BACA JUGA:Polres Mukomuko Buka Layanan SIM Keliling
Tim pemeriksa daerah (TPD), dibentuk bersamaan dengan rakor penyelenggaraan pemilu yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang turut dihadiri langsung Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Diketahui, TPD DKPP Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2023-2024 dari unsur KPU adalah Dodi Hendra Supiarso dan Bapak Emex Verzoni. Dari unsur Bawaslu, Faham Syah, S.Pd.I.M.Pd.I (Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu) dan Eko Sugianto, S.P.M.SI (Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu).
Dari sisi manajemen, menekan angka mobilisasi atau politisasi ASN hingga program pemerintah, Mendagri juga sudah memberlakukan aturan di sektor merit.
Mutasi pejabat di lingkungan daerah, terhitung sejak 21 April 2024, wajib mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negari atau Mendagri.
BACA JUGA: Gong Pilikada Ditabuh, Bawaslu Larang Paslon Gunakan Fasilitas Negara Untuk Kampanye
BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Bantu 100 Ribu Bibit Sawit Unggul Untuk Petani
Regulasi tersebut, berdasarkan Surat Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian.
Surat Mendagri Tito Karnavian itu, diteken 29 Maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh Indonesia.
Catatan RU, direktif pemerintah yang merujuk pada beleid yang ditegas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota itu, sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
Tapi, perkara konstitusi yang dimohonkan oleh Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S, Hapid, S.Hi., M.H., dan Muhamad Madroni pada 29 Maret 2022 itu, akhirnya dicabut.
BACA JUGA:Cara Menyimpan Kue Kering Lebaran Agar Tetap Awet dan Tidak Berjamur. Lakukan 5 Cara Ini...
BACA JUGA:Halal Bihalal Pererat Silaturahmi, Perkuat Ukuwah Islamiyah
Itu artinya, penerapan pasal-pasal yang menjadi payung hukum penyelenggaraan Pilkada 2024 tersebut berlaku.
Persis 2 tahun kemudian, tepatnya 29 Maret 2024, Mendagri menurunkan direktifnya. Kemudian melarang kepala daerah melalukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.
Dasarnya juga jelas, Tito mengutip Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada. Aturan tersebut, juga berlaku bagi kepala daerah yang berstatus penjabat.