BENGKULU.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov), melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk terus meningkatkan sosialisasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Pasalnya sosialisasi merupakan salah satu kunci penting, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor PKB.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, H. Sujono, SP, M.Si mengatakan, sosialisasi atau kampanye secara masif menjadi penting, untuk mewujudkan peningkatan pendapatan sektor PKB.
"Ini kita sampaikan agar pemerintah daerah (Pemda) jangan mudah puas dengan capaian pendapatan sektor PKB yang ada saat ini," ungkap Sujono, Kamis 07 Maret 2024.
BACA JUGA: Pemkab Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Selama Puasa Ramadhan
BACA JUGA: Soal Rekrutmen CPNS, BKPSDM Input Kebutuhan Pegawai di Mukomuko
Sebaliknya, lanjut Sujono, sosialisasi yang lebih gencar dari pemda harus dilakukan. Tidak kalah pentingnya dalam sosialisasi itu, bagaimana menyadarkan masyarakat untuk membayar PKB.
"Kita bisa mencontoh dari Provinsi Jambi, dimana pemda di sana dalam berbagai kesempatan selalu menyosialisasikan agar masyarakat dapat membayar pajak," kata Sujono.
Menurut Sujono, adapun momentum yang digunakan Pemprov Jambi dalam sosialisasi, seperti pada saat menuaikan ibadah salat Jum'at ataupun momentum lainnya.
"Tentu hal sedemikian patut dicontoh dan diterapkan di Provinsi Bengkulu. Sehingga nantinya PAD dari sektor PKB ini bisa terus meningkat. Apalagi diketahui, di Provinsi Bengkulu masih ada masyarakat yang tidak taat membayar PKB," ujarnya.
BACA JUGA: Bapelitbangda Gelar Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2025
BACA JUGA: Waduh, Baru 76 Desa Usulkan Pencairan DD Tahap I
Sujono menekankan, sosialisasi juga harus menjelaskan bahwa Samsat bukan hanya sebagai tempat pembayaran pajak, tetapi juga sebagai pusat sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
"Kemudian dalam sosiaisasi, jangan hanya menitik beratkan wajib membayar pajak. Tapi juga untuk menjelaskan bagaimana uang pajak tersebut digunakan untuk pembangunan di Provinsi Bengkulu," tegas Sujono.
Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu saat kunker ke Provinsi Jambi -Radar Utara/Doni Aftarizal-