"Jikalau dalam perjalanan nanti ada beberapa tenaga strategis, tenaga spesifik tertentu yang kita butuhkan ini nanti yang kita rekrut. Makanya nanti akan ada evaluasi," jelasnya.
BACA JUGA:MUTASI Pemda BU, 3 Eselon Digeser, 1 Kursi Kadis Kosong, Camat Napal Putih Diganti
BACA JUGA:Zakat Fitrah Naik, Segini Besaranya...
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, Bustam Bustomo, SKM memastikan.
Untuk tahun 2024 tidak ada penerimaan atau rekrutmen tenaga medis dan paramedis baru untuk RS Pratama di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh. Sehingga untuk operasional rumah sakit itu tidak ada rekrutmen baru.
"Sementara ini, kita me-realokasi sumber daya manusia yang ada di beberapa fasilitas kesehatan, misalnya yang ada di Puskesmas Air Rami dan Puskesmas Ipuh," ungkapnya.
Untuk merealokasi, sambung Bustam, tentu sesuai kebutuhan standar yang dibutuhkan saat ini yaitu kurang lebih sebanyak 50 tenaga untuk tenaga dari mulai dokter, medis, paramedis, administrasi, dan penunjang tata usaha.
BACA JUGA:Ditutup, Danrem 041/Gamas Apresiasi Keberhasilan TMMD di Mukomuko
BACA JUGA:Hati-hati, Aliran Sungai Manjunto Banyak Buaya
Diakuinya untuk sementara, rumah sakit itu beroperasi seadanya dulu. Yang penting organisasi perangkat daerah terbentuk, didaftarkan, dapat izin operasional.
"Sambil jalan ada evaluasi dianalisis kembali kebutuhan tenaga, dianalisis kebutuhan sarana dan prasarana," terangnya.
Lalu untuk memenuhi kebutuhan tenaga rumah sakit, diyakini Bustam. Untuk tenaga medis dan paramedis yang ada di dua puskesmas mencukupi dengan total Puskesmas Ipuh sekarang ini sampai sekitar 100 orang lebih, tetapi untuk realokasi ke situ semua tidak mungkin.
Dan untuk mengatur pembagian tenaga dari puskesmas ke rumah sakit, kebijakan analisis kebutuhan SDM kesehatan ke Sekretariat Dinkes dan rencana kebutuhan SDM kesehatan, untuk eksekusi di Kasubag Kepegawaian.
BACA JUGA: Total Rp700 Juta, DAK PAUD di Kabupaten Mukomuko
BACA JUGA:Listrik Gratis Untuk Warga Miskin di Mukomuko
"Sedangkan untuk gaji karyawan, pembiayaan di bawah Dinas Kesehatan pada tahun pertama sambil menunggu operasional setelah terbentuk UPT atau BLUD," pungkasnya. (*)