Paripurna Keputusan : 2/3 Kehadiran Fisik?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 15 Oct 2024 - 21:44

Ketua Sementara DPRD Bengkulu Utara, Hermedi Rian-istimewa-

Perbaikan-perbaikan masih terus dilakukan, kata Efendi, untuk memaksimalkan performa dewan secara kelembagaan nantinya.

"Kini masih terus berproses. Ditelaah dari sisi regulasi, disonding juga dari hasil kerja-kerja studi komparatif yang telah dilakukan," jelasnya lagi.

Senada, Ketua Sementara, Hermedi Rian, membenarkan soal proses rancang bangun tatib yang kini tengah dilakukan oleh panja tatib.

Dia menyampaikan, berdasarkan hasil telaah sampai dengan studi komparatif yang telah dilakukan. Tatib juga masih akan dikonsultasikan kembali dengan ahli seperti Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bengkulu.

"Masih dalam proses dek. Akan kembali dilakukan kajian mendalam juga dengan ahli," sebutnya.

Tatib, terus politisi PDIP ini, nantinya akan menjadi pijakan sikap kerja baik teknis dan administratif, sehingga diperlukan pengkajian komprehensif dalam membidaninya.

"Karena ini (tatib) nanti akan menjadi aturan, sehingga perlu ditelaah secara seksama," tandasnya.

Selain tata tertib DPRD yang kini tengah menjadi objek kerja yang dimotori panja tatib. Legislatif juga masih akan menggarap kamar-kamar kerja lewat Alat Kelengkapan Dewan atau AKD.

Alat kerja ini meliputi komisi yang pastinya akan dilalui dengan musyawarah lintas fraksi, lantaran akan menunjuk siapa-siapa yang akan menempati ketua-ketua pada 3 komisi yang ada.

Masih juga akan membentuk alat kerja seperti Badan Kehormatan atau BK sampai dengan penunjukan siapa yang paling dipercaya mengampu posisi Ketua Bapemperda yang pada periodisasi lalu ditempati Tommy Sitompul, S.Sos, full selama 5 tahun tak tergantikan.

paripurna keputusan : 2/3 kehadiran fisik?                            radarutara.bacakoran.co - panitia kerja (panja) tata tertib (tatib) dprd bengkulu utara, kini masih dalam perumusan aturan main penyelenggaraan fungsi-fungsi di lembaga politik itu. 
pantauan ru, motor kerja bentukan dewan yang menunjuk efendi sp sebagai ketuanya, sudah menapaki fase-fase akhir lantaran belum rampung sempurna, sehingga masih harus dicermati secara mendalam.
aturan main dewan ini sebenarnya telah dilakukan sejak zaman tommy sitompul, s.sos saat mengampu fungsi di badan pembentukan perda (bapemperda) dprd periode 2019-2024 lalu. 
saat itu, pembenahan di sektor aturan main bagi dewan yang fokus pada memenej tingkat kehadiran, nampaknya belum rampung sepenuhnya. 
baca juga:sidang paripurna dprd bengkulu utara, agustanto ketua pansus kode etik, ependi ketua pansus tatib
baca juga:rapat paripurna revisi uu pilkada batal, sekjen gerindra : dpr lembaga wakil rakyat, harus mendengar aspirasi
revisi tatib saat itu, fokus pada pemaknaan hadir sehingga dipandang sebagai kuorum adalah kehadiran fisik alias on sit. bukan kehadiran berdasarkan tandatangan. 
ketua panja tatib, efendi sp, saat dikonfirmasi ru, mengatakan tatib menjadi salah satu aturan baku dalam penyelenggaraan kerja-kerja di legislatif kedepannya. 
proses yang kini tengah dibidani lewat panja yang telah dibentuk, terus efendi, tetap merujuk pada regulasi-regulasi baku yang telah diterbitkan pemerintah sebagai pijakan aturan. 
tarik ulur, rancangan tatib yang masih belum rampung tersebut, adalah masih menyoal pemaknaan atau interpretasi hadir yang menjadi syarat kuorum. 
baca juga:dewan bu sahkan raperda apbd - p bengkulu utara 2024 melalui sidang paripurna kata akhir fraksi
baca juga:estafet, usai paripurna penyampaian nota pengantar apbd perubahan, dewan bu lanjutkan paripurna pandangan umum
"untuk sementara, kalau paripurna biasa 50%+1. tapi kalau paripurna pengambilan keputusan 2/3 kehadiran fisik.
karena belum disahkan di paripurna internal dewan," jelas efendi yang kini menjadi politisi pks, saat dikonfirmasi ru, senin, 14 oktober 2024 sore. 
perbaikan-perbaikan masih terus dilakukan, kata efendi, untuk memaksimalkan performa dewan secara kelembagaan nantinya. 
"kini masih terus berproses. ditelaah dari sisi regulasi, disonding juga dari hasil kerja-kerja studi komparatif yang telah dilakukan," jelasnya lagi. 
baca juga:sidang paripurna dprd bengkulu utara, bupati mian sampaikan nota pengantar raperda apbd perubahan 
baca juga:catatan akhir fraksi dalam sidang paripurna rpjpd, fraksi pan harapkan agar perda rpjpd jadi arah dan acuan
senada, ketua sementara, hermedi rian, membenarkan soal proses rancang bangun tatib yang kini tengah dilakukan oleh panja tatib. 
dia menyampaikan, berdasarkan hasil telaah sampai dengan studi komparatif yang telah dilakukan. tatib juga masih akan dikonsultasikan kembali dengan ahli seperti kantor wilayah (kanwil) kemenkumham provinsi bengkulu. 
"masih dalam proses dek. akan kembali dilakukan kajian mendalam juga dengan ahli," sebutnya. 
tatib, terus politisi pdip ini, nantinya akan menjadi pijakan sikap kerja baik teknis dan administratif, sehingga diperlukan pengkajian komprehensif dalam membidaninya. 
baca juga:dprd bu gelar sidang paripurna nota pengantar raperda apbd tahun 2023
baca juga:opd tinggalkan ruang sidang, paripurna dprd memanas
"karena ini (tatib) nanti akan menjadi aturan, sehingga perlu ditelaah secara seksama," tandasnya.   
selain tata tertib dprd yang kini tengah menjadi objek kerja yang dimotori panja tatib. legislatif juga masih akan menggarap kamar-kamar kerja lewat alat kelengkapan dewan atau akd. 
alat kerja ini meliputi komisi yang pastinya akan dilalui dengan musyawarah lintas fraksi, lantaran akan menunjuk siapa-siapa yang akan menempati ketua-ketua pada 3 komisi yang ada. 
masih juga akan membentuk alat kerja seperti badan kehormatan atau bk sampai dengan penunjukan siapa yang paling dipercaya mengampu posisi ketua bapemperda yang pada periodisasi lalu ditempati tommy sitompul, s.sos, full selama 5 tahun tak tergantikan. 
baca juga:dprd bu gelar sidang paripurna penyampian rekomendasi lkpj bupati bengkulu utara tahun 2023
baca juga:dua agenda paripurna telah digelar dprd mukomuko
beberapa nama sudah menyeruak yang digadang-gadang bakal menempati fungsi yang membutuhkan kecakapan, baik dalam bidang memimpin rapat sampai dengan mencermati regulasi-regulasi yang dinamis. 
pula akan menetapkan komposan badan anggaran dan badan musyawarah yang secara ex officio akan ditempati oleh unsur pimpinan. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 16 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan