BENGKULU RU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, memastikan tidak akan lagi mengalokasikan anggaran untuk penataan lanjutan Danau Dendam Tak Sudah (DDTS).
Sebaliknya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu didesak dan diminta fokus menangani infrastruktur yang sarat dengan kepentingan masyarakat, terutama yang berada di kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM menegaskan, kepastian ini penting disampaikan, mengingat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu menyebutkan penataan lanjutan DDTS mengalami kekurangan anggaran.
"Dimana untuk penataan lanjutan DDTS dibutuhkan anggaran sekitar Rp 75 miliar, namun yang tersedia hanya Rp 10 miliar," ungkap Edwar, Jum'at 12 April 2024.
BACA JUGA:Masyarakat Diajak Bersinergi Dukung Program Pembangunan
BACA JUGA:Pilkada Bengkulu Utara, 2 Nama Ini Penerima Mandat Golkar
Menurut Edwar, ada beberapa alasan jika penataan lanjutan DDTS tidak lagi dialokasikan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu.
"Pertama karena kita sudah mengalokasikan anggaran hampir Rp 90 miliar untuk pembebasan lahan dan pembangunan jembatan elevated, yang merupakan salah satu syarat awal dalam penataan DDTS," beber Edwar.
Kemudian, lanjut Edwar, Pemprov Bengkulu melalui Dinas PUPR juga menyampaikan, untuk penataan lanjutan DDTS itu sepenuhnya dilakukan Kementerian PUPR dengan anggaran bersumber dari APBN.
"Hanya saja kita di awal pengakuan Dinas PUPR untuk penataan lanjutan seperti pembangunan taman, dibutuhkan Rp 20 miliar. Tapi ini malah jadi Rp 75 miliar," ujar Edwar.
BACA JUGA:Warna Warni Idul Fitri Menjadi Simbol Perayaan Hari Kemenangan
BACA JUGA:Rayakan Idul Fitri 1445 Hijriyah Dengan Tidak Berlebihan.Ini Pesan Wagub Bengkulu
Disamping itu, sambung Edwar, penataan lanjutan itu tidak lagi termasuk kegiatan prioritas dalam APBD. Sebaliknya yang harus diprioritaskan itu perbaikan infrastruktur, yang menjadi tangungjawab Pemprov Bengkulu.
"Terus terang saja, kita khawatir pada saat kekurangan anggaran itu harus ditutupi lagi dari APBD, akhirnya infrastruktur yang sifatnya mendesak kembali terbengkalai," kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.
Seperti, tambah Edwar, infrastruktur jalan, jembatan dan drainase yang mengalami kerusakan di kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu ini.