Pemberlakuan Opsen Pajak 2025, PAD Bisa Diatas 50 Miliar

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 31 Jul 2024 - 21:02

Markisman --

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Asumsi pendapatan di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tahun depan, idealnya diproyeksikan lebih positif.

Pasalnya, sudah mulai diberlakukan desentralisasi opsen pajak kepada provinsi, kabupaten/kota se Indonesia. Kalau di tahun ini proyeksi PAD dipatok pada angka Rp 25 miliar.

Maka dengan adanya penopang pundi-pundi daerah, tahun depan, angkanya bisa menjamah 2 kali lipat PAD yang pada tahun 2023 lalu juga besarannya segitu.

Aturan ini, ditegas lewat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan rumpun turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dan berlaku efektif Januari 2025.

Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Bengkulu Utara, Markisman, S.Pi, ketika dikonfirmasi, soal komponen pajak daerah mulai tahun 2025, tak menyangkal perintah regulasi tersebut.

Obyek pajak dan retribusi di daerah tahun 2025, kata dia, bakal bertambah. Dia menjelaskan, kondisi ini sebagai hilir dari regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat dan kemudian daerah wajib melakukan penyelerasannya.

"Jadi opsen pajak ini, lebih kepada memberikan regulasi atau payung hukum kepada daerah, mulai provinsi hingga kabupaten/kota, untuk melakukan sinergi pungutan hingga percepatan penyaluran pajak," ujar Markisman.

Pantauan RU, rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang beberapa kali urung dibahas.

Rapat "formalitas" antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Rabu, 31 Juli 2024, lepas Pukul 15.00 WIB, melaju ke gelanggang pembahasan.

Sebelumnya, legislatif terpantau masih berkutat pada persoalan internal lembaga politik itu, yang poin persoalannya sudah terdengar kemana-mana itu.

pemberlakuan opsen pajak 2025, pad bisa diatas 50 miliar                             radarutara.bacakoran.co - asumsi pendapatan di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu tahun depan, idealnya  diproyeksikan lebih positif. 
pasalnya, sudah mulai diberlakukan desentralisasi opsen pajak kepada provinsi, kabupaten/kota se indonesia. kalau di tahun ini proyeksi pad dipatok pada angka rp 25 miliar. 
maka dengan adanya penopang pundi-pundi daerah, tahun depan, angkanya bisa menjamah 2 kali lipat pad yang pada tahun 2023 lalu juga besarannya segitu.
aturan ini, ditegas lewat peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan rumpun turunan dari uu nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah (hkpd) dan berlaku efektif januari 2025.
baca juga:fact finding, pemuda pelopor tanah hitam wakili bengkulu ke nasional
baca juga:masyarakat diminta kibarkan bendera merah putih
kepala badan pendapatan daerah atau bapenda bengkulu utara, markisman, s.pi, ketika dikonfirmasi, soal komponen pajak daerah mulai tahun 2025, tak menyangkal perintah regulasi tersebut.
obyek pajak dan retribusi di daerah tahun 2025, kata dia, bakal bertambah. dia menjelaskan, kondisi ini sebagai hilir dari regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat dan kemudian daerah wajib melakukan penyelerasannya.
"jadi opsen pajak ini, lebih kepada memberikan regulasi atau payung hukum kepada daerah, mulai provinsi hingga kabupaten/kota, untuk melakukan sinergi pungutan hingga percepatan penyaluran pajak," ujar markisman. 
pantauan ru, rancangan kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) yang beberapa kali urung dibahas. 
baca juga:gerak cepat, pemdes kota lekat titik nol pembangunan jut tahap ii tahun 2024
baca juga:kpu mukomuko sosialisasikan tahapan pilkada 2024
rapat "formalitas" antara tim anggaran pemerintah daerah (tapd) dan badan anggaran (banggar) dprd, rabu, 31 juli 2024, lepas pukul 15.00 wib, melaju ke gelanggang pembahasan. 
sebelumnya, legislatif terpantau masih berkutat pada persoalan internal lembaga politik itu, yang poin persoalannya sudah terdengar kemana-mana itu. 
aroma, masalah opd bongsor anggaran di lingkungan pemda bengkulu utara ini, kian saja memantik sorot di tengah injury time periode kedewanan 2019-2024 yang bakal berakhir september nanti. 
dalam lansiran warta sebelumnya, dijelaskan opsen, menjadi salah satu sektor pundi-pundi daerah yang bakal berlaku efektif tahun 2025 mendatang. 
baca juga:dampak kemarau, jadwal pengeringan irigasi manjunto kiri ditunda
baca juga:mudahkan kerjasama, bumdes harus berbadan hukum
opsen ini merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. fokus dari pungutan pajak tambahan ini adalah kendaraan bermotor.
opsen pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen pkb, adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota, atas pokok pkb, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
ada juga, opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen bbnkb. pungutan pajak ini merupakan obyek yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok bbnkb, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
penjelasan di atas, sudah dijelas pada perda nomor 4 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau pdrd. pasal 104 perda itu menjelaskan, ketentuan mengenai pajak mblb, opsen pkb, dan opsen bbnkb sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini mulai berlaku di daerah ini pada tanggal 5 januari 2025.
baca juga:lelang mobnas dirancang awal tahun 2025
baca juga:menunggu mutasi hari ini
laporan radar utara edisi 29 november 2022, praktis mendukung angka potensial yang menjadi obyek pad kir. 
dalam warta, kantor uptd pengelolaan pendapatan daerah bersama di tahun lalu, masih dalam bulan november 2023, sudah menghimpun pajak kendaraan di waktu "pemutihan pajak" sebesar 18.452.128.000. 
tercatat realisasi pajak ketika itu, berasal dari 6.152 unit r2 serta 1.531 unit r4. kalau ditotal semuanya sebanyak 7.683 unit kendaraan. 
data sebelumnya, tunggakan pajak tertinggi ditempati motor sebesar rp 7,53 miliar. disusul dengan truk sebesar rp 4,1 miliar yang saat didata, jumlahnya di daerah ini sebanyak 1.227 unit. 
mobil jenis pikap, menempati tunggakan terbanyak ketiga, sebesar rp 1,88 miliar yang terbagi pada 1.725 unit. 
baca juga:daerah rangsang semangat pilkada pada pemilih pemula 
baca juga:duet maut tablet gahar xiaomi pad 6 vs poco pad, jangan sampai salah pilih! mana yang lebih keren?
pdrd yang revisinya sudah disuntik pasal-pasal dalam uu hkpd ini, menjadi local taxing power yang mendasari uu hkpd ini. pasalnya regulasi ini memberikan kewenangan kepada daerah provinsi terkait dengan opsen atau pungutan tambahan pajak pada pajak mineral bukan logam dan batuan atau mblb.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 1 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan