Pembangunan infrastruktur transportasi yang merata di seluruh Indonesia menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi. Selama sembilan tahun, pemerintahan Presiden RI Joko Widodo membangun dengan paradigma Indonesia Sentris. Percepatan proyek infrastruktur transportasi yang massif dan terintegrasi diyakini mampu meningkatkan daya saing produk-produk, khususnya yang berada di sentra-sentra produksi yang tersebar luas di wilayah Indonesia, juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, yang akhirnya juga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.
Pembangunan sektor transportasi yang massif juga meningkatkan kinerja ekonomi, meningkatkan efisiensi ongkos logistik. Berdasarkan data Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Badan Pusat Statistik (BPS), biaya logistik nasional saat ini sebesar 14,29 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dalam 10 tahun ke depan, biaya itu diharapkan akan dapat diturunkan hingga berada di kisaran 10 persen dari PDB. Pada 2045 diharapkan turun jadi 8 persen. Adapun peran pemerintah lewat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam mendukung biaya logistik yang kompetitif, yaitu menyiapkan pelabuhan laut agar memenuhi ketentuan National Logistic Ecosystem (NLE). Standar ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemenhub telah memastikan 46 pelabuhan di Indonesia telah memenuhi ketentuan untuk mendukung NLE. Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat menjadi percontohan dari sistem tersebut. Selain itu, sebanyak 264 pelabuhan di seluruh Indonesia telah mengimplementasikan Inaportnet. Upaya transformasi dari layanan manual ke digital ini akan berdampak pada efisiensi dan penurunan biaya logistik. Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat menyeimbangkan arus logistik antara wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia adalah Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. “Kami membangun infrastruktur transportasi laut seperti Pelabuhan Patimban, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berparadigma Indonesia Sentris atau merata ke seluruh wilayah,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pelabuhan Patimban merupakan proyek prioritas yang dibangun dengan nilai investasi Rp18,9 triliun. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik nasional, yang dapat mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 yang diusung oleh Presiden Joko Widodo. BACA JUGA: Optimisme Industri Pengolahan Nonmigas Mimpinya adalah Pelabuhan Patimban akan menjadi pelabuhan internasional bersama dengan Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi bagian dari rantai pasok global. Untuk itu, pemerintah terus mengupayakan pengembangan Pelabuhan Patimban dapat berfungsi secara optimal. Beberapa upaya yang dilakukan, yaitu melakukan peningkatan kapasitas terminal, membangun akses jalan, serta membangun ekosistem di sekitar kawasan pelabuhan. Salah satunya mengintegrasikan tol Trans Jawa ruas Cikopo-Palimanan ke akses masuk pelabuhan Patimban. Pemerintah menargetkan pembangunan tahap 1-2 yang dilakukan sejak 2022 dapat rampung 2025. Adapun anggaran yang dihabiskan untuk proyek ini sebanyak Rp9,5 triliun yang berasal dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA). Untuk itu, pemerintah terus menyelesaikan pengembangan Pelabuhan Patimban fase 1 seperti terminal peti kemas yang memiliki kapasitas 250.000 TEUs. Pelabuhan Patimban kini mulai beroperasi terutama untuk tahap 1-1, yaitu pada terminal kendaraan yang melayani kegiatan ekspor impor kendaraan dan domestik. Pada 2021, terminal kendaraan di Pelabuhan ini mampu menampung 218.000 unit per tahun. Saat ini sedang berlangsung tahap konstruksi pembangunan fase 2 yang akan meningkatkan kapasitas terminal kendaraan menjadi 600.000 unit CBU dan terminal peti kemas mencapai 3,75 juta TEUs (unit kargo setara duapuluh kaki). BACA JUGA: Genjot Produksi Perikanan Via Ekonomi Biru Moda Kereta Api Satu hal, di samping transportasi laut, Kemenhub juga konsisten mendorong pembangunan infrastruktur perkeretaapian. Dari berbagai infrastruktur perkeretaapian yang telah dibangun dua di antaranya merupakan PSN, yaitu LRT Sumsel di Kota Palembang dan Kereta Api Makassar – Parepare rute Maros – Barru. “Angkutan massal kereta api adalah angkutan masa depan. Setiap kota seyogiyanya memiliki moda transportasi massal untuk mengurangi kemacetan,” jelas Menhub Budi Karya Sumadi. LRT Sumsel di Kota Palembang yang mulai beroperasi sejak 2018, saat ini sudah menjadi moda transportasi yang diandalkan masyarakat di Kota Palembang dan sekitarnya. Proyek dengan nilai investasi Rp12,5 triliun tersebut mengalami peningkatan penumpang rata-rata sebesar 31 persen tiap tahun. Perfomanya pada 2023 sudah mencapai 3.712.254 penumpang dengan rata-rata jumlah penumpang 10.983 orang per hari. Untuk semakin memudahkan masyarakat mengakses LRT, Kemenhub bersama Pemerintah Kota Palembang menghadirkan layanan angkutan penumpang (feeder). Saat ini, tersedia tujuh koridor feeder di mana dua di antaranya disediakan oleh Pemerintah Kota yang mengakomodir sampai ke komplek perumahan untuk mempermudah akses masyarakat menuju LRT Sumsel. Selanjutnya, proyek kedua yaitu Kereta Api Makassar-Pare-Pare, dengan nilai investasi pembangunan proyek KA Makassar-Parepare berjumlah Rp9,28 triliun, yang berasal dari APBN, pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan APBD. Adapun jalur yang sudah terbangun saat ini yakni sekitar lebih dari 110 km, terbentang dari Kabupaten Maros hingga perbatasan Kabupaten Barru melewati 10 stasiun. Dalam rentang waktu 2014-2023, berbagai pembangunan infrastruktur transportasi perkeretaapian dilakukan, yaitu meliputi peningkatan dan rehabilitasi jalur sepanjang 1.900,54 km dan pembangunan jalur kereta api sepanjang 1.683,44 km. Beberapa di antaranya yaitu pembangunan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 152,46 km (jalur ganda), LRT Jabodebek sepanjang 49,21 km (jalur ganda), LRT Sumsel sepanjang 23,4 km (jalur ganda), serta LRT Jakarta sepanjang 5,8 km (jalur ganda). Sektor transportasi juga memberikan kontribusi dalam memulihkan perekonomian di masa transisi dari pandemi Covid-19 ke endemi sejak akhir 2022 hingga 2023. Berkat kebijakan gas dan rem, berdasarkan data BPS, pada 2022 dan 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 4 hingga 5 persen. Sektor transportasi pun tercatat tumbuh positif di kisaran 15 persen. (*) Sumber : Indonesia.go.id
Kategori :