Sisanya, hampir 9 miliar dikerjakan lewat penyedia.
Pengamat Kebijakan Publik, Salamun Haris, menilai pelantikan hasil lelang jabatan sudah mesti harus dilakukan pemerintah daerah secepat mungkin.
Bukan hanya persoalan nuansa politis yang suka tidak suka membayangi dalam setiap percaturan eselonering di tahun politik.
BACA JUGA:Innalillahi...Warga Kota Bengkulu Ini Tertipu Rp79 Juta Karena Kepincut Nissan Juke di Facebook
BACA JUGA:Jangan Sampai Terlambat ! Kenali Penyebab, Gejala Dan Cara Mengatasi Mata Katarak
Pria yang juga mantan Wakil Bupati ini yang secara fungsi memiliki tugas pengawasan pembangunan.
Menilai Pemda Bengkulu Utara harus fokus pada kualitas serapan anggaran tahun berjalan yang masih menggambarkan perlunya kerja-kerja strategis.
"Maka sebaiknya, satker-satker yang membopong anggaran tidak sedikit itu, dipimpin oleh seorang pejabat definitif," ungkapnya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Ratu Samban yang juga pengampu mata kuliah Kebijakan Publik itu, menyampaikan.
Kualitas serapan anggaran yang akan berimplikasi pada pembangunan dengan faktor ikutan seperti lahirnya lapangan kerja di daerah dan lainnya, harus mampu direpresentasikan daerah dalam kebijakan-kebijakannya.
BACA JUGA:Lakon Wayang, Bagong Bangun Desa Pariwisata
BACA JUGA:Benarkah Daun Jambu Biji Berkhasiat Untuk Obat Kuat Alami ! Simak Faktanya Berikut Ini
"Termasuk di sektor merit. Karena ini bukan sekadar menempatkan SDM pegawai negari hasil seleksi semata.
Tapi akan menjadi motor angka serapan anggaran di daerah yang berkejar dengan waktu," ujarnya.
Fokus percepatan serapan anggaran, sudah harus menjadi cermatan daerah yang saat ini sudah memasuki semester kedua tahun anggaran berjalan.
Begitu juga dengan keberadaan pejabat definitif, turut mempengaruhi kualitas serapan anggaran.