Waspadai Fenomena Nominee Genjot Praktik Alih Fungsi Sawah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 12 Oct 2024 - 19:43

Waspadai Fenomena Nominee Genjot Praktik Alih Fungsi Sawah-Radar Utara/ Benny Siswanto-

Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Bengkulu Utara, Abdul Hadi melalui Sekretaris, Juwita Abadi, saat dibincangi soal praktik alih fungsi, tak menampik kondisi itu.

Menurut dia, dilematika muncul alih-alih menerapkan regulasi yang sudah mengatur, semisal soal pembangunan hunian oleh pemilik yang dihadapkan dengan kebutuhan keluarga.

"Semisal, hanya tanah itulah yang mereka punya. Kemudian diberikan kepada anak yang telah menikah. Jadi, dilemanya di sana. Padahal, secara aturan tidak boleh dialihfungsikan," ujarnya, mencerita.

Pastikan Ketat Pada Swasta

Sikap tegas, terus Juwita dipastikannya dilakukan pemerintah daerah pada sektor investasi. Dia menegaskan, dalam proses perizinan, pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi pada kawasan -kawasan strategis itu.

"Pemerintah daerah sangat konsen dengan LP2B ini. Dalam proses perizinan misalnya, kami tidak akan memberikan rekomendasi kalau aktifitas berada di kawasan strategis sesuai kewenangan kami," pungkasnya.

Sekadar mengulas, terbuka penggunaan kawasan yang telah masuk dalam LP2B, hanya dikhususkan pada pembangunan strategis nasional saja. Itu pun, dengan syarat dan ketentuan berlaku.

