RADAR UTARA - Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang menjadi cermatan saat tahun politik. Bukan suatu keniscayaan, para abdi negara digerakkan untuk menjadi bagian lokomotif pemenangan yang dilakukan oleh elit-elit, mulai di daerah sampai dengan level pusat.
Ketua Bawaslu Bengkulu Utara (BU), Tri Suyanto, SE, menyampaikan. Netralitas ASN, TNI, Polri serta pejabat yang diatur soal larangan netralitasnya dalam kontestasi politik. Menjadi salah satu bagian dari hal yang perlu mendapatkan dukungan lintas lembaga mulai dari pusat dan daerah.
Bawaslu sangat meyakini, kata Tri, setiap lembaga dan telah dibuktikan dengan laga-laga preventif yang telah dilakukan. Sehingga penyelenggaraan kontestasi yang digelar 2024, mulai dari Pemilu dan Pilkada, terselenggara dengan semangat mendukung kontestasi berkepastian hukum dan fair.
"Langkah-langkah penguatan juga terus dilakukan. Salah satunya soal tim pemeriksa daerah dan di daerah juga sudah memiliki komitmen yang sama. Untuk mendukung penyelenggaran kontestasi yang fair dan profesional," ujarnya.
Tim pemeriksa daerah (TPD), dibentuk bersamaan dengan rakor penyelenggaraan pemilu yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang turut dihadiri langsung Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Diketahui, TPD DKPP Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2023-2024 dari unsur KPU adalah Dodi Hendra Supiarso dan Bapak Emex Verzoni. Dari unsur Bawaslu, Faham Syah, S.Pd.I.M.Pd.I (Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu) dan Eko Sugianto, S.P.M.SI (Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu).
Terpisah, Sekda BU, H Fitriansyah, SSTP, M.Si, menyampaikan. Akan dukungan pada netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada yang bakal dihelat 2024 ini. Dia menyampaikan, netralitas ASN ini sudah dijabarkan pula dalam pakta integritas yang menjadi bagian kerja dalam penyelenggaraan birokrasi di daerah.
"Pemerintah daerah juga mendukung penuh netralitas ASN pada tahun politik 2024 mendatang," pungkasnya. (bep)