Bantu Naik Kelas
Oleh karena itu, afirmasi pemerintah untuk tetap peduli terhadap UMKM patut diapresiasi, termasuk dukungan pemberian kredit lunak, sehingga membantu sektor itu untuk naik kelas. Dari sisi pelaku UKM, mereka memandang program KUR jadi solusi yang efektif dalam meningkatkan akses keuangannya. Bahkan, KUR dinilai memiliki peran yang strategis dalam memberikan dukungan kepada sektor yang terdampak, terutama di tengah kondisi global yang tidak pasti selain mendongkrak daya tahan ekonomi dalam menghadapi tantangan eksternal.
Melalui KUR, pelaku tidak lagi kesulitan untuk mencari modal usaha. Keberadaan program ini juga mendukung penciptaan lapangan kerja, meningkatkan konsumsi domestik, dan merangsang pertumbuhan sektor riil.
BACA JUGA:Nilai Tindak Lanjut Tertinggi se-Bengkulu, Pemerintah Bengkulu Utara Raih WTP 7 Kali Berturut
BACA JUGA:Kementerian Investasi - Kemendagri Perpanjang Kerja Sama Akses Pemanfaatan Data Kependudukan
Namun, untuk memaksimalkan penggunaan dana KUR, pemerintah perlu melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan KUR, termasuk mengurangi tingginya non-performane loan (NPL)-nya atau kinerja kredit yang kurang lancar.
Menurut catatan PT Pefindo Biro Kredit (IdScore), portofolio kredit yang disubsidi pemerintah, termasuk segmen KUR mikro memiliki NPL yang terbilang tinggi. Dalam satu kajian yang pernah dilakukan perusahaan biro kredit itu pada sepanjang 2023 menyebutkan KUR Mikro memiliki tren dengan NPL yang terbilang tinggi sepanjang 2023.
Pefindo pun membuka hasil kajiannya. Hingga November 2023, pemerintah telah mengucurkan KUR mikro sebesar Rp246,72 triliun dengan NPL 6,01 persen. Menurut penilaian Pefindo, tingkat NPL relatif tinggi dibandingan portofolio kredit subsidi pemerintah yang lain. IdScore juga mencatat bahwa sektor yang paling banyak diguyur KUR Mikro adalah perdagangan eceran, seperti sektor makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini menyerap KUR Rp30 triliun.
Segmen selanjutnya adalah aktivitas jasa perorangan lainnya dan sektor perdagangan eceran khusus yang nilainya sekitar Rp20 triliun. Selain itu, di porsi sekitar Rp15 triliun ada sektor perkebunan buah kelapa sawit, sektor pertanian padi, dan sektor perdangangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya.
BACA JUGA:Surplus Neraca Perdagangan Topang Perekonomian
BACA JUGA:Menko Marves Tekankan Lima Aspek Penting Ini, Demi Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045
Terakhir, di kisaran Rp5--10 triliun ada sektor pembibitan dan budi daya sapi potong dan sektor perdagangan eceran khusus tekstil di toko. Namun, IdScore menekankan bahwa tren NPL bisa jadi merupakan hal wajar,
Namun, pertanyaannya apakah tingginya NPL di penyaluran dana KUR disebabkan debiturnya nakal? Menjawab pertanyaan itu tentu dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam. "Peningkatan signifikan portofolio kredit program pemerintah terjadi pada 2022, naik 305,3 persen atau setara Rp643,99 triliun. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 melalui stimulus fiskal," tulis IdScore.
Berdasarkan catatan IdScore, rata-rata penyaluran kredit yang subsidi pemerintah pada 2018 hanya Rp87,67 triliun, kemudian menjadi Rp117,76 triliun pada 2019, dan naik tipis ke Rp127,76 triliun pada 2020.
Kemudian pada 2021, KUR kembali naik tipis ke rata-rata Rp132,28 triliun karena perekonomian belum pulih betul dari pandemi Covid-19. Baru kemudian pada 2022 meloncat ke rata-rata Rp536,18 triliun, sampai akhirnya menjadi rata-rata Rp620,17 triliun pada 11 bulan periode 2023.
BACA JUGA:Kepak Garuda Segera Mengembang di IKN