BENGKULU,RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bengkulu diminta melakukan berbagai upaya, terutama dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi nelayan.
Ini disampaikan Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah usai menerima audiensi pengurus HNSI Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak Bengkulu Senin, 22 Januari 2024.
"Adapun upaya yang harus dilakukan, diantaranya menyaring isu-isu penting berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi para nelayan. Terutama yang ada di Provinsi Bengkulu," ungkap Rohidin.
Kemudian, lanjut Rohidin, HNSI juga diharapkan dapat menjadi wadah ataupun memfasilitasi diskusi ketika terdapat berbagai kendala terhadap para nelayan.
BACA JUGA: Penanganan Longsor Jalan Lintas Rejang Lebong-Lebih Jadi Prioritas
BACA JUGA:Episode Lanjutan, Kusut Anggaran BUMDes Gardu Jaya
"Yang tidak kalah pentingnya juga dilakukan penguatan organisasi, khususnya HSNI. Penguatan ini dibutuhkan untuk memastikan nelayan bisa meraih kesejahteraan yang lebih baik," kata Rohidin.
Meningkatkan daya saing, dan memiliki peran yang signifikan dalam pemenuhan kebutuhan ikan di Bengkulu. Pihaknya selaku pemerintah daerah, tentunya siap memberikan dukungan.
"Kita juga menyarankan agar dibuat Memorandum of Understanding (MoU) antara HNSI, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum," ujarnya.
Karena, tambah Rohidin, dengan adanya MoU, eksistensi HNSI dapat lebih terbantu. Baik dari pemerintah ataupun dari aparat penegak hukum terkait persoalan yang mungkin muncul.
BACA JUGA: Giliran PTT TAS Sambangi DPRD Bengkulu, Minta Usulkan Formasi ASN
BACA JUGA:Asa Kembali Rebut Piala Adipura Vs Tabiat Masyarakat
"Saat eksistensi HNSI didukung pemerintah dan aparat penegak hukum, pasti dapat berperan lebih efektif dan efisien dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi," tambahnya.
Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HNSI Provinsi Bengkulu, H. Adhar membeberkan, salah satu permasalahan yang dihadapi nelayan, seperti kurangnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
"Minimnya SPBN terutama di lima kabupaten, menyebabkan para nelayan kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Padahal BBM itu kunci penting agar nelayan bisa beraktifitas," tutupnya. (*)