RADAR UTARA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi, meminta tidak ada pihak mengintevensi pelaksanaan Pemilu. Itu dilugaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam), Mahfud MD (@mohmahfudmd), usai menghadiri Rakornas Penyelenggaraan Pemilu, Rabu (8/11) di Jakarta.
Dalam temu itu, Mahfud turut mendampingi Presiden. Turut pula beberapa menteri. Seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, sampai dengan Penglima TNI. "Presiden menyampaikan arahan dan mengingatkan agar semua pihak tidak mencoba-coba mengintervensi pelaksanaan Pemilu," kata Mahfud, menjabar aktivitasnya dalam agenda yang dibuat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menteri yang kini menjadi Cawapres, Ganjar Pranowo tersebut, kemudian menyampaikan kepada pers. Bahwa apa yang dikatakan Presiden Jokowi itu benar. Versinya, tidak mungkin adanya kendali kecurangan yang terpusat. Pasalnya, Tempat Pemungutan Suara atau TPS, jumlahnya mencapai lebih dari 820 ribu. Ditambah lagi, lintas pemangku kebijakan pemerintah juga sudah menyampaikan komitmen moril itu, untuk menjaga profesionalisme dalam Pemilu. BACA JUGA:Heboh, Warga Temukan Mayat Tanpa Identitas di Tempat Pelelangan Ikan Ipuh "Kita juga sudah dengarkan komitmen dan janji Kapolri serta Panglima TNI, bahwa Polri dan TNI akan profesional, netral, dan tidak akan memihak dalam pelaksanaan Pemilu," ungkapnya. Mestinya, Mahfud bakal menjadi pemateri dalam agenda DKPP, setelah Presiden. Tapi Mahfud memilih tak naik mimbar. Alasannya, dirinya seorang cawapres yang digandeng PDIP. Atau secara de jure, dirinya kini dalam posisi bakal cawapres versi KPU. "...maka saya pamit dan minta izin untuk tidak tampil. ...agar forumnya tetap fair dengan etika yang terjaga," ungkapnya. (bep)
Kategori :