Pilkades Tahun 2025, Masa Jabatan Kades 8 Tahun?

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Senin , 15 Apr 2024 - 20:16

Pilkades Tahun 2025, Masa Jabatan Kades 8 Tahun-umsu.ac.id-

KETRINA.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Perubahan undang-undang desa telah memperjelas masa jabatan kepala desa (Kades).

Dimana pada undang-undang yang baru saja dirumuskan oleh DPR RI itu, salah satunya mengatur jabatan Kades maksimal 8 tahun.

Lalu, apakah memungkinkan masa jabatan Kades maksimal 8 tahun ini akan diterapkan pada pelaksanaan Pilkades gelombang II di Kabupaten Bengkulu Utara di tahun 2025 mendatang?

Menanggapi perubahan undang-undang desa tentang masa jabatan Kades ini, Camat Marga Sakti Sebelat (MSS), Abdul Hadi, S.IP melalui Kasi Pemerintahan, Sutikno, S.IP, mengatakan.

Sementara ini, aturan atas perubahan undang-undang desa mengenai masa jabatan Kades maksimal 8 tahun itu, belum sampai kepada pihaknya (pemerintah kecamatan).

"Belum ada informasi apapun yang kami terima soal ketentuan tersebut (masa jabatan Kades maksimal 8 tahun)," aku Sutikno, ketika dikonfirmasi Senin, 15 April 2024.

Lalu, saat disinggung apakah aturan baru tentang perubahan jabatan Kades maksimal 8 tahun tersebut memungkinkan untuk diterapkan pada pelaksanaan Pilkades Bengkulu Utara di tahun 2025 mendatang.Sutikno pun belum berani untuk berspekulasi.

"Belum tahu juga. Jika ada aturan baru pasti ada turunan untuk pelaksanaannya, biasanya turunan itu bisa berbentuk Perbup. Dan sampai hari ini belum ada petunjuk tentang itu (masa jabatan Kades)," pungkasnya.

DPR Resmi Mengesahkan RUU Desa

Sebagai informasi, belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) Desa pada hari Kamis 28 Maret 2024.

