Job Eselon Utama di Daerah Bertambah?
Sekda BU, H Fitriansyah, S.STP, MM -Radar Utara/Benny Siswanto-
"Makanya jajaran OPD juga diminta untuk terus mengikuti perkembangan informasi dari pusat," terangnya.
Tak hanya itu saja, kalau sebelumnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memiliki utas hierarki yang satu jujugan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian.
BACA JUGA:Pejabat Eselon Kerjasama dengan Oknum LSM Peras Kades
BACA JUGA:Hari Ini, 5 Job Eselon Strategis di Pemda Bengkulu Utara Kosong
Namun dengan tatanan kabinet Prabowo, kini lahir 2 nomenklatur kementerian "baru" yakni Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi.
"Dan pasti masih ada dinamika regulasi dan administrasi lainnya dari pusat. Pastinya kita di daerah, dalam posisi pelaksana kebijakan, linier dengan pusat," ungkapnya.
Selain itu, terus Sekda, formasi OPD di kabupaten juga tidak lepas dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki. Bisa jadi kebijakan administratif dan kewenangan terjadi pada tatanan pemerintahan yang kini tengah diramu oleh Presiden terpilih.
“Jadi elemen yang mempengaruhi komposan OPD memang beragam. Kita wait and see aja dulu,” jelasnya.
BACA JUGA:Angka Job Eselon Kosong Bengkulu Utara Terus Bertambah
BACA JUGA:Sejumlah Pejabat Eselon Wajah Baru, Ada Mutasi Susulan?
Kabinet Merah Putih besutan Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik dalam dan luar negeri. Pasalnya, kabinet yang diprediksi bisa menimbulkan tambahan beban anggaran hingga 1,9 triliun selama 5 tahun kedepan.
Beban anggaran tersebut, belum dihitung dengan potensi beban belanja barang yang timbul, seperti pembangunan fasilitas kantor dan gedung, sekaligus kabinet paling gemuk sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia.
Sejarah mencatat, kabinet perdana Indonesia adalah Kabinet Dwikora I pada tahun 1964 hingga 1966.
Berikut Kementerian, Kepala Lembaga, Kepala Badan dan Pejabat Setingkat Menteri Kabinet Merah Putih
- Tag
- Share
-
-
