, dengan banyak wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Dengan pemekaran, pusat pemerintahan dan pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat, sehingga memudahkan akses terhadap berbagai layanan, mulai dari kesehatan hingga pendidikan," katanya. 

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru pun terbentuk, mendorong masuknya investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

IPM Papua 

Berbagai perkembangan selama satu dekade tersebut menyebabkan IPM Papua naik mencapai 12,02% selama 1 dekade terakhir. Hal itu terlihat dari catatan Bappenas, berawal dari 56,25 (2013), menjadi 60.84 (2019), dan 63,01 (2023).  

sumber:  1sumber: Highlight Pembangunan Wilayah Papua, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Oktober 2024

BACA JUGA:Pekal dan Lembak Belum Clear, Wacana Curup Jadi Daerah Otonomi Baru Digulirkan

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan