BACA JUGA: 1.467 Warga Mukomuko Sudah KB
BACA JUGA: Nambah Lagi, Tercatat 85 Kasus DBD di Mukomuko, 2 Korban Meninggal
Dijelaskan Arifin, pembatasan BBM dilakukan agar alokasi subsidi BBM menjadi tepat sasaran. Sebab jika tidak, pemerintah atau negara bakal merugi. Karena itu, ia menargetkan revisi Perpres 191 Tahun 2014 rampung dalam waktu dekat.
"Targetnya tahun ini harus jalan. Dalam beberapa bulan ini,lah. Kan sudah setahun draft-nya (revisinya)," ujar Arifin.
Meski belum ada pemberlakukan pembatasan, sebenarnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas, telah mengurangi kuota penyaluran Pertalite tahun ini.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, kuota penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite pada 2024 sebanyak 31,7 juta kilo liter.
Angka tersebut lebih rendah ketimbang 2023 yang mencapai 32,56 juta kiloliter.
BACA JUGA:Jadi Ketua DPRD, 3 Penilaian Ini Berlaku Bagi Kader Golkar
BACA JUGA:DPRD Provinsi Dukung Penataan DDTS, Tetap Perhatikan Aspek Ini
"Jadi, ini memang sedikit lebih kecil karena kami melihat realisasinya di tahun 2023 sekitar 30 juta kiloliter," kata Erika saat Penutupan dan Konferensi Pers Posko Nasional Sektor ESDM Hari Raya Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 di Jakarta, Senin, 8 Januari 2024, dikutip dari Antara.
Menariknya, kuota penyaluran solar ditambah 2 juta kiloliter. Hal ini disampaikan Erika dalam paparan kinerja di Kabupaten Bogor pada Sabtu, 30 Desember 2023.
Erika bilang, kuota penyaluran solar ditambah menjadi 19 juta kiloliter sebagai upaya antisipasi berlangsungnya kegiatan Pemilu 2024.
Via catatan BPH Migas per 28 Desember 2023, realisasi penyaluran solar mencapai 17,64 juta kiloliter. Angka tersebut mencakup 102,69 persen dari total kuota 17 juta kiloliter.
BACA JUGA: Buka Murokaz AL Qur'an, Ini Harapan Gubernur Rohidin
BACA JUGA: Patroli Subuh Selama Ramadhan, Balap Liar Jadi TO Polisi...
Sementara itu, penyaluran Pertalite tercatat sebanyak 29,77 juta kiloliter atau 91,43 persen dari kuota 21,56 juta kiloliter.