Bengkulu Daerah Rawan Bencana, Usin: BTT Perlu Diefisiensi?

BENGKULU RU - Provinsi Bengkulu yang termasuk daerah rawan bencana mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lainnya, tentu harus memiliki langkah antisipasi diantaranya dengan menyiapkan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT).

Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, Minggu 16 Maret 2025.

"Hanya saja yang patut kita pertanyakan, dengan fakta itu mestikan BTT diefiensikan sebagaimana tindaklanjut dari Intruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025," ungkap Usin.

Menurut Usin, kalau melihat fakta dimana Provinsi Bengkulu termasuk daerah rawan bencana, tentunya penganggaran untuk BTT tidak perlu dilakukan efisiensi.

BACA JUGA:Waspada Bencana Alam Melanda, Polres Cek Perlengkapan SAR

BACA JUGA:Dampak Efesiensi, Dana Tanggap Darurat Bencana Tinggal Rp80 Juta

"Karena bagaimanapun juga BTT merupakan komponen penting yang harus diprioritaskan, guna mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana alam yang kerap melanda sebagian besar wilayah Provinsi Bengkulu," kata Usin.

Provinsi Bengkulu, lanjut Usin, termasuk dalam kategori daerah rawan bencana. Sehingga anggaran BTT harus disiapkan secara memadai untuk memastikan kesiapsiagaan, dan penanganan darurat ketika bencana terjadi. 

"Efisiensi pada BTT justru berpotensi mengurangi kemampuan kita dalam merespons bencana secara cepat dan efektif, dan ini bisa berakibat fatal bagi masyarakat," ujar Usin.

Disisi lain, Usin menilai pentingnya merubah pola pikir atau mindset dalam menghadapi bencana. Dimana kesigapan dalam mempersiapkan pra atau pasca bencana, harus diimbangi dengan upaya menjaga lingkungan dan sumber daya alam.

BACA JUGA:Cuaca Ekstrim, Camat Imbau Warga Agar Waspada Bencana Alam

BACA JUGA:BPBD Usulkan Perbup Kesiapsiagaan Bencana Gempa dan Tsunami

"Yang selama ini terkesan dieksploitasi secara berlebihan. Kita harus sadar, kerusakan lingkungan menjadi salah satu pemicu bencana alam," tegas Usin.

Usin menambahkan, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat program-program pelestarian lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.