Sekda Ingatkan ASN Tidak Terlibat Politik Praktis Pilkada 2024

Sekda Mukomuko. Dr Abdiyanto SH, MSi, CLA-Radar Utara/ Wahyudi -

MUKOMUKO.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Peringatan penting bagi seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Agar mereka tidak terlibat politik praktis pada pilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Baik pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pilihan Wali Kota dan Wakil Walikota, serta pilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko.

Sekda Kabupaten Mukomuko, Dr Abdiyanto, SH, MSi, CLA ketika dikonfirmasi Senin, 2 September 2024 menegaskan.

BACA JUGA:928 Anggota Linmas Bakal Dikerahkan Jaga TPS Pilkada di Mukomuko

BACA JUGA:KPU Mukomuko Sosialisasikan Tahapan Pilkada 2024

Terkait larangan ASN terlibat politik praktis Pilkada tahun ini. Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Bupati sudah mengeluarkan surat edaran  yang sudah diterbitkan beberapa waktu yang lalu.

Surat edaran itu untuk mengingatkan jajaran ASN untuk mengantisipasi tindakan pelanggaran aturan dengan terlibat politik praktis.

"Bukan berarti ASN tidak boleh berurusan dengan kegiatan Pilkada, itu tidak. Karena ASN juga memiliki hak pilih. Tentu yang perlu diwaspadai adalah ASN jangan terlibat kampanye, jangan terlibat di dalam tim kampanye," tegasnya.

Namun kata Sekda, ASN dimungkinkan bisa untuk menghadiri kegiatan kampanye yang sifatnya pasif. Selain itu, pihaknya juga tidak melarang ASN untuk mengetahui persis visi misi dari calon kepala daerah yang nanti akan mereka jadikan dasar keinginannya maju mengikuti Pilkada tahun 2024.

BACA JUGA:DPMD Ingatkan Kades Jaga Netralitas Jelang Pilkada 2024

BACA JUGA:Polres Mukomuko Gelar Latihan Pra Operasional Mantap Praja Jelang Pilkada 2024

Karena ASN juga memiliki hak demoktasi untuk mengetahui visi misi masing-masing pasangan calon. Dengan mengetahui visi misi itulah, sebagai dasar ASN untuk menentukan pilihanya.

"Yang jelasnya, menghadapi Pilkada tahun ini. Saya berharap kepada seluruh ASN tidak melakukan pelanggaran. Silahkan saja menentukan hak pilihnya, namun jangan sampai terlibat politik praktis. Siapapun yang terlibat politik praktis, pasti akan ada konsekuensinya," pungkasnya. (*)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan