BACA JUGA:Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia, Strategi Menuju 2030
Pemerintah juga giat melakukan edukasi dan kampanye melawan hoaks dan mis-informasi di media sosial. Kementerian Kominfo bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan pemantauan terhadap konten-konten di internet dan aktif melakukan klarifikasi berita palsu melalui situs resmi seperti Kominfo.go.id dan Hoax Buster.
Tak ketinggalan, tentu saja beragam program peningkatan literasi digital bagi ASN. Upaya-upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih melek digital, memiliki keterampilan teknologi yang lebih baik, serta mampu menggunakan internet secara positif dan produktif.
Tantangan Nasional
Merujuk pada E-Government Survey 2022 bertajuk The Future of Digital Government yang diumumkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB Bidang Koordinasi Kebijakan dan Hubungan Antar Lembaga, Maria-Francesca Spatolisano di New York, pada 28 September 2022, Indonesia ditempatkan di peringkat 77 di antara 193 negara anggota PBB terkait implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini berdasarkan survei Departemen Ekonomi dan Hubungan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDESA).
BACA JUGA:Inovasi Digital Simontana, Penjaga Kelestarian Hutan Indonesia
BACA JUGA:Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia, Strategi Menuju 2030
Sebelumnya, dalam E-Government Survey 2020, UNDESA menempatkan Indonesia di urutan 88 dunia. Ini menandakan Indonesia naik 11 peringkat pada 2022.
Hal ini menunjukkan upaya pengembangan dan pelaksanaan SPBE telah berjalan dengan baik. Hasil survei tersebut menjadi penanda kuat bahwa digitalisasi harus segera diwujudkan. Utamanya dalam pemerintahan agar layanan publik dari aparatur sipil negara (ASN) makin meningkat.
Sumber : Indonesia.go.id