"Karena kita di daerah ini kan sifatnya sebagai user, maka kita tunggu," jelasnya.
Untuk diketahui, lewat beleid yang diterbitkan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dan kemudian dibreakdown dengan aturan serumpun.
Diketahuim, besaran honor Panwascam tidak berbeda dalam proses elektoral 2024 ini. Baik Pemilu hingga Pilkada.
BACA JUGA:Silat, Cabor Unggulan Bengkulu Utara Untuk Boyong Puluhan Emas di Popda
BACA JUGA:Soal Program Replanting, Petugas Dikerahkan Cek Tanaman Sawit
Indeks honornya untuk Ketua sebesar Rp 2.200.000 perbulan. Sedangkan untuk anggota sebesar Rp 1.900.000 perbulannya.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang menjadi cermatan saat tahun politik. Bukan suatu keniscayaan, para abdi negara digerakkan.
Langkah itu untuk menjadi bagian lokomotif pemenangan yang dilakukan oleh elit-elit, mulai di daerah sampai dengan level pusat.
Ketua Bawaslu Bengkulu Utara (BU), Tri Suyanto,SE, menyampaikan soal netralitas ASN,TNI,Polri serta pejabat yang diatur soal larangan netralitas.
BACA JUGA:Bengkulu Ajak UNIB Terus Berperan Gerakkan Ekonomi Daerah
BACA JUGA:Buaya Berjemur Dipinggir Sungai Selagan Jadi Tontonan Warga
Netralitas, kata dia, menjadi salah satu bagian dari hal yang perlu mendapatkan dukungan lintas lembaga mulai dari pusat dan daerah.
Bawaslu sangat meyakini, kata Tri, setiap lembaga dan telah dibuktikan dengan laga-laga preventif yang telah dilakukan.
Sehingga penyelenggaraan kontestasi yang digelar 2024, mulai dari Pemilu dan Pilkada, terselenggara dengan semangat mendukung kontestasi berkepastian hukum dan fair.
"Langkah-langkah penguatan juga terus dilakukan. Salah satumya soal tim pemeriksa daerah dan di daerah juga sudah memiliki komitmen yang sama, untuk mendukung penyelenggaran kontestasi yang fair dan profesional," ujarnya.
BACA JUGA:Buaya Berjemur Dipinggir Sungai Selagan Jadi Tontonan Warga