pilkades tahun 2025, masa jabatan kades 8 tahun?                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - perubahan undang-undang desa telah memperjelas masa jabatan kepala desa (kades). 
dimana pada undang-undang yang baru saja dirumuskan oleh dpr ri itu, salah satunya mengatur jabatan kades maksimal 8 tahun. 
lalu, apakah memungkinkan masa jabatan kades maksimal 8 tahun ini akan diterapkan pada pelaksanaan pilkades gelombang ii di kabupaten bengkulu utara di tahun 2025 mendatang?
menanggapi perubahan undang-undang desa tentang masa jabatan kades ini, camat marga sakti sebelat (mss), abdul hadi, s.ip melalui kasi pemerintahan, sutikno, s.ip, mengatakan.
baca juga: anggaran blt 7 bulan, baru tersalurkan 3 bulan. segera tuntaskan....
baca juga: lebaran telah usai, camat minta kebut realisasi fisik dana desa 
sementara ini, aturan atas perubahan undang-undang desa mengenai masa jabatan kades maksimal 8 tahun itu, belum sampai kepada pihaknya (pemerintah kecamatan).
"belum ada informasi apapun yang kami terima soal ketentuan tersebut (masa jabatan kades maksimal 8 tahun)," aku sutikno, ketika dikonfirmasi senin, 15 april 2024.
lalu, saat disinggung apakah aturan baru tentang perubahan jabatan kades maksimal 8 tahun tersebut memungkinkan untuk diterapkan pada pelaksanaan pilkades bengkulu utara di tahun 2025 mendatang.sutikno pun belum berani untuk berspekulasi.
"belum tahu juga. jika ada aturan baru pasti ada turunan untuk pelaksanaannya, biasanya turunan itu bisa berbentuk perbup. dan sampai hari ini belum ada petunjuk tentang itu (masa jabatan kades)," pungkasnya. 
baca juga: replika raksasa meriahkan takbir keliling idul fitri 2024 di desa karya bakti
baca juga: asn wajib masuk kantor, nambah libur kena sanksi
dpr resmi mengesahkan ruu desa
sebagai informasi, belum lama ini, dewan perwakilan rakyat (dpr) resmi mengesahkan rancangan undang-undang (ruu) tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi undang-undang (uu) desa pada hari kamis 28 maret 2024.
dan salah satu poin penting dari uu desa adalah masa jabatan kepala desa yang bertambah. 
dpr sepakat untuk mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan.
baca juga:api obor, lestarikan budaya, syiar agama memaknai idul fitri 
baca juga: soal harga gas lpg subsidi, ini imbauan polsek ketahun
rapat pengesahan ruu desa menjadi uu desa dipimpin langsung oleh ketua dpr, puan maharani.
"selanjutnya kami akan menanyakan ke setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? setuju ya,” ujarnya, dilansir dari laman dpr ri.
spontan, pertanyaan tersebut disambut dengan kata "setuju" oleh seluruh anggota dewan yang hadir.
tepuk tangan dan sorak sorai langsung menggema di ruang rapat paripurna ketika ketua dpr mengetuk palu sidang yang menandai pengesahan persetujuan ruu desa menjadi undang-undang.
baca juga: terungkap, ini penyebab gas subsidi 3 kg langka jelang lebaran 
baca juga: jelang lebaran, polsek ketahun terima titipan 11 unit sepeda motor
lalu, mulai kapan jabatan kepala desa menjadi 8 tahun ini berlaku?
dikatakan wakil ketua badan legislasi (baleg) dpr achmad baidowi, seluruh ketentuan baru di dalam uu desa langsung berlaku begitu regulasi tersebut disahkan, termasuk masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun.
artinya, masa jabatan kepala desa yang saat ini masih menjabat secara otomatis akan diperpanjang menjadi 8 tahun.
"misalnya, kepala desa itu sudah menjabat selama lima tahun, berarti ditambah tiga tahun. kalau baru menjabat dua tahun, berarti ditambah enam tahun lagi,” ungkap baidowi.
baca juga: pemdes karya jaya awali realisasi dd ta 2024 dengan penyaluran blt-dd dan titik nol 
baca juga: 15 kpm di desa suka negara terima blt-dd triwulan i ta 2024
aturan itu mengacu pada pasal 118 uu no 6/2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa kepala desa yang masih menjabat pada periode pertama dan kedua dapat menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang baru.
para kepala desa tersebut juga bisa mencalonkan diri satu kali lagi pada periode berikutnya.
uu desa juga mengatur tentang masa jabatan kepala desa yang habis pada februari 2024. masa jabatan itu secara otomatis diperpanjang hingga dua tahun ke depan.
tak hanya itu, kepala desa yang sudah menjabat selama dua periode sebelum undang-undang ini disahkan dapat kembali mencalonkan diri untuk satu periode lagi.
baca juga: anggaran blt 7 bulan, baru tersalurkan 3 bulan. segera tuntaskan....
baca juga: lebaran telah usai, camat minta kebut realisasi fisik dana desa 
poin perubahan uu desa
di sisi lain, ketua baleg dpr ri supratman andi agtas mengungkapkan, sejumlah poin penting yang berubah dalam uu desa. ia mengatakan, ruu desa terdiri dari 26 angka perubahan.
selain masa jabatan kepala desa, ketentuan lain yang diubah adalah sumber-sumber pendapatan desa. dalam pasal 72 diatur bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa, seperti disebutkan dalam laman dpr.
apabila sebelumnya alokasi dana desa diatur minimal sebesar 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) setelah dikurangi dana alokasi khusus (dak), kini diubah menjadi paling sedikit 10 persen dari dana alokasi umum (dau) dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam apbd.
baca juga: replika raksasa meriahkan takbir keliling idul fitri 2024 di desa karya bakti
baca juga: asn wajib masuk kantor, nambah libur kena sanksi
perubahan berikutnya terjadi pada pasal 5a tentang pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi, ketentuan pasal 26, 50a, dan pasal 62 yang ditambah pengaturan tentang pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa.
kemudian, penyisipan pasal 34a terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kades menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan, ketentuan pasal 118 terkait ketentuan peralihan, dan ketentuan pasal 121a terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.
gaji kepala desa bisa menjabat selama 16 tahun, seorang kepala desa akan mendapat gaji dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas pp nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
berdasarkan pasal 81 pp nomor 11 tahun 2019, seorang kepala desa akan mendapat penghasilan tetap yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdesa) yang bersumber dari alokasi dana desa (add). besaran penghasilan tetap atau gaji kepala desa akan ditetapkan oleh bupati atau wali kota.
baca juga:api obor, lestarikan budaya, syiar agama memaknai idul fitri 
baca juga: soal harga gas lpg subsidi, ini imbauan polsek ketahun
berikut ketentuan gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya:
-besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit rp 2.426.640 atau setara 120 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil (pns) golongan iia
-besaran penghasilan tetap sekretaris desa minimal rp 2.224.420 atau setara 110 persen gaji pns golongan iia 
-besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya minimal rp 2.022.200, setara 100 persen gaji pns golongan iia.
baca juga: terungkap, ini penyebab gas subsidi 3 kg langka jelang lebaran 
baca juga: jelang lebaran, polsek ketahun terima titipan 11 unit sepeda motor
peraturan di atas hanya mengatur besaran minimum gaji tetap yang dapat dibawa pulang kepala desa dan jajarannya. ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap kepala desa ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 16 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan