"Netralitas dalam Pilkada menjadi prinsip dan harus ditaati oleh setiap prajurit," tegasnya.
Terpisah, Kapolres AKBP Lambe Patabang Birana,SIK,MM, menerangkan pihaknya menerjunkan 270 personel sebagai bagian dalam kegiatan PAM TPS di Kabupaten Bengkulu Utara.
Senada dengan Dandim, Kapolres berujar suksesi Pilkada menjadi bagian capaian yang menjadi fokus kepolisian. Dia turut menegaskan, kepolisian netral alias tak memihak. Lambe turut menegasi, personel melaksanakan pengamanan secara profesional dan tidak melanggar SOP yang telah ditetapkan.
BACA JUGA:Bawaslu Ingatkan Pengawas TPS Jeli Terhadap Potensi Pelanggaran
BACA JUGA:1.006 Petugas Ketertiban TPS di Bengkulu Utara Siap Jalankan Tugas, Berapa Gajinya?
"Kepada seluruh personel yang terlibat dalam PAM TPS, agar tidak melampaui batas kewenangan. Termasuk tidak masuk dalam TPS selama menjalankan tugas pengamanan," tegasnya.
Kontestasi Pilkada di Bengkulu Utara menyedot anggaran lebih dari 40 miliar. Catatan RU, hibah anggaran Pilkada dari Pemda Bengkulu Utara, memberikan dukungan senilai 28,8 miliar kepada KPUD serta Bawaslu sebesar Rp 10,2 miliar.
Sektor bantuan pengamanan, Pemda juga memberikan hibah senilai Rp 4 miliar dan 1,3 miliar kepada Polres Bengkulu Utara dan Kodim 0423 Bengkulu Utara, sebagai upaya menjaga iklim Kamtibmas selama perhelatan tahapan Pilkada 2024.
Pemda melalui Badan Kesbangpol juga mengalokasikan Rp 65 juta, dalam memberikan perlindungan kepada badan Adhoc di lingkungan KPUD dan Bawaslu, selama menjalankan tugas yang berjumlah 5 ribu orang lebih, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.