waspadai fenomena nominee genjot praktik alih fungsi sawah                            radarutara.bacakoran.co - alih fungsi lahan pertanian kedepan di daerah, kedepan memungkinkan dipengaruhi oleh praktik asing yang membeli lahan, kemudian menggunakan nama orang lokal. praktik semacam ini, dinamai dengan nominee. 
akal-akalan asing dalam menyokong praktik alih fungsi kemudian menggerus kawasan-kawasan strategis, seperti di sektor pangan, modusnya menggunakan nominee.
di tengah kemampuan membayar lahan dengan banderol di atas rata-rata. ditambah lagi dengan fakta pertanian belum berpihak sepenuhnya dengan petani sebagai pelaku utamanya serta dihadapkan dengan dilema kebutuhan dan kemiskinan, praktik nominee sangat mungkin terjadi dan mesti diantisipasi. 
aktifis sosial provinsi bengkulu, sony taurus, saat dibincangi soal ini, cukup terpantik pemikirannya dengan analisa-analisa liarnya.
baca juga:alih fungsi sawah, dipengaruhi buruknya distribusi air irigasi
baca juga:cegah alih fungsi lahan, pemkab usulkan pembangunan irigasi
persoalan sosial, kata dia, utamanya ekonomi petani, akan menjadi pemicu utama yang mesti dijadikan mitigasi serius oleh pemerintah kedepannya.
"praktik alih fungsi ini secara umum, dapat dipengaruhi kemiskinan hingga pertumbuhan penduduk. bukan tidak mungkin, asing memanfaatkan situasi ini," ungkapnya.
ungkapan presiden terpilih hasil pemilu 2024, prabowo subianto, yang memiliki ambisi mengulang nostalgia indah indonesia yang pernah swasembada beras, dipandang menjadi oase di tengah ironi puluhan tahun sudah kondisi itu menjadi sejarah.
faktanya, pasca runtuhnya rezim orde baru yang memotori gebrakan di sektor pangan utama ini, indonesia yang merupakan negara agraris, nyatanya tak mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. kran impor beras, masih menjadi solusi instan yang menurutnya rentan dengan kepentingan elit, bermain mata dengan para importir di luar sana. 
baca juga:keluhan irigasi jebol petani pasar sebelat, solusi alih fungsi jadi alternatif pahit
baca juga:alih fungsi lahan terus mengancam, tantawi: infrastruktur pertanian harus jadi fokus pemda
"kami memandang, komitmen pemerintah yang baru ini harus terjabar dalam proyeksi jangka pendek, sehingga upaya mencapai swasembada, dapat terus dievaluasi secara periodik," ujarnya.
direktif serius di sektor pangan, kata dia, menjadi tuntutan. bila perlu menjadi program strategis yang bersifat top-down, layaknya langkah yang dilakukan pemerintah seperti progam daerah otonomi khusus yang dilakukan di tanah papua. 
"pengan adalah persoalan strategis dan fundamental. kedepan, negara yang mandiri pangan, adalah bagian kekuatan politik dan pertahanan," ujarnya, menganalisa.
fenomena nominee terjadi di bali
dijumput dari saluran whatsapp resmi pdi perjuangan, salah satu kandidat pilkada di pulau dewata, wayan koster, menjadikan isu nominee ini sebagai rencana rancang bangun regulasi daerah.
baca juga:ini motor alih fungsi lahan pertanian yang sulit dihalau
baca juga:pemkab segera kendalikan alih fungsi lahan pertanian
paslon nomor urut 2 di pilkada 2024 yang berpasangan dengan giri praska itu menyampaikan, kedepan pihaknya bakal membangun perda terkait dengan praktik pinjam pakai warga negara indonesia (wni) oleh warga negara asing (wna) yang diduga kuat sudah terjadi. 
praktik nominee ini rawan terjadi pada kawasan-kawasan padat penduduk yang menjadi sentral ekonomi utama di bali yakni sebagai jujugan wisata, baik domestik hingga mancanegara. 
"itu (perda nominee,red) harus dilakukan, dibuatkan regulasi berkaitan dengan alih fungsi lahan yang dimiliki asing mengatasnamakan orang bali," kata wayan koster dikutip dari antara bali, sabtu, 12 oktober 2024. 
harga jual sawah mulai menggila
fenomena yang harus dicermati pada kawasan yang masuk dalam intervensi regulasi yakni pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b), adalah harga jual tanah yang mulai melejit. 
baca juga:dinas pertanian komitmen tangani alih fungsi lahan pertanian di mukomuko
baca juga:alih fungsi cagar budaya, edwar: harus dibuktikan kebenarannya
praktis, dengan harga yang terjadi menyebabkan kesulitan akses bagi masyarakat lokal, ketika akan membeli hamparan-hamparan sawah. 
konon, seperti di wilayah persawahan kemumu kecamatan arma jaya kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, perhektar sawahnya bisa menembus harga setengah miliar, bahkan lebih. 
tak pelak, petak-petak sawah yang kian menciut, lantaran pemilik induk telah membaginya kepada ahli waris, konon banyak yang telah menjadi milik orang dari luar provinsi bengkulu. minimal, luar kabupaten. 
pantauan media, kepemilikan oleh orang luar, walaupun statusnya adalah wni, lantaran munculnya harga beli sawah yang melonjak, kemudian menjadi patokan harga baru yang relatif sulit dijangkau masyarakat sekitar, meskipun ada beberapa. 
baca juga:alih fungsi situs cagar budaya jadi sorotan 
baca juga: jaksa soroti alih fungsi sawah di bengkulu utara
kepala dinas tanaman pangan holtikultura dan peternakan (dtphp) bengkulu utara, abdul hadi melalui sekretaris, juwita abadi, saat dibincangi soal praktik alih fungsi, tak menampik kondisi itu. 
menurut dia, dilematika muncul alih-alih menerapkan regulasi yang sudah mengatur, semisal soal pembangunan hunian oleh pemilik yang dihadapkan dengan kebutuhan keluarga. 
"semisal, hanya tanah itulah yang mereka punya. kemudian diberikan kepada anak yang telah menikah. jadi, dilemanya di sana. padahal, secara aturan tidak boleh dialihfungsikan," ujarnya, mencerita. 
pastikan ketat pada swasta 
sikap tegas, terus juwita dipastikannya dilakukan pemerintah daerah pada sektor investasi. dia menegaskan, dalam proses perizinan, pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi pada kawasan -kawasan strategis itu. 
baca juga:alih fungsi sawah, dipengaruhi buruknya distribusi air irigasi
baca juga:cegah alih fungsi lahan, pemkab usulkan pembangunan irigasi
"pemerintah daerah sangat konsen dengan lp2b ini. dalam proses perizinan misalnya, kami tidak akan memberikan rekomendasi kalau aktifitas berada di kawasan strategis sesuai kewenangan kami," pungkasnya. 
sekadar mengulas, terbuka penggunaan kawasan yang telah masuk dalam lp2b, hanya dikhususkan pada pembangunan strategis nasional saja. itu pun, dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 13 